Direktur Bank Wonogiri Tertangkap Basah Berduaan dengan Wanita, Akui Bayar Rp 5 Juta ke Warga

Penjelasan Direktur PT BPR Bank Wonogiri Mengenai Isu yang Beredar

Kabar mengenai dugaan penggerebekan seorang pejabat bank di Wonogiri akhirnya mendapat respons langsung dari yang bersangkutan. Mohamad Hasyim, Direktur yang Membawahi Fungsi Kepatuhan (YMFK) PT BPR Bank Wonogiri, memberikan klarifikasi terkait isu yang menyebut dirinya didatangi warga karena dugaan perbuatan asusila bersama seorang karyawan perempuan berinisial R.

Peristiwa tersebut disebut terjadi pada Jumat (26/12/2025) di Dusun Karangtalun, Desa Pokoh Kidul, Kecamatan Wonogiri. Hasyim menegaskan bahwa dirinya memang didatangi warga, namun membantah keras adanya tindakan tidak senonoh seperti yang ramai dibicarakan.

Didatangi Warga, Termasuk RT dan Kadus

Dalam pernyataannya pada Sabtu (3/1/2026), Hasyim membenarkan bahwa malam itu sejumlah warga mendatangi rumah yang ia kunjungi, termasuk Ketua RT, Kepala Dusun, serta pemuda setempat. Ia menjelaskan bahwa saat itu, pintu rumah dibuka dan situasi berlangsung secara terbuka tanpa upaya menghindar atau bersembunyi.

“Waktu itu yang datang ada Pak RT, Pak Kadus dengan pemuda. Di kesempatan pertama buka gerbang, saya juga buka pintu. Kami berdua di rumah itu,” ujar Hasyim.

Tegaskan Tidak Ada Perbuatan Asusila

Menjawab isu yang berkembang, Hasyim dengan tegas membantah tudingan perbuatan asusila. Ia menyatakan bahwa dirinya dan R berada di lokasi tersebut semata-mata untuk kepentingan pekerjaan. Menurutnya, kehadiran mereka di rumah tersebut berkaitan langsung dengan transaksi dan pengawasan pembangunan, bukan untuk kepentingan pribadi apalagi tindakan tidak pantas.

“Saya memiliki pekerjaan sampingan menjual rumah dan kavling. R atau karyawan perempuan itu sudah memberikan uang DP sebesar Rp 25 juta untuk pembangunan rehab rumah. Saat warga datang, kami berpakaian lengkap dan saya pastikan kami tidak pernah melakukan kegiatan asusila apapun di situ,” tambahnya.

Datang Sore Hari, Tidak Pernah Menginap

Hasyim juga menjelaskan bahwa dirinya kerap melakukan pengecekan progres pembangunan rumah tersebut, namun selalu dalam batas waktu yang wajar. “Kami bisa ngecek saat pulang buruh. Sampai di sana di atas jam 4 atau jam 5. Kami tidak pernah stay di situ atau sampai di atas pukul 21.00,” ujarnya.

Pernyataan ini disampaikan untuk menepis anggapan bahwa dirinya dan R berada di rumah tersebut hingga larut malam atau dalam kondisi mencurigakan.

Soal Rp 5 Juta: Bukan Denda, Bukan Pengakuan

Isu lain yang ikut mencuat adalah pembayaran uang sebesar Rp 5 juta kepada warga usai kejadian. Hasyim menegaskan bahwa pembayaran tersebut bukanlah denda atas perbuatan asusila, apalagi bentuk pengakuan bersalah.

“Kami tidak terbukti melakukan apa-apa. Katanya kalau aturan perdes atau perdus ada Rp 10 juta jika terbukti berbuat asusila. Saya ya monggo, saya bilang kalau di Dusun Pengkol saya kena Rp 2 juta setiap kavling. Ditanya kalau Rp 5 juta gimana, saya ya monggo saja. Saya minta kuitansi. Jadi Rp 5 juta itu bukan denda karena kami berbuat asusila,” jelasnya.

Ia menekankan bahwa uang tersebut diberikan dalam konteks kesepakatan sosial, bukan sebagai sanksi moral atau hukum.

Sudah Dilaporkan ke Komisaris Utama

Sebagai pejabat di lingkungan PT BPR Bank Wonogiri (Perseroda), Hasyim mengaku telah melaporkan peristiwa ini kepada Komisaris Utama perusahaan. Ia menyebut seluruh kejadian telah dicatat dalam berita acara dan siap dikonfirmasi oleh pihak mana pun yang berkepentingan, baik internal perusahaan maupun pihak eksternal.

“Kalau memang saya dianggap ada kesalahan, saya nderek ketentuan aturan perusahaan, tidak masalah,” pungkasnya.

Isu Etika dan Citra Lembaga

Meski Hasyim membantah keras tuduhan asusila, peristiwa ini tetap menjadi perhatian publik karena menyangkut etika pejabat lembaga keuangan daerah. Klarifikasi ini sekaligus menjadi penegasan sikap Hasyim bahwa dirinya siap mengikuti seluruh mekanisme yang berlaku demi menjaga transparansi dan akuntabilitas.

Kasus ini pun menegaskan betapa sensitifnya posisi pejabat publik, di mana setiap peristiwa personal dapat berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat dan citra institusi.