Daftar 43 Kajati Baru yang Dirotasi Kejagung

Penataan Internal Kejaksaan Agung Dalam Rangka Peningkatan Kinerja

Jaksa Agung ST Burhanuddin kembali melakukan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Korps Adhyaksa. Sebanyak 68 pejabat mengalami pergeseran jabatan, termasuk 43 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) yang resmi berganti berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-1734/C/12/2025 tertanggal 24 Desember 2025. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Hendro Dewanto.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, membenarkan adanya mutasi dan rotasi tersebut. “Benar, ada mutasi,” ujar Anang kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/12/2025). Menurutnya, kebijakan ini dilakukan sebagai bagian dari penguatan kelembagaan kejaksaan dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum. Selain itu, rotasi juga bertujuan untuk penyegaran organisasi dan pengisian jabatan strategis yang kosong agar pelayanan hukum berjalan lebih cepat dan optimal.

“Mutasi dan rotasi ini dilakukan dalam rangka penyegaran organisasi serta mengisi kekosongan jabatan guna mendukung pelayanan dan penegakan hukum yang memerlukan kecepatan,” katanya.

Daftar 43 Kepala Kejaksaan Negeri Baru

Berikut adalah daftar 43 Kepala Kejaksaan Negeri yang baru:

• Fajar Gurindro – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang
• Anggiat AP Pardede – Kepala Kejaksaan Negeri Pringsewu
• Ryan Palasi – Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Datar
• I Gede Widhartama – Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir
• Lingga Nuarie – Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa Utara
• Khristiya Luthfiasandi – Kepala Kejaksaan Negeri Blora
• Asvera Primadona – Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih
• Bagus Nur Jakfar Adi Saputro – Kepala Kejaksaan Negeri Kepahiang
• Teuku Panca Adhyaputra – Kepala Kejaksaan Negeri Belitung
• Banu Laksamana – Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi
• Erwin J – Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba
• Hendro Wasisto – Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan
• I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati – Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur
• Romulus Haholongan – Kepala Kejaksaan Negeri Blitar
• Ridwan Sujana Angsar – Kepala Kejaksaan Negeri Medan
• Rivo Chandra Makarupa Medellu – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri
• B. Hermanto – Kepala Kejaksaan Negeri Ngawi
• Rama Eka Darma – Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa
• Dino Kriesmiardi – Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk
• Zulham Pardamean – Kepala Kejaksaan Negeri Barito Selatan
• R. Indra Senjaya – Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung
• Rozano Yudistira – Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Selatan
• Conny Novita Sahatapy – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan
• I Putu Eka Suyantha – Kepala Kejaksaan Negeri Mimika
• Krisdianto – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar
• Fik Fik Zulrofik – Kepala Kejaksaan Negeri Bungo
• Fadjar – Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara
• Gunawan Wisnu Murdiyanto – Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim
• Sterry Fendy Andy – Kepala Kejaksaan Negeri Buton
• Eka Nugraha – Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan
• Janu Arsianto – Kepala Kejaksaan Negeri Seluma
• Adam Saimima – Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura
• Nislianudin – Kepala Kejaksaan Negeri Sumenep
• Topik Gunawan – Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
• Ema Siti Huzaemah Ahmad – Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas
• Erny Veronica Maramba – Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya
• Farriman Isandi Siregar – Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
• Hamidi – Kepala Kejaksaan Negeri Penukal Abab Lematang Ilir
• Semeru – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi
• Eben Ezer Mangunsong – Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau
• Budi Triono – Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara
• Abvianto Syaifulloh – Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah
• Olan Laurance Hasiholan Pasaribu – Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Komitmen Kejaksaan Agung dalam Penataan Internal

Rotasi puluhan Kajari ini menjadi komitmen Kejaksaan Agung dalam melakukan penataan internal secara berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja institusi, menjaga profesionalisme aparat, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia.