Data sementara: 500 perempuan dan anak di Gorontalo jadi korban kekerasan tahun 2025

Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Gorontalo Masih Tinggi

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo masih menjadi isu yang memprihatinkan. Data sementara tahun 2025 menunjukkan bahwa nyaris 500 korban kekerasan telah tercatat, dengan berbagai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, hingga penelantaran. Angka ini menunjukkan bahwa masalah ini tidak hanya terjadi secara sporadis, tetapi juga memiliki pola yang konsisten sejak beberapa tahun lalu.

Berikut rincian data kasus sementara tahun 2025:

• Kekerasan fisik: 208 korban
• Kekerasan psikis: 18 korban
• Kekerasan seksual: 245 korban
• Eksploitasi: 2 korban
• Perdagangan orang (trafficking): 5 korban
• Penelantaran: 11 korban
• Kategori lainnya: 9 korban

Angka ini tidak terlepas dari tren sebelumnya. Pada tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Provinsi Gorontalo mencatat ratusan korban kekerasan, dengan dominasi kasus kekerasan seksual. Pada saat itu, kekerasan fisik tercatat 94 korban, kekerasan psikis 13 korban, dan kekerasan seksual mencapai 178 korban. Kasus eksploitasi, perdagangan orang, serta penelantaran juga terjadi di berbagai kabupaten dan kota.

Pada tahun 2024, situasi masih menunjukkan kekhawatiran. Meskipun data lebih fokus pada aspek penanganan, tercatat sedikitnya 44 korban telah mendapatkan layanan pendampingan sepanjang tahun tersebut. Fakta ini mengindikasikan bahwa kekerasan masih terus terjadi, meski tidak seluruhnya terpotret dalam rekap data tahunan.

Upaya Pencegahan dan Penanganan oleh PPPA Gorontalo

Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo akan terus diperkuat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pendampingan korban, penyediaan rumah perlindungan, serta penguatan koordinasi lintas sektor di tingkat kabupaten dan kota. Tahun 2026 ditetapkan sebagai fase penguatan upaya pencegahan atau preventif, setelah evaluasi panjang menunjukkan bahwa angka kekerasan masih tinggi dan memerlukan pendekatan yang lebih menyentuh akar persoalan.

Kepala Dinas PPPA Provinsi Gorontalo, Yana Yanti, menjelaskan bahwa pola penanganan yang selama ini dilakukan telah memberikan hasil, namun tindak pencegahan harus semakin dimajukan. Menurutnya, perubahan cara pandang masyarakat menjadi kunci agar kekerasan tidak lagi terulang dari tahun ke tahun.

“Kami lebih mengutamakan upaya preventif di tahun 2026,” ujar Yana. Ia menambahkan bahwa pola kekerasan banyak berakar dari isu budaya yang sudah mengakar, seperti diskriminasi dan pola pikir patriarki. Karena itu, menurutnya, pencegahan jauh lebih efektif dibanding hanya mengobati masalah setelah terjadi.

Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Jadi Program Utama 2026

Pada tahun 2026, Dinas PPA mengikuti arahan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memperkuat program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Program ini dipilih karena dinilai mampu menyentuh langsung struktur sosial di tingkat dasar.

“Program ini dimulai dari desa. Perempuan dan anak diberdayakan dari desa,” ungkap Yana. Ia menambahkan bahwa lingkup pemberdayaan tidak hanya berhenti di tingkat desa. Ia menilai bahwa keluarga adalah titik terdekat yang mampu mendeteksi persoalan sejak awal.

“Bahkan lebih kecil lagi dari desa, yaitu keluarga. Butuh dukungan keluarga,” tegasnya. Bagi Yana, keluarga menjadi garda terdepan karena orang tua harus mengetahui keberadaan dan aktivitas anak setiap hari.

Harapan Penurunan Kekerasan di Gorontalo

Dengan fokus pada pencegahan, Dinas PPA meyakini angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Gorontalo dapat ditekan secara signifikan. Yana optimis bahwa kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga akan membawa perubahan nyata di tahun 2026.

“Kalau semua bergerak, saya yakin kekerasan terhadap perempuan dan anak akan berkurang,” ucapnya. Langkah ini sekaligus menjadi fase baru bagi Dinas PPA dalam memperkuat sistem perlindungan berbasis komunitas. Pendekatan ini diharapkan menjadi pola pembangunan sosial yang berkelanjutan di Provinsi Gorontalo.