Penambahan Dana untuk Daerah Terdampak Banjir di Sumatra
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana tambahan untuk daerah-daerah yang terdampak banjir dan longsor di tiga wilayah Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Penambahan dana ini merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Penambahan Anggaran untuk Pembangunan Hunian Sementara dan Tetap
Salah satu penambahan dana yang dilakukan adalah untuk pembangunan hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap) bagi para korban banjir. Awalnya, anggaran tersebut sebesar Rp30 juta per keluarga, namun kini telah meningkat menjadi Rp60 juta. Hal ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dapat terpenuhi dengan lebih baik.
Penambahan Anggaran untuk Kabupaten/Kota dan Provinsi
Selain itu, anggaran untuk per Kabupaten/Kota juga mengalami peningkatan. Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengusulkan anggaran sebesar Rp2 miliar. Namun, Presiden Prabowo menambahkan anggaran tersebut menjadi Rp4 miliar untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi, termasuk popok bayi hingga pembalut perempuan.
Sementara itu, anggaran per provinsi juga ditambah menjadi antara Rp15 miliar hingga Rp20 miliar. Menurut Purbaya, anggaran tambahan ini tidak akan diambil dari pemotongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), melainkan dari hasil efisiensi kegiatan atau rapat-rapat yang tidak jelas.
Sumber Dana yang Digunakan
Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah memiliki anggaran bencana setiap tahun sebesar Rp5 triliun. Untuk penambahan dana ini, pihaknya melakukan penyisiran anggaran 2026 sebelum kejadian bencana terjadi. Dari penyisiran tersebut, diperoleh sekitar Rp60 triliun yang bisa digunakan untuk keperluan pemulihan.
"Jadi kita bukan potongan ya, efisiensi kan. Sudah kita lihat itu ada sekitar Rp60 triliun lah dapat. Jadi enggak usah terlalu khawatir, anggarannya ada, bukan dari pemotongan anggaran tapi dari mengurangi kegiatan-kegiatan yang enggak jelas, rapat enggak jelas," ujar Purbaya.
Estimasi Biaya Pemulihan di Sumatra
Biaya pemulihan untuk daerah terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar diperkirakan mencapai Rp51,82 triliun. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan estimasi tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Aceh.
Dari total estimasi tersebut, biaya pemulihan di Aceh mencapai sekitar Rp25,41 triliun. Di Sumut, diperlukan sekitar Rp12,8 triliun, sedangkan di Sumbar sekitar Rp13,52 triliun. Angka ini masih dinamis dan kemungkinan berubah sesuai perkembangan di lapangan.
Korban Bencana Banjir di Sumatra
Hingga berita ini diterbitkan, jumlah korban meninggal akibat bencana banjir di wilayah Sumatra mencapai 961 orang. Rincian korban meninggal adalah sebagai berikut:
- Aceh: 389 orang
- Sumbar: 234 orang
- Sumut: 338 orang
Selain itu, masih ada 293 orang yang hilang dan terus dicari oleh tim pencarian.
Janji-Janji Presiden Prabowo untuk Korban Banjir
Selain penambahan dana, Presiden Prabowo juga memberikan beberapa janji kepada para korban banjir. Salah satunya adalah meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mengirimkan dokter magang agar membantu menangani kesehatan pengungsi di Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Prabowo juga berjanji untuk segera merehabilitasi sawah petani yang rusak akibat banjir besar dan longsor. Ia menegaskan bahwa petani tidak perlu khawatir karena pemerintah akan membantu memperbaiki sawah mereka.
Selain itu, Prabowo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Maruli Simanjuntak sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan yang rusak akibat banjir. Tujuannya adalah untuk membantu Kementerian PU dan Pemda dalam proses perbaikan jembatan.
Penghapusan Utang KUR Petani Aceh
Presiden Prabowo juga berjanji untuk menghapus utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani Aceh yang terdampak bencana. Ia menjelaskan bahwa penghapusan utang ini dilakukan karena bencana banjir dan tanah longsor merupakan keadaan alam, bukan kelalaian.
"Utang-utang KUR, karena ini keadaan alam, kita akan hapus dan petani tidak usah khawatir. Karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure," tegas Prabowo.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar