Dana Penagihan Satgas PKH Rp6,62 Triliun Masuk Ke Kas Negara, Tekan Defisit APBN

nurulamin.pro.CO.ID - JAKARTA.
Pemerintah telah mengonfirmasi bahwa dana sebesar Rp 6,62 triliun yang berasal dari penagihan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) akan dicatat sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Dana ini diserahkan oleh Kejaksaan Agung dan diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap anggaran negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tambahan penerimaan ini dapat berkontribusi dalam mengurangi tekanan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2025. Defisit APBN 2025 diperkirakan mencapai Rp 662 triliun atau setara dengan 2,78% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Hingga November 2025, defisit sudah mencapai Rp 560,3 triliun atau 2,35% terhadap PDB. Oleh karena itu, pemerintah akan memprioritaskan penggunaan dana tersebut untuk memperbaiki posisi fiskal.

“Dana ini bisa digunakan untuk sedikit mengurangi defisit, tetapi tidak sepenuhnya. Artinya, dana ini juga akan digunakan untuk mendorong pembangunan. Ini belum didesain karena baru saja masuk hari ini,” ujar Purbaya saat berada di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Meskipun kemungkinan penggunaannya pada APBN 2026 masih terbuka, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu mengalokasikan dana tersebut untuk menekan defisit anggaran tahun berjalan.

“Utamanya kami melihat bagaimana defisitnya. Ini menjadi sangat penting untuk mengurangi defisit,” tambahnya.

Dana sebesar Rp 6,62 triliun terdiri dari dua komponen utama. Pertama, sebesar Rp 2,34 triliun berasal dari penagihan denda administratif pelanggaran kehutanan oleh Satgas PKH. Kedua, sebesar Rp 4,28 triliun berasal dari uang rampasan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Agung.

Seremoni penyerahan dana ini turut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain menyetor dana ke negara, Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan tahap V seluas 896.969 hektare. Dalam 10 bulan operasi, Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali 4,08 juta hektare perkebunan—atau 400% dari target—dengan nilai indikasi lebih dari Rp 150 triliun.

Dari total luas lahan yang dikembalikan, sebanyak 2,48 juta hektare kawasan hutan telah dikembalikan kepada kementerian terkait. Pemerintah merinci bahwa:

• 1,70 juta hektare lahan sawit diserahkan kepada BUMN PT Agrinas Palma Nusantara.
• 688.427 hektare dikembalikan sebagai hutan konservasi.
• 81.793 hektare kawasan Taman Nasional Tesso Nilo akan direstorasi.

Proses restorasi dan pengembalian kawasan hutan ini merupakan langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meningkatkan ekonomi daerah. Dengan adanya dana tambahan ini, harapan besar ditempatkan pada kemampuan pemerintah untuk mengurangi defisit APBN sambil tetap memacu pembangunan nasional.