Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil meraih peringkat pertama sebagai Pemerintah Daerah Terbaik dalam Pencegahan Korupsi melalui Tata Kelola Pemerintahan Daerah 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diserahkan oleh Pimpinan KPK, Johanis Tanak, kepada Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, dalam rangkaian acara peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Bangsal Utama Kepatihan, Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Komitmen Kolektif untuk Membangun Budaya Antikorupsi
Rano Karno mengungkapkan bahwa penghargaan ini merupakan hasil dari komitmen kolektif seluruh perangkat daerah dalam memperkuat budaya antikorupsi. Menurutnya, capaian ini menunjukkan kerja tim yang solid serta kolaborasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Selain itu, komitmen kuat dari pimpinan daerah juga menjadi faktor penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas.
“Alhamdulillah, DKI Jakarta mendapat penghargaan sebagai provinsi terbaik dalam pencegahan korupsi. Ini adalah tugas berat untuk mempertahankannya dan saya optimistis, karena Jakarta harus bebas korupsi,” ujarnya.
Peran Gubernur sebagai Role Model
Menurut Rano, kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, yang konsisten menegaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas telah menjadi contoh bagi seluruh jajaran. “Ketegasan komitmen Pak Gubernur menjadi teladan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Semua SKPD bekerja bersama, saling menguatkan, dan itu yang membuat kita bisa berada di posisi pertama nasional,” tambahnya.
Peran Inspektorat DKI Jakarta
Selain kolaborasi antar-SKPD, peran aktif Inspektorat DKI Jakarta sebagai motor pengawasan dan penguatan integritas juga menjadi katalis utama dalam pencapaian ini. Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, menegaskan bahwa Inspektorat terus memimpin penguatan sistem pengawasan internal, pendampingan SKPD, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
Upaya tersebut mencakup penyempurnaan pengendalian gratifikasi, peningkatan kualitas penanganan pengaduan masyarakat, pemetaan risiko korupsi, serta asistensi rutin kepada SKPD dalam memenuhi standar integritas.
“Alhamdulillah, hasilnya kita dapat meraih peringkat pertama sebagai pemerintah daerah terbaik dalam pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan daerah 2025 kategori provinsi,” ujarnya.
Kolaborasi Lintas Perangkat Daerah
Dhany menambahkan bahwa keberhasilan ini membuktikan strategi pencegahan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa koordinasi erat antara Inspektorat dan seluruh SKPD. “Inspektorat tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi lintas perangkat daerah adalah kunci. Setiap SKPD menunjukkan komitmen dan kemauan kuat untuk memperbaiki diri,” katanya.
Edukasi dan Sosialisasi Antikorupsi
Menurut Dhany, upaya pencegahan korupsi tidak hanya dilakukan di internal pemerintahan. Inspektorat juga menginisiasi berbagai program edukasi dan sosialisasi antikorupsi kepada masyarakat melalui kanal digital, kurasi materi kampanye di area layanan publik, serta penguatan budaya integritas di berbagai lini pelayanan.
Penilaian KPK
Penilaian KPK mencakup beberapa aspek seperti sertifikasi aset, pemenuhan MCSP 2025, kualitas edukasi antikorupsi melalui media digital, pemasangan media sosialisasi di area layanan publik, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat, termasuk pengaduan dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Ombudsman.
“Ini menjadi pengingat bahwa tata kelola yang baik membutuhkan konsistensi, kolaborasi, dan keteladanan. Inspektorat akan terus memperkuat ekosistem integritas di DKI Jakarta,” kata dia.
Pemprov DKI Jakarta Ungguli Daerah Lain
Dalam penilaian KPK, Pemprov DKI Jakarta berhasil mengungguli Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menempati peringkat kedua, serta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di posisi ketiga.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar