Dana Bantuan 73 Miliar untuk Bencana Sumatera Bocor, Harga Beras Rp60 Ribu per Kg, Kementan: Ngaco

Isu Harga Beras Bantuan Bencana yang Menghebohkan

Pembahasan tentang dana bantuan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk korban bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat kembali menjadi sorotan di media sosial. Dalam unggahan yang beredar, disebutkan bahwa dana bantuan mencapai Rp 73 miliar. Namun, ada yang menimbulkan pertanyaan terkait rincian pengeluaran, khususnya mengenai harga beras yang tercantum.

Rincian Dana Bantuan yang Menimbulkan Keraguan

Dalam sebuah unggahan yang viral, disebutkan bahwa dana bantuan beras sebesar Rp 1,3 miliar dialokasikan untuk volume 21.874. Jika dihitung, harga per kilogram beras tersebut mencapai Rp 60.000, jauh lebih tinggi dari harga pasar yang hanya sekitar Rp 15.000 per kg. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada mark-up atau peningkatan harga yang tidak wajar.

Unggahan tersebut juga menyebutkan bahwa harga beras bisa mencapai Rp 900 ribu per 15 kg. Tantangan ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah Kementan benar-benar melakukan manipulasi terhadap dana bantuan.

Penjelasan Kementan Terkait Rincian Dana Bantuan

Moch. Arief Cahyono, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa dalam foto rincian dana bantuan yang beredar, terdapat kesalahpahaman mengenai volume beras.

Menurut Arief, jumlah 21.874 yang tercantum bukanlah jumlah berat beras dalam kilogram, melainkan jumlah paket beras. Setiap paket berisi 5 kilogram beras, sehingga total berat beras yang diberikan adalah sekitar 109.370 kilogram.

Ia menjelaskan bahwa foto data awal bantuan yang beredar tidak mencantumkan satuan secara lengkap. Kesalahan ini telah diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahpahaman lagi.

Harga Beras Bantuan yang Sesuai Pasaran

Arief menegaskan bahwa harga beras bantuan Kementan adalah Rp 13.000 per kilogram, sesuai dengan harga pasaran. Saat ini, Kementan telah menyalurkan 1.200 ton beras kepada korban bencana, senilai Rp 16 miliar.

Biaya pembelian barang bantuan tersebut tidak menggunakan anggaran kementerian. Sebaliknya, bantuan dalam bentuk barang diterima langsung dari mitra dan pihak yang ingin berkontribusi. Setelah itu, bantuan tersebut didistribusikan ke wilayah terdampak bencana.

Perkuatan Pengawasan Internal

Arief menekankan pentingnya pengawasan internal yang kuat dalam pengelolaan dan distribusi bantuan. Untuk itu, Kementan memperkuat peran Inspektorat Jenderal dalam setiap proses pengelolaan bantuan.

Tujuannya adalah agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diaudit. Kementan juga menegaskan komitmen untuk menjaga akurasi data, transparansi, serta memastikan bantuan tersampaikan tepat sasaran kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Tanggung Jawab atas Setiap Sen Uang Donasi

Arief menyatakan bahwa Kementan terbuka terhadap kritik dan koreksi. Setiap sen uang donasi akan dipertanggungjawabkan dan diaudit. Yang terpenting saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan di lapangan.

Dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, Kementan berkomitmen untuk memberikan bantuan yang efektif dan tepat sasaran bagi korban bencana.