Denda 12 Bulan, FIFPRO Kritik Keputusan FIFA soal Pemain Naturalisasi Malaysia


aiotrade

Kritik FIFPRO terhadap Keputusan FIFA terhadap Pemain Naturalisasi Malaysia

Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPRO) menyampaikan kritik tajam terhadap keputusan Komite Banding FIFA yang menjatuhkan larangan 12 bulan kepada tujuh pemain naturalisasi Malaysia. FIFPRO menilai bahwa para pemain tersebut bukanlah pelaku kesalahan, melainkan korban dari kesalahan administratif yang terjadi dalam proses pemberian kewarganegaraan.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (1/12), FIFPRO menegaskan bahwa sanksi yang diberikan FIFA dianggap tidak proporsional dan melebihi batas kewajaran. “Sanksi ini jauh melampaui batas yang wajar, terutama jika mempertimbangkan kondisi khusus dalam kasus ini,” tulis FIFPRO.

Menurut FIFPRO, hukuman skors 12 bulan untuk kegiatan sepak bola tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Mereka menekankan bahwa FIFA sendiri mengakui bahwa dokumen pribadi yang diberikan oleh para pemain asli. Dengan demikian, FIFPRO berpendapat bahwa kemungkinan adanya pemalsuan dokumen bukanlah hasil dari tindakan individu pemain.

Para pemain naturalisasi, menurut FIFPRO, tidak memiliki akses maupun kewenangan untuk memverifikasi berkas yang disusun atau dikeluarkan institusi negara. Proses pemberian kewarganegaraan mereka dilakukan melalui langkah-langkah resmi, termasuk penyerahan dokumen pribadi, hadir di hadapan otoritas Malaysia, menjalani proses sumpah, hingga menerima paspor dari pemerintah sebelum menunggu verifikasi dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM).

“Semua langkah tersebut ditangani oleh lembaga di luar kendali mereka. Namun, sekarang mereka menghadapi penangguhan dari klub dan konsekuensi serius bukan karena kesalahan mereka sendiri,” tulis FIFPRO.

Namun, penyelidikan FIFA menemukan ketidaksesuaian data dalam beberapa dokumen pendukung, terutama akta kelahiran kakek-nenek para pemain yang diserahkan oleh FAM. Hal ini menjadi dasar bagi FIFA untuk menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 22 Kode Disiplin terkait pemalsuan dan perubahan dokumen.

Pernyataan FIFPRO juga mendapat respons dari warganet yang memberikan komentar bernada negatif. Beberapa pengguna media sosial menyoroti ketidakadilan dalam perlindungan yang diberikan FIFPRO kepada pemain-pemain tersebut. Misalnya, @SerojaSinar menulis, “Adalah adil bagi FIFPRO sebagai serikat pemain sepak bola untuk membela semua pemain dari eksploitasi dan penganiayaan yang tidak adil. Namun, ketujuh pemain itu setuju bermain untuk Malaysia meskipun sebelumnya tidak mengetahui hubungan mereka dengan negara itu. Aneh untuk membela ini.”

Selain itu, ada juga komentar yang mengingatkan kembali kasus FIFPRO dengan Zlatan Ibrahimovic, di mana nama dan wajahnya dicatut dalam FIFA EA Sport tanpa izin.

Meskipun FIFA menyimpulkan adanya pelanggaran, FAM tetap menegaskan bahwa semua dokumen diperoleh sesuai prosedur resmi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, pada 9 Oktober menekankan bahwa proses pemberian kewarganegaraan tujuh pemain tersebut sepenuhnya mematuhi konstitusi.

Ketegangan semakin meningkat setelah FIFA merilis laporan 64 halaman pada 18 November 2025 yang menyebut nama Nicolas Puppo dan Frederico Moraes sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen kelayakan yang belakangan terbukti palsu. FIFA juga menyoroti peran Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Noor Azman Rahman, dan merekomendasikan investigasi lanjutan.

Di sisi lain, FIFPRO menyatakan dukungan sepenuhnya kepada para pemain dan berharap Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan membatalkan keputusan yang dinilai tidak adil.

Diskusi Pembaca

Belum ada komentar

Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!

Tambah Komentar
Email tidak akan dipublikasikan