aiotrade, JAKARTA – Indonesia sedang berduka. Di akhir tahun ini, tiga provinsi di Indonesia dilanda bencana yang menelan lebih dari 400 nyawa. Bencana banjir dan tanah longsor ini tidak hanya menyebabkan korban jiwa, tetapi juga mengungkapkan dampak ekonomi yang dalam akibat kerusakan lingkungan.
CEO Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara menunjukkan dua faktor utama penyebab bencana hidrometerologi tersebut. Menurutnya, kegiatan ekstraktif besar-besaran seperti pengelolaan lahan, aktivitas tambang, perkebunan, pertanian, pembangunan infrastruktur (termasuk infrastruktur energi) sering kali dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.
“Alam memiliki kemampuan untuk pulih sendiri, tetapi biaya pemulihan itu harus ditanggung manusia,” ujarnya saat dihubungi.
Menurut Fabby, krisis iklim yang disebabkan oleh gas rumah kaca didorong oleh faktor dominan seperti deforestasi dan dampak pembakaran energi fosil. Di Indonesia, kedua faktor ini memberikan kontribusi besar. Hal ini terbukti dengan hilangnya 20% tutupan lahan dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data dari Global Resource Institute, hutan primer tropis di Indonesia tersisa 260 ribu hektare (Ha) pada 2024 atau menurun 30.000 Ha dibandingkan tahun sebelumnya.
Fabby menyoroti bahwa pemerintah dalam alokasi lahan bagi korporasi terlihat terlalu jor-joran dan tidak diikuti dengan penerapan jaring pengaman yang baik. Idealnya, setiap aktivitas harus memiliki dokumen Amdal yang telah memperhitungkan dampak lingkungan dan mitigasi akibat operasi.
“Yang sering kita lupa, langkah-langkah mitigasi risiko itu seperti apa. Karena ini akumulasi berbagai krisis dan dugaan adanya pembiaran, maka dampaknya seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu, Center of Economic and Law Studies (Celios) mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium izin lahan sawit dan tambang di kawasan Sumatra, terutama di wilayah yang terdampak bencana. Berdasarkan laporan Celios, luasan hutan Indonesia terus menyusut tajam dibandingkan luas daratan. Indikator forest rent terhadap PDB turun dari 0,81% pada 2000 menjadi 0,42% pada tahun berikutnya.
Celios mengungkapkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor di Sumatra telah berdampak pada ekonomi regional dan nasional. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan secara regional, ekonomi Aceh akan menyusut sekitar 0,88% atau setara Rp2,04 triliun. Secara nasional, terjadi penurunan Produk Domestik Bruto mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29%. Selain itu, dampak ekonomi juga terasa pada arus barang konsumsi maupun kebutuhan industri yang melemah, terlebih Sumatra Utara merupakan salah satu simpul industri nasional di Sumatra.
Dampak ekonomi dari bencana di Sumatra ini juga berdampak pada bisnis dan operasional industri perbankan. Sejumlah bank pun menyiapkan langkah mitigasi untuk para nasabah yang terdampak bencana tersebut.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) saat ini sedang melakukan pendataan dan pengkajian terhadap debitur. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dan mitigasi risiko atas potensi terganggunya kemampuan bayar masyarakat yang wilayahnya mengalami bencana. Kebijakan ini merujuk pada POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank Bagi Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam.
Selain itu, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga sudah menyiapkan proses dan kebijakan internal terkait crisis management untuk berbagai kondisi kedaruratan. Saat ini bank tengah melakukan asesmen terhadap para debitur yang berpotensi terdampak bencana.
Adapun PT Allo Bank Indonesia Tbk. (BBHI) memperkirakan bahwa bencana di Sumatra berdampak cukup besar dan bahkan berpotensi dikategorikan sebagai bencana nasional. Sebagai bank digital dengan nasabah yang tersebar di seluruh Indonesia, Allo Bank kini tengah memetakan debitur mereka di wilayah yang terkena dampak.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar