Dari Reforms ke Dampak, Ini Capaian Kementerian PAN dan RB Tahun 2025 dalam Pelayanan Publik dan Tra

Transformasi Digital Pemerintah untuk Pelayanan Publik yang Lebih Efektif

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) terus memperkuat komitmennya dalam menyediakan pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal ini dilakukan melalui berbagai inovasi yang bertujuan untuk memudahkan dan meningkatkan kualitas layanan. Transformasi digital menjadi salah satu fokus utama dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan melayani.

Pendekatan citizen-centric menjadi fondasi utama transformasi ini. Dengan pendekatan baru melalui layanan publik multikanal serta integrasi layanan digital, masyarakat kini dapat mengakses layanan apa pun, kapan pun, dan di mana pun. Hal ini menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh Kementerian PAN dan RB.

Pembentukan Mal Pelayanan Publik

Dalam satu tahun terakhir, telah dibentuk 75 mal pelayanan publik (MPP) baru. Secara kumulatif, saat ini terdapat 305 MPP yang beroperasi di seluruh Indonesia atau sekitar 60 persen kabupaten/kota. Setiap MPP rata-rata menyediakan 155 jenis layanan terintegrasi dalam satu lokasi.

Selain itu, layanan publik digital juga terus diperkuat dengan fokus pada penyederhanaan proses dan kemudahan. Salah satu contohnya adalah layanan perizinan tenaga kesehatan yang kini dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam, jauh lebih cepat ketimbang sebelumnya yang membutuhkan 14 hari kerja.

Inovasi tersebut merupakan salah satu fitur di Mal Pelayanan Publik Digital Nasional (MPPDN). Hingga saat ini, MPPDN telah diimplementasikan di 199 daerah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 184.802 orang.

Peningkatan Kepuasan Masyarakat

Kemudahan akses pelayanan publik ini sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat. Berdasarkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2024, skor IKM meraih kategori Sangat Baik dengan nilai 88,9. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dengan melibatkan 7 juta pengguna layanan sebagai responden.

Rini Widyantini, Menteri PAN dan RB, menjelaskan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat juga meningkat. Hal ini dibuktikan melalui nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada 2024 yang mencapai poin 4,02 atau kategori A-/Sangat Baik. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang meraih poin 3,93.

Layanan Multikanal dan Human-Centered Public Services

Pemerintah saat ini tengah mengembangkan layanan multikanal (omnichannel) dan layanan publik berbasis siklus manusia (human-centered public services). Selain itu, pemerintah juga mendorong perbaikan layanan prioritas dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi, seperti layanan kebandarudaraan, perumahan, dan layanan ekonomi strategis lain.

Pada 2025, sebanyak 28 inovasi terpilih sebagai Outstanding Public Service Innovations (OPSI) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Inovasi yang terpilih dinilai memiliki tingkat kematangan, relevansi, dan dampak nyata inovasi bagi pelayanan publik Indonesia.

Evaluasi Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kementerian PAN dan RB juga fokus menerapkan transformasi digital pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PAN dan RB berkolaborasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk mengevaluasi belanja teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di instansi pusat.

Sepanjang 2025, evaluasi yang dilakukan terhadap 12.190 kegiatan TIK dari kementerian/lembaga menghasilkan efisiensi Rp 446 miliar. Efisiensi ini turut meningkatkan kualitas dan keterpaduan layanan digital pemerintah.

Integrasi Sistem dalam Program Perlindungan Sosial

Wakil Menteri PAN dan RB Purwadi Arianto menjelaskan bahwa penerapan transformasi digital pemerintah juga telah dilakukan pada program Perlindungan Sosial. Melalui integrasi sistem dan interoperabilitas data, penerapan transformasi digital berpotensi mengatasi ketidaktepatan sasaran penerima perlindungan sosial sekitar Rp 100-150 triliun per tahun.

Pelaksanaan uji coba program Perlindungan Sosial yang dilakukan di wilayah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, telah berhasil merekam 341.000 kepala keluarga (KK) pendaftar dalam kurun waktu tiga minggu.

Transformasi ke Pemerintah Digital

Percepatan transformasi digital pemerintah juga dilakukan melalui transformasi kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) menjadi pemerintah digital. Transformasi ini tidak sekadar melakukan rebranding nama, tetapi reformasi mendasar tata kelola yang ada.

Revisi PP terkait SPBE menjadi Rancangan PP tentang Pemerintah Digital dilakukan untuk memastikan tata kelola pemerintah digital tetap relevan dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Perubahan tersebut mencakup transformasi Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital. Indeks ini tidak hanya mengukur tingkat kematangan pengelola layanan digital, tetapi juga mengutamakan dampak dan kepuasan pengguna layanan digital pemerintah.

Pengakuan Global atas Transformasi Digital

Purwadi menegaskan bahwa arah kebijakan ini telah diakui global. Terbukti, Indonesia mampu menunjukkan hasil terbaik di GovTech Maturity Index (GTMI) Worldbank dan Digital Government Index (DGI) Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Pada ajang GTMI, Indonesia masuk kategori A, sementara di DGI OECD, Indonesia menjadi salah satu peraih nilai tertinggi di Asia Tenggara.

Proses Aksesi sebagai Anggota OECD

Dalam upaya aksesi Indonesia sebagai negara anggota OECD, pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah strategis serta terus memastikan proses aksesi berjalan sesuai standar dan ekspektasi OECD. Proses aksesi dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB bersama lintas kementerian serta lembaga yang termasuk Public Governance Committee (PGC).

Keanggotaan OECD merupakan strategi penting untuk mewujudkan target Indonesia Emas 2045, khususnya melalui penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan standar yang mengacu pada praktik dan standar unggulan global.

Apresiasi terhadap Kolaborasi

Menutup akhir tahun 2025, Kementerian PAN dan RB menyampaikan apresiasi kepada kementerian/lembaga/pemerintah daerah (pemda) dan seluruh stakeholder yang terus berkolaborasi dalam mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi bukan sekadar perubahan di atas kertas, melainkan hadir dengan kinerja yang nyata dan terasa. Saat pelayanan makin cepat, data makin akurat, dan kolaborasi berjalan tanpa sekat, di situlah birokrasi berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Purwadi.

Ia menegaskan bahwa dengan semangat Transformasi Melayani Negeri, Kementerian PAN dan RB terus berupaya mendorong birokrasi agar semakin lincah, terbuka, dan melayani.