Perubahan Kebijakan Pemerintah Kota New York
Pada hari pertama menjabat sebagai Wali Kota New York, Zohran Mamdani langsung mengambil tindakan dengan menandatangani perintah eksekutif yang mencabut beberapa kebijakan pendahulunya, Eric Adams. Salah satu hal yang menjadi fokus adalah langkah-langkah yang sebelumnya dianggap sebagai dukungan terhadap Israel.
Perintah eksekutif yang ditandatangani Mamdani pada 1 Januari 2026 menyatakan bahwa semua kebijakan yang ditandatangani pada atau setelah 26 September 2024 dan masih berlaku hingga 31 Desember 2025 tidak lagi berlaku. Sementara itu, perintah eksekutif yang lebih lama tetap berlaku kecuali ada perubahan atau pencabutan khusus.
Beberapa kebijakan yang dicabut termasuk perintah yang diterbitkan bulan lalu yang melarang badan-badan pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel. Selain itu, kebijakan yang ditandatangani pada Juni lalu juga dibatalkan, yang mengadopsi definisi luas antisemitisme, termasuk mengategorikan sejumlah bentuk kritik terhadap Israel sebagai contoh dari antisemitisme.
Namun, Mamdani tidak mencabut pembentukan Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City yang dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Kantor tersebut akan tetap beroperasi. Dalam perintah eksekutif tersebut juga ditegaskan bahwa pencabutan kebijakan tersebut tidak memengaruhi perintah eksekutif darurat yang saat ini masih berlaku.
Tanggapan dari Tokoh HAM
Menurut Donna Lieberman, Direktur Eksekutif New York Civil Liberties Union, kebijakan yang dicabut tersebut tampak seperti langkah-langkah terakhir yang bertujuan membatasi pandangan yang tidak sejalan dengan sikap wali kota sebelumnya. Menurut Lieberman, tidak mengherankan jika pemerintahan baru segera membatalkan kebijakan pro-Israel tersebut.
“Hak atas kebebasan berbicara tidak bergantung pada sudut pandang seseorang. Hal ini berlaku untuk pandangan tentang Israel atau Gaza, untuk aktivisme politik terkait konflik tersebut, dan juga untuk setiap isu politik lain yang kita hadapi,” ujar Lieberman.
Kebijakan yang Diubah
Berikut adalah beberapa kebijakan yang diubah oleh perintah eksekutif Mamdani:
- Pembatalan larangan boikot dan divestasi terhadap Israel: Kebijakan yang diterbitkan bulan lalu yang melarang badan-badan pemerintah kota melakukan boikot atau divestasi terhadap Israel dibatalkan.
- Definisi antisemitisme yang luas: Kebijakan yang mengadopsi definisi luas antisemitisme, termasuk mengategorikan sejumlah bentuk kritik terhadap Israel sebagai contoh dari antisemitisme, juga dibatalkan.
- Kantor Penanggulangan Antisemitisme New York City: Meskipun kebijakan lain dibatalkan, kantor tersebut tetap beroperasi dan tidak dipengaruhi oleh perintah eksekutif Mamdani.
Dampak dan Perspektif Masa Depan
Langkah Mamdani menunjukkan pergeseran arah kebijakan pemerintah kota New York. Dengan mencabut kebijakan pro-Israel, ia memberikan ruang bagi pandangan yang lebih beragam dan mendorong dialog yang lebih inklusif. Namun, penting untuk memastikan bahwa kebijakan baru ini tetap menjaga hak-hak dasar warga kota, termasuk kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi.
Dalam konteks yang lebih luas, perubahan ini juga mencerminkan dinamika politik yang terus berkembang di kota besar seperti New York. Pemimpin baru sering kali mengambil langkah dramatis untuk menunjukkan perbedaan dengan pendahulunya, namun mereka juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari kebijakan yang diambil.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar