Diskominfo Bandung fokus transformasi digital 2026, layanan publik lebih cepat dan merata

Visi Transformasi Digital Kabupaten Bandung Menuju 2026

Kabupaten Bandung memiliki visi jangka panjang untuk mewujudkan transformasi digital yang berdampak nyata pada tahun 2026. Tujuan utama dari transformasi ini adalah mempercepat pelayanan publik, menyeimbangkan akses internet, serta mengedepankan kebijakan berbasis data.

Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Pemerintah Kabupaten Bandung telah merancang sejumlah resolusi strategis untuk mencapai tujuan tersebut. Teguh Purwayadi, Kepala Diskominfo Kabupaten Bandung, menjelaskan bahwa resolusi tersebut mencakup penguatan layanan publik digital terintegrasi, pemerataan akses internet, penggunaan data sebagai dasar kebijakan, peningkatan keamanan informasi, serta keterbukaan informasi publik.

Agenda ini selaras dengan visi Kabupaten Bandung Lebih BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera) yang tercantum dalam Renstra Diskominfo 2025–2029. Teguh menyatakan bahwa transformasi digital pada 2026 tidak hanya tentang pengembangan teknologi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penguatan Layanan Publik Digital

Salah satu resolusi utama adalah penguatan aplikasi Bedas Digital Service (BDS) sebagai kanal utama layanan publik. Platform ini akan menjadi pintu depan bagi seluruh layanan pemerintah, termasuk perizinan, administrasi kependudukan, layanan sosial, kesehatan, pendidikan, hingga pengaduan masyarakat.

Pada tahun 2026, BDS akan terus diintegrasikan dengan ekosistem nasional seperti Mal Pelayanan Publik Digital, serta diperkuat melalui aplikasi petugas untuk layanan jemput bola ke desa dan kelurahan. Dengan integrasi tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin cepat, terukur, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Pemerataan Akses Internet

Pemerataan akses internet menjadi fokus penting melalui program Bedas WiFi Sarerea Digital Service (Bewara DS). Pemerintah daerah terus memperluas internet publik gratis hingga wilayah pelosok, berdasarkan kajian penempatan titik internet publik yang dilakukan pada 2025 lalu.

Pendekatan berbasis data memastikan perluasan akses internet lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Bandung dapat menikmati layanan internet yang memadai.

Penggunaan Data sebagai Dasar Kebijakan

Teguh menegaskan bahwa Diskominfo Kabupaten Bandung menempatkan data sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan daerah. Penguatan Satu Data Kabupaten Bandung dilakukan untuk memastikan data sektoral akurat, mutakhir, dan terintegrasi.

Data tersebut dikelola melalui portal satu data, SIMASDA, sistem big data daerah, dashboard pimpinan, serta integrasi dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Data juga dibuka secara bertanggung jawab agar dapat dimanfaatkan masyarakat, akademisi, dan media sebagai bagian dari transparansi pemerintahan.

Keamanan Informasi dan Literasi Digital

Seiring meningkatnya layanan digital, penguatan keamanan informasi menjadi prioritas. Agenda yang disiapkan meliputi penyusunan regulasi perlindungan data pribadi, pengamanan aplikasi dan website layanan publik, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui bimbingan teknis keamanan informasi.

Peningkatan literasi digital masyarakat juga menjadi bagian dari resolusi 2026. Komunikasi publik yang cepat dan akurat diperkuat untuk menangkal hoaks, didukung kolaborasi dengan komunitas informasi masyarakat dan media.

Literasi digital penting agar masyarakat tidak hanya cakap menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memilah informasi dan menjaga ruang digital yang sehat.

Tantangan dan Strategi Masa Depan

Tantangan terbesar dalam mewujudkan target 2026 adalah menyelaraskan percepatan teknologi dengan kesiapan sumber daya manusia, kualitas data, tata kelola, serta kepercayaan publik. Diskominfo Kabupaten Bandung mendorong penguatan kompetensi aparatur, kolaborasi lintas OPD, standarisasi regulasi dan SOP, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan sesuai Renstra Diskominfo 2025–2029.

Transformasi digital di Kabupaten Bandung dipahami sebagai proses berkelanjutan untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan berpihak pada masyarakat.