Cara Diaspora Anti-Perang Rusia Membangun Tanah Air Moral

Dari invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 hingga saat ini, sekitar 1.3 juta warga Rusia telah meninggalkan negaranya. Mereka berasal dari berbagai latar belakang profesi, usia, dan etnis, tetapi memiliki alasan serupa untuk pergi: keyakinan moral yang menentang kebijakan pemerintah Rusia dalam invasi ke Ukraina, keinginan menghindari mobilisasi militer, serta kekhawatiran terhadap keruntuhan ekonomi akibat sanksi internasional. Mereka bukan sekadar migran biasa, melainkan cerminan dari diaspora sebagai kelompok masyarakat yang terpisah dari tanah airnya, namun tetap memelihara ingatan akan tanah air tersebut.

Definisi Diaspora dan Keunikan Kasus Rusia

Secara umum, diaspora diartikan sebagai kelompok yang mempertahankan ingatan dan loyalitas terhadap tanah air. Diaspora biasanya beroperasi dalam hubungan triadik antara tanah air, negara tuan rumah, dan komunitas global sesamanya. Namun, kasus yang dihadapi oleh diaspora Rusia cukup unik. Banyak dari mereka yang menolak kebijakan invasi dianggap pengkhianat bahkan dicabut kewarganegaraannya oleh tanah airnya, namun di saat yang sama juga dipandang sebelah mata di negara penampungnya. Dilema antara keyakinan moral dan keterasingan ini menjadi semakin relevan terutama dalam realita konflik hari ini, sehingga hal ini turut mengubah cara kita memahami diaspora serta identitas nasional.

Tiga Argumen Utama

Penulis ingin menyampaikan tiga argumen mengenai bagaimana diaspora ini kemudian membentuk tanah air baru, bukan berupa negara, namun berupa moral universal yang berdasarkan kebebasan dan perdamaian dunia. Invasi Rusia ke Ukraina bukan hanya menjadi panggung baru dalam geopolitik Eropa, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nasionalisme baru bekerja dengan cara yang semakin keras, yaitu dengan menuntut sebuah loyalitas total dari warganya. Rusia memandang penolakan perang atas dasar moral bukan sebagai bentuk kebebasan ekspresi biasa, melainkan sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara.

Penindasan terhadap Diaspora

Sikap ini ditegakkan bukan hanya melalui retorika politik, tetapi juga melalui perangkat hukum. Negara menerapkan pola pengawasan diaspora yang bersifat otoriter, menargetkan para penentang bahkan ketika mereka sudah berada di luar negeri melalui intimidasi digital, pembekuan aset, dan pencabutan kewarganegaraan. Contohnya adalah kasus aktivis lingkungan Arshak Makichyan, di mana setelah ia mengecam kebijakan perang, pemerintah justru mencabut status kewarganegaraannya dan keluarganya, seolah menegaskan bahwa kewarganegaraan bukan lagi hak dasar, melainkan sebuah keistimewaan yang bisa ditarik kapan saja.

Keterasingan Ganda

Ironisnya, banyak dari mereka yang keluar dari Rusia justru menghadapi bentuk permusuhan lain. Paspor Rusia menjadi semacam noda moral yang mengikuti mereka ke mana pun. Alih-alih dilihat sebagai individu dengan keyakinan etisnya sendiri, mereka diperlakukan sebagai bagian dari negara penjajah. Ini tercermin dalam pembatasan visa, penolakan izin tinggal, dan pengawasan ketat oleh otoritas imigrasi. Maria Kartasheva, seorang aktivis Rusia yang mencari perlindungan di Kanada, ditolak permohonan kewarganegaraannya hanya karena namanya tercantum dalam daftar buronan pemerintah Rusia. Ia tidak melakukan kejahatan apa pun. Satu-satunya “kesalahannya” adalah perbedaan pandangan politik.

Pengalaman di Finlandia

Di Finlandia, penelitian menunjukkan bahwa anggota diaspora Rusia lebih sering ditolak dalam penyewaan apartemen maupun kesempatan kerja hanya karena paspor yang mereka bawa, terlepas dari pandangan politik mereka akan kebijakan perang. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai seperti perdamaian, antikekerasan, dan hak asasi manusia sering kali runtuh ketika berhadapan dengan identitas nasional yang kaku. Bagi banyak anggota diaspora anti-perang, integritas moral justru berubah menjadi beban, bukan kelebihan.

Keterikatan Budaya dan Emosional

Keterasingan ganda ini menimbulkan kehilangan emosional yang jauh lebih dalam. Banyak diaspora Rusia yang menentang perang tetap berbicara dalam bahasa Rusia dan tetap mempertahankan budaya dan memori kolektif yang membentuk identitas mereka. Kesaksian pribadi dari Radmila, seorang diaspora Rusia di Kanada, mencerminkan keterikatan ini. Ia menggambarkan bagaimana kecintaan pada tanah air yang dibangun oleh bahasa, sastra, dan kebiasaan tetap melekat, meskipun ia merasa semakin jauh dari negara yang bertindak atas nama dirinya.

Identitas Pasca-Nasional

Meninggalkan Rusia sejatinya bukanlah bentuk penolakan mereka terhadap identitasnya, melainkan sebuah penolakan untuk berpartisipasi dalam kekerasan. Mereka pergi bukan hanya untuk menghindari mobilisasi militer atau represi politik, tetapi untuk mempertahankan kemungkinan adanya Rusia yang lebih baik, Rusia yang tidak agresif dan tidak otoriter, serta tidak memaksa warganya memilih antara moralitas dan nasionalisme. Mereka kehilangan tanah airnya secara politik tanpa kehilangannya secara budaya. Mereka hidup dalam identitas pascanasional, tidak lagi loyal kepada negara, tetapi tetap terhubung secara emosional dan kultural.

Tanah Air Baru dalam Nilai Moral

Dalam situasi seperti ini, banyak diaspora Rusia yang menentang perang menemukan “tanah air” baru pada nilai-nilai moral universal. Mereka menjadi bagian dari komunitas etis, bukan komunitas etnis. Bagi mereka, menjadi orang Rusia yang baik berarti menjunjung prinsip kemanusiaan, bukan mendukung negara. Konsep “loyalitas ganda” biasanya menjelaskan diaspora yang membagi kesetiaan antara negara asal dan negara tempat tinggal. Namun diaspora anti-perang Rusia tidak berada dalam posisi itu. Mereka tidak loyal kepada negara yang mereka tinggalkan, tetapi mereka juga dipandang dengan kecurigaan oleh negara-negara yang menampung mereka.

Humanisme Jarak Jauh

Dari sinilah muncul fenomena yang dapat disebut sebagai humanisme jarak jauh. Berbeda dengan komunitas diaspora tradisional yang biasanya mendukung negara asal dari kejauhan, diaspora Rusia anti-perang justru menggunakan pengasingan sebagai ruang untuk memperjuangkan demokrasi, hak asasi manusia, dan antikekerasan. Organisasi seperti Meduza, Novaya Gazeta Europe, OVD-Info, dan Free Russia Foundation memperjuangkan transparansi dan perdamaian, bukan pemulihan kejayaan Rusia. Identitas mereka kemudian menjadi identitas etis. Banyak dari mereka mengungkapkannya secara sederhana. Mereka mencintai budaya Rusia, tetapi menolak Rusia sebagai proyek politik. Pengalaman diaspora Rusia anti-perang ini menunjukkan bagaimana identitas nasional dapat berubah menjadi beban moral di tengah konflik global. Mereka meninggalkan negara asal atas dasar nilai moralitas, namun dihadapkan pada realita bahwa dunia tetap tidak melihat mereka sebagai individu yang menolak perang, melainkan tetap sebagai warga negara dari negara penjajah.

Pengalaman diaspora Rusia anti-perang ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang dipisahkan oleh batas dan sekat, moralitas tetap tidak boleh dibatasi oleh paspor. Mereka menunjukkan bahwa menjadi manusia kadang berarti berdiri sendirian, bahkan ketika negara dan dunia belum siap mengakui pilihan itu.