aiotrade
Kritik FIFPRO terhadap Keputusan FIFA atas Pemain Naturalisasi Malaysia
Federasi Internasional Asosiasi Pesepak Bola Profesional (FIFPRO) mengeluarkan pernyataan tajam menentang keputusan Komite Banding FIFA yang menjatuhkan larangan 12 bulan kepada tujuh pemain naturalisasi Malaysia. FIFPRO menilai bahwa sanksi tersebut tidak proporsional dan tidak adil, karena para pemain dianggap sebagai korban kesalahan administratif, bukan pelaku pemalsuan dokumen seperti yang dituduhkan oleh FIFA.
Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (1/12), FIFPRO menegaskan bahwa hukuman skors 12 bulan terhadap pemain tersebut sangat tidak seimbang dengan kondisi yang ada dalam kasus ini. “Kami menilai bahwa sanksi itu jauh melampaui batas kewajaran jika mempertimbangkan situasi khusus dalam kasus ini,” tulis FIFPRO.
Pernyataan FIFPRO menyebut bahwa FIFA secara eksplisit mengakui bahwa dokumen pribadi yang diberikan oleh para pemain asli. Namun, mereka menilai bahwa kemungkinan pemalsuan dokumen bukanlah hasil dari tindakan individu, tetapi lebih berkaitan dengan prosedur administratif yang salah.
Tanggung Jawab Pemain Naturalisasi
FIFPRO menekankan bahwa para pemain naturalisasi tidak bertanggung jawab atas dokumen pendukung yang dikirimkan federasi ke FIFA. Mereka dianggap tidak memiliki akses maupun kewenangan untuk memverifikasi berkas yang disusun atau dikeluarkan institusi negara.
Menurut FIFPRO, para pemain hanya mengikuti prosedur resmi dengan menyerahkan dokumen pribadi, hadir di hadapan otoritas Malaysia, menjalani proses sumpah, hingga menerima paspor dari pemerintah sebelum menunggu verifikasi kelayakan dari Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM).
“Semua langkah ditangani oleh lembaga di luar kendali mereka. Namun, sekarang mereka menghadapi penangguhan dari klub dan disertai dengan konsekuensi serius bukan karena kesalahan mereka sendiri,” tulis FIFPRO.
Penyelidikan FIFA dan Ketidaksesuaian Dokumen
Meskipun FIFPRO menilai bahwa para pemain bukan pelaku pemalsuan dokumen, penyelidikan FIFA menemukan ketidaksesuaian data dalam beberapa dokumen pendukung, terutama akta kelahiran kakek-nenek para pemain yang diserahkan FAM.
Laporan resmi FIFA berjudul Notification of the Grounds of the Decision pada 6 Oktober 2025 menyimpulkan adanya pelanggaran Pasal 22 Kode Disiplin terkait pemalsuan dan perubahan dokumen. Meski demikian, FAM menegaskan bahwa semua dokumen diperoleh sesuai prosedur resmi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Malaysia, Saifuddin Nasution Ismail, pada 9 Oktober menekankan bahwa proses pemberian kewarganegaraan tujuh pemain tersebut sepenuhnya mematuhi konstitusi.
Tantangan dan Reaksi Publik
Ketegangan makin meningkat setelah FIFA merilis laporan 64 halaman pada 18 November 2025 yang menyebut nama Nicolas Puppo dan Frederico Moraes sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen kelayakan yang belakangan terbukti palsu. FIFA juga menyoroti peran Sekretaris Jenderal FAM, Datuk Noor Azman Rahman dan merekomendasikan investigasi lanjutan.
Di sisi lain, FIFPRO menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap para pemain dan berharap Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) akan membatalkan keputusan yang dinilai tidak adil.
Komentar Warganet
Postingan FIFPRO melalui akun X resminya itu kemudian dibanjiri komentar bernada negatif dari warganet. Beberapa netizen mengkritik FIFPRO karena membela pemain yang tidak mengetahui hubungan mereka dengan negara sebelumnya.
“Adalah adil bagi FIFPRO sebagai serikat pemain sepak bola untuk membela semua pemain dari eksploitasi dan penganiayaan yang tidak adil. Namun, ketujuh pemain itu setuju bermain untuk Malaysia meskipun sebelumnya tidak mengetahui hubungan mereka dengan negara itu. Aneh untuk membela ini,” tulis @SerojaSinar.
Selain itu, ada juga komentar yang mengingatkan kembali kasus FIFPRO dengan Zlatan Ibrahimovic yang nama dan wajahnya dicatut dalam FIFA EA Sport tanpa izin.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar