Bupati Tapsel Ungkap Kemenhut Izinkan Penebangan Hutan, Kader PSI Minta Raja Juli Dianggap Benar

Kader PSI Minta Tidak Ada yang Disalahkan atas Bencana Banjir di Sumatera Utara

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palaka, menegaskan bahwa Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tidak boleh disalahkan atas bencana banjir bandang yang terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Hal ini disampaikan menyikapi pengakuan dari Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan, yang mengungkap peran Kementerian Kehutanan dalam pembabatan hutan di wilayahnya.

Gus Irawan menyebutkan bahwa pada bulan Oktober 2025, Kementerian Kehutanan kembali memberikan izin penebangan hutan di wilayah tersebut, meskipun sebelumnya sudah ada larangan. Ia juga sempat mengirimkan surat protes kepada Kementerian Kehutanan sebelum bencana banjir besar terjadi.

Dedy Nur Palaka menegaskan bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja dan meminta agar dalam kejadian ini tidak ada yang disudutkan. "Bencana alam bisa hadir kapan saja, ada baiknya kita tidak saling menuding ini salah siapa," ujar Dedy di media sosial X, dikutip Warta Kota pada Selasa (2/12/2025). Ia menekankan bahwa langkah yang paling tepat dilakukan dalam kondisi pasca-bencana adalah saling menolong, bukan mencari siapa yang salah.

"Sebagai bangsa bersatu menolong anak bangsa yang terdampak akan jauh lebih produktif dari pada saling menuding ini salah siapa. Kita dukung pemerintah Bpk Prabowo Gibran untuk bekerja bersama elemen Rakyat menjawab persoalan ini," ungkapnya.

Kejadian Bencana di Tapanuli Selatan

Seperti diketahui, keberadaan gelondongan kayu di tengah bencana banjir dan longsor di Sumatra Utara (Sumut) makin kencang menjadi buah bibir di ruang publik. Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), Gus Irawan, mengungkap awal mula upaya pihaknya dalam mencegah bencana alam sebelum banjir bandang terjadi di Batangtoru.

Ia mengakui, kondisi Tapsel beberapa tahun belakangan kerap dilanda bencana. Tahun lalu, tanggal 24 November banjir bandang terjadi di Sipange Siunjam. Kayu datang dari hulu menghabiskan desa. Ada 2 korban jiwa. Persis menjelang Natal, wilayah Tano Tombangan diterjang banjir bandang. Sama persis, banjir membawa kayu-kayu gelondongan. Berarti ada penebangan di hulu.

Atas bencana ini, Pemkab Tapsel mengajukan rehabilitasi rekonstruksi. Waktu itu, Pemkab Tapsel mengajukan Rp 28 miliar kemudian disetujui BNPB Rp 10 miliar. Belum berjalan rehabilitasi rekonstruksi tahun lalu, Tapsel kembali diterpa bencana. Keluarganya tewas dan masih ada yang hilang. Khusus di Garoga, banjir bandang nyaris menghilangkan desa.

Surat Protes dari Pemkab Tapsel

Dari hasil wawancara Tribun-medan.com, Gus Irawan mengurai upaya Pemkab Tapsel mencegah bencana sebelum terjadinya banjir bandang Batangtoru. Hal itu dia katakan saat ditemui usai mengunjungi tempat pengungsian warga di Aula Kantor Camat Batangtoru, Sabtu (29/11/2025) malam.

Gus Irawan mulai ceritanya. Pihaknya ada menerima surat pada Juli 2025 lalu dari Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Isinya menghentikan sementara Pengelolaan Hak Atas Tanah (PHAT) kerja sama korporasi dengan masyarakat setempat untuk mengambil kayu. Terkejut Izin Dibuka Lagi.

Gus Irawan merasa senang betul dengan isi surat itu karena memahami tutupan hutan penting untuk dijaga. Ia lalu membuat surat edaran kepada camat hingga lurah berdasarkan perintah Kementerian Kehutanan untuk mengambil kayu. "Lalu saya terkejut, mungkin Oktober kalau gak salah, dibuka lagi izin itu. Padahal saya sudah senang karena potensinya bisa menyebabkan kerusakan lingkungan," kata Gus Irawan.

Pertanyaan tentang Tanggung Jawab

Atas kejadian ini, Pemkab Tapsel merasa keberatan. Gus Irawan melayangkan surat pada 14 November ke Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut. Isinya mengusulkan untuk menghentikan aktivitas penebangan hutan. "Tapi pada sekitar awal November (kerja sama korporasi dengan masyarakat) kembali beroperasi. Lalu 25 November banjir bandang terjadi di Batangtoru," ungkap Gus Irawan.

Gus Irawan kemudian mempertanyakan ada apa sebenarnya yang terjadi sehingga Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari kembali memberi izin operasi penebangan hutan. Ia juga menyinggung soal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dihasilkan oleh perusahaan yang berada di Tapteng. Perusahaan ini diduga menjadi biang kerok hanyutnya kayu gelondong saat banjir bandang.

"Berapa PNBP yang diterima, sehingga kemudian perusahaan ini kembali diberi izin operasi? Ada apa ini?" ucap Gus Irawan kesal.

Kerugian yang Dialami Warga

Menurut Gus Irawan, rakyat Batangtoru sangat menderita atas bencana banjir bandang ini. Terlebih banjir juga disebabkan karena adanya penebangan hutan. "Warga Batangtoru banyak menjadi korban. Rumah-rumah hancur. Keluarga mereka masih hilang. Begitu juga dengan kerugian yang dialami warga atas banjir ini," kata Gus Irawan.

Tugas Kementerian Kehutanan

Siapa yang bertanggung jawab? Lantas yang menjadi pertanyaan besar. Siapa yang harus bertanggung jawab atas banjir bandang di Batangtoru?

"Saya gak mau menyalahkan siapa, tapi kita makhluk ciptaan Tuhan paling sempurna. Mari kita berpikir. Saya terlebih dahulu harus melakukan kajian komprehensif atas kejadian ini," kata Gus Irawan.

Dari pengakuan warga, asal kayu gelondongan banjir bandang Batangtoru diduga dari sebuah desa di Tapanuli Tengah. Ada aktivitas penebangan hutan di sana. Kayu-kayu yang layak akan diambil, sedangkan yang tidak sengaja dibiarkan.

Ia mengaku mendapati hal yang kontradiktif pada satu kementerian. Direktorat Konservasi Sumber Daya Alam yang bertujuan menjaga hutan dan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan. Kedua direktorat ini menurutnya punya tupoksi saling tarik-menarik.

"Tolong dicek dulu. Jangan-jangan memang indikatornya adalah PNBP. Kalau itu indikator utamanya, dia akan terdorong memberi izin bagi perusahaan menebangi hutan. Ada kayu keluar dia dapat PNBP. tapi setiap kayu yang keluar berpotensi merusak ekosistem," katanya.

Tugas Menjaga Hutan

Sepemahaman Gus Irawan, yang namanya Kementerian Kehutanan tugasnya sudah pasti menjaga hutan. Atas hal ini, ia bertanya berapa nilai PNBP yang masuk ke kas negara dibanding dengan kerugian bencana banjir bandang di Batangtoru.

"Berapa kerugian masyarakat kami atas bencana ini yang setiap tahun hampir terjadi. Mari kita perbandingkan. Kalau menyangkut nyawa manusia, gak ada soal hitungan rupiah lagi," ujarnya.

Pada momen ini, Gus Irawan kembali menyoroti peran Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari jika terus kejadian seperti berulang, sudah layak meluruskan keberadaan hutan lestari.

"Lestari itu apa sih? Artinya yang saya pahami, permanen, berkelanjutan. Kalau itu hutan berkelanjutan, harusnya dijaga dong. Jangan diambili terus kayunya," ujarnya.

Ia menambahkan, izin yang diberikan Direktorat Pengelolaan Hutan Lestari memang bukan di kawasan hutan. Tapi harusnya memperhatikan keberadaan satwa langka, termasuk ekosistem Orangutan Tapanuli di Batangtoru.

"Ekosistem Batangtoru memiliki banyak flora dan fauna langka. Katanya orangutan paling langka, namun saat kami loka karya dibilang ini akan menjadi sorotan bahkan internasional. Mana buktinya? Ayolah kita jaga bersama. Masyarakat pun ikut merawat kalau ada manfaat yang diterima," kata Gus Irawan.

Data Korban Bencana di Sumut

Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Minggu (30/11/2025), korban meninggal dunia di Sumut mencapai 172 orang. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, di Sumut saat ini ada 147 orang yang dilaporkan hilang.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan saat ini listrik dan air di lokasi bencana relatif sudah pulih. Meski begitu ia tak menampik masih banyak lokasi yang masih terputus listrik dan air.

"Listrik, air ini juga relatif sudah pulih tapi masih banyak yang padam kami tahu dari PLN sudah menyebar personelnya mohon ini lebih cepat lagi khususnya di daerah-daerah yang terisolir karena itu juga sangat dibutuhkan masyarakat," ujarnya.