Dewan Profesor USK Minta Bantuan Internasional untuk Bencana Sumatra

Desakan untuk Akses Bantuan Kemanusiaan Internasional

Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala (USK) memberikan peringatan serius terkait situasi krisis kemanusiaan yang terjadi di Sumatra akibat bencana banjir dan tanah longsor. Bencana tersebut telah berlangsung sejak akhir November 2025, dan menurut laporan resmi, skala kerusakan serta jumlah korban menunjukkan bahwa kondisi ini sudah membutuhkan dukungan global.

Desakan tersebut disampaikan melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Dewan Profesor USK mengingatkan pemerintah pusat agar lebih proaktif dalam membuka akses dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan internasional.

Korban dan Kerusakan yang Mengkhawatirkan

Ketua Dewan Profesor USK, Izarul Machdar, menyatakan bahwa hingga saat ini jumlah korban meninggal akibat bencana banjir di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mencapai 1.006 orang. Selain itu, ratusan warga masih dilaporkan hilang atau mengalami luka-luka. Sementara itu, ratusan ribu penduduk lainnya terdampak langsung dan harus mengungsi.

"Jumlah pengungsi dan warga terdampak mencapai ratusan ribu jiwa, sementara banjir dan longsor telah merusak atau menghancurkan puluhan ribu rumah penduduk, fasilitas umum, dan infrastruktur dasar lainnya," ujar Izarul.

Di Aceh, kerusakan infrastruktur dinilai sangat parah. Ia mencatat sedikitnya 332 titik jembatan rusak, ribuan fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, rumah ibadah, serta fasilitas umum lainnya ikut terdampak. Kondisi ini menyebabkan terputusnya akses transportasi dan komunikasi di banyak wilayah.

Gangguan Jaringan Telekomunikasi dan Listrik

Izarul menjelaskan bahwa jaringan telekomunikasi mengalami gangguan serius dengan layanan telepon seluler yang belum berfungsi optimal dan akses internet yang sangat terbatas. Hal ini menyebabkan koordinasi penyelamatan dan komunikasi darurat menjadi terhambat.

Selain itu, pemadaman listrik yang meluas dan berlangsung lama turut memperburuk situasi. Kondisi ini tidak hanya menghambat penanganan darurat, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi lokal serta mengganggu operasional fasilitas kesehatan di wilayah terdampak.

Tantangan Distribusi Bantuan

Menurut Izarul, kerusakan infrastruktur vital membuat distribusi bantuan semakin sulit, terutama ke daerah-daerah terpencil yang kini terisolasi akibat putusnya jalan dan jembatan. Ia menilai bahwa situasi ini akan diperparah oleh potensi cuaca ekstrem yang masih akan berlanjut, sesuai informasi dari BMKG.

"Sehingga respon yang cepat dan terkoordinasi sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah dampak kesehatan jangka panjang," katanya.

Permintaan Bantuan Internasional

Pemerintah Aceh sebelumnya telah meminta bantuan internasional, seperti UNDP dan UNICEF, sebagai respon terhadap kebutuhan yang muncul di lapangan. Namun, hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengaktifkan secara penuh mekanisme bantuan internasional dengan alasan negara masih mampu untuk menanganinya.

"Tetapi, kondisi di lapangan menunjukkan kebutuhan yang sangat besar dan mendesak," ujar Izarul.

Izarul menekankan bahwa kerusakan akses transportasi, putusnya jalur distribusi, dan kerusakan fasilitas dasar telah membuat aksi kemanusiaan menjadi tertunda, terutama untuk pengiriman peralatan medis, pangan, dan perlindungan ke daerah yang paling terdampak. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat untuk segera mengambil tindakan nyata dalam menghadapi krisis ini.