Dampak Bencana Belum Tuntas, Pemkab Garut Perpanjang Masa Darurat

Pemkab Garut Perpanjang Masa Tanggap Darurat Bencana

Pemerintah Kabupaten Garut melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana selama 14 hari ke depan. Keputusan ini diambil karena penanganan dampak bencana sebelumnya belum sepenuhnya terselesaikan, ditambah adanya rangkaian bencana hidrometeorologi yang masih terus terjadi di wilayah selatan Garut.

Kepala Pelaksana BPBD Garut, Aah Anwar Saefulloh, menyampaikan bahwa perpanjangan dilakukan atas dasar kondisi lapangan yang masih membutuhkan percepatan penanganan. Perpanjangan masa tanggap darurat tersebut dilakukan setelah pada hari ke-26 masa tanggap darurat sebelumnya kembali terjadi sejumlah bencana.

“Perpanjangan terjadi karena pada saat kita hari ke-26 ternyata terjadi bencana, terutama pada hari Sabtu, 6 Desember 2025 kemarin di mana bencana alam terjadi di sejumlah titik,” ujar Aah, Senin, 8 Desember 2025.

Sebelumnya, Pemkab Garut menetapkan status tanggap darurat pada 11 November 2025 selama 14 hari. Namun karena banyak infrastruktur yang terdampak bencana belum selesai diperbaiki, masa tanggap darurat kemudian diperpanjang hingga 8 Desember 2025. Situasi lalu memburuk setelah muncul kembali kejadian longsor, tanah bergerak, dan banjir.

Alasan Perpanjangan Masa Tanggap Darurat

Aah menjelaskan, bencana susulan di wilayah selatan Garut, khususnya di Kecamatan Bungbulang, menjadi salah satu alasan kuat untuk kembali memperpanjang status. Ada empat jembatan yang putus di Bungbulang, terus ada pergeseran tanah juga yang terjadi sehingga kondisi ini menyebabkan akses warga makin terbatas dan memerlukan penanganan darurat.

Jembatan-jembatan yang rusak itu, ucap Aah, memutus akses sejumlah desa, membuat warga kesulitan beraktivitas. Bahkan ada kendaraan angkutan umum yang terjebak karena tidak bisa keluar akibat jembatan putus. Situasi tersebut menjadi perhatian utama pemerintah daerah untuk segera memulihkan konektivitas masyarakat.

"Status tanggap darurat bukan semata-mata label administratif, melainkan langkah strategis agar penanganan bencana dapat dilakukan lebih cepat, fleksibel, dan terkoordinasi. Dengan status ini, pemerintah bisa mengerahkan sumber daya dan mengambil tindakan percepatan untuk semua sektor terdampak", katanya.

Fokus Utama BPBD

Fokus utama BPBD saat ini adalah pemulihan akses publik. Infrastruktur seperti jembatan, jalan desa, dan fasilitas umum menjadi prioritas agar warga yang sempat terisolasi dapat kembali menjalankan aktivitas dengan aman. Khususnya penanganan akses masyarakat seperti jembatan yang terputus harus segera diperbaiki.

Di sisi lain, imbuhnya, potensi bencana hidrometeorologi masih mengancam wilayah Garut. Intensitas hujan yang tinggi membuat risiko longsor, banjir, dan tanah bergerak tetap besar. Aah menyebut bahwa kondisi curah hujan yang belum stabil menjadi faktor utama yang harus terus diwaspadai.

Upaya Penanggulangan Bencana

Menurutnya, untuk menghadapi kondisi ini, BPBD Garut telah mengerahkan seluruh personel siaga di lapangan. Tak hanya itu, instansi lain seperti TNI, Polri, dan relawan kebencanaan juga dikerahkan untuk membantu proses penanggulangan, baik dalam evakuasi, pendataan, maupun distribusi bantuan.

“Kita saat ini sudah siap siaga untuk menanggulangi daerah dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak,” tuturnya.

Data Bencana yang Terjadi

Lebih jauh Aah mengungkapkan, BPBD Garut mencatat hingga 8 Desember 2025 telah terjadi 567 kejadian bencana alam di wilayah kabupaten tersebut. Catatan ini mencakup 286 kejadian tanah longsor, 164 kejadian cuaca ekstrem, dan 90 kejadian banjir. Angka tersebut menggambarkan tingginya tekanan bencana sepanjang tahun 2025.

Selain tiga bencana utama, BPBD juga merekam kejadian gelombang pasang, abrasi, kebakaran, epidemi, dan penyakit, meski jumlahnya lebih kecil. Dampak terhadap permukiman pun cukup serius, dengan 1.337 rumah mengalami kerusakan, 257 rumah tergenang, dan 447 rumah dalam kondisi terancam.

Secara keseluruhan, 2.540 kepala keluarga atau setara 7.204 jiwa tercatat terdampak akibat deretan bencana tersebut. BPBD bersama pemerintah daerah terus melakukan pendataan untuk memastikan seluruh warga terdampak menerima bantuan yang tepat.

Peringatan dan Mitigasi

Aah mengingatkan bahwa wilayah Garut masih memiliki potensi bencana yang tinggi. BMKG, kata dia, juga memberi peringatan bahwa cuaca ekstrem diperkirakan akan meningkat hingga awal 2026. Kondisi ini menuntut semua pihak meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat mitigasi di daerah-daerah rawan.