Bupati Aceh Tamiang Minta Bantuan Sembako 6 Bulan untuk Warga

Permintaan Bantuan Sembako untuk Warga Aceh Tamiang

Bupati Aceh Tamiang, Armia Fahmi, mengajukan permintaan bantuan kebutuhan pokok berupa sembako selama enam bulan ke depan bagi warga yang terdampak bencana Sumatera. Usulan ini merupakan bagian dari upaya pemulihan Aceh Tamiang pasca-bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada November 2025.

Armia menyatakan bahwa masyarakat membutuhkan bantuan sembako untuk menopang kehidupan sehari-hari setelah bencana. Ia telah melakukan perhitungan jumlah kebutuhan sembako yang diperlukan selama enam bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2026.

“Kami sudah menghitung berapa ton beras yang kami siapkan, minyak goreng, telur, dan sebagainya,” ujar Armia dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR, yang disiarkan langsung melalui akun YouTube resmi DPR, Selasa, 30 Desember 2025.

Menurut Armia, total penduduk di kabupaten tersebut mencapai 313.245 jiwa. Hingga saat ini, warga masih kesulitan memulihkan kondisi ekonomi mereka. Ia menilai kehidupan warganya yang terimbas banjir sangat memprihatinkan, dengan banyak kebutuhan yang belum terpenuhi.

Salah satu faktor penyebabnya adalah kesulitan wilayah tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri setelah lebih dari 8.000 hektare lahan pertaniannya tertimbun lumpur. “Ada petani yang nekat tetap menanam padi di atas lumpur tersebut. Kita melihat bagaimana hasilnya. Insya Allah ini bisa kami upayakan,” kata Armia.

Dari kondisi yang ada, Armia meminta bantuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk merumuskan jumlah kebutuhan sembako per orang selama enam bulan mendatang. “Nanti suratnya akan kami segera buatkan, usulannya. Mudah-mudahan ini bisa dikabulkan, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai pemerintah,” ucap Armia.

Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak paling parah akibat banjir bandang yang menghantam tiga provinsi sekaligus di Pulau Sumatera pada November 2025. Sebanyak 12 kecamatan dan 216 desa di Aceh Tamiang dilaporkan lumpuh.

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Selasa, 30 Desember 2025, total ada 88 korban tewas akibat banjir bandang di Aceh Tamiang. Sementara itu, sebanyak 115 ribu warga Aceh Tamiang masih mengungsi.

Selain itu, BNPB mencatat bencana banjir dan longsor di Aceh Tamiang mengakibatkan kerusakan sebanyak 22,3 ribu unit rumah, 285 rumah ibadah, 46 fasilitas pendidikan, hingga 4 fasilitas kesehatan.

Upaya Pemulihan dan Kebutuhan Masyarakat

Pemulihan Aceh Tamiang memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga nasional, dan komunitas lokal. Dengan kondisi yang masih memprihatinkan, bantuan sembako menjadi prioritas utama untuk membantu warga menghadapi masa transisi pasca-bencana.

Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:
Peningkatan distribusi bantuan sembako yang efisien dan tepat sasaran.
Perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, termasuk jalan, jembatan, dan fasilitas umum.
Penguatan program pemulihan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan usaha dan bantuan modal.
Pemantauan kesehatan masyarakat untuk mencegah wabah penyakit akibat kondisi lingkungan yang tidak ideal.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih, listrik, dan layanan kesehatan tersedia secara memadai.

Dalam konteks yang lebih luas, bencana yang terjadi di Aceh Tamiang menunjukkan betapa pentingnya persiapan dan mitigasi bencana. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi ancaman alam.

Tantangan dan Harapan

Meski ada tantangan besar, Armia dan pemerintah setempat tetap optimis bahwa Aceh Tamiang dapat bangkit dari krisis ini. Dengan dukungan dari berbagai pihak, harapan besar dipegang oleh warga setempat untuk segera pulih dan kembali menjalani kehidupan normal.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan terus memperbarui data dan kebutuhan warga agar dapat memberikan bantuan yang sesuai dengan situasi terkini. Semua upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat tidak dibiarkan sendirian dalam menghadapi dampak bencana.