DKI siapkan KJP Plus, subsidi pangan dan transportasi gratis untuk buruh

Pemprov DKI Jakarta Perkuat Program Subsidi Bahan Pokok untuk Buruh

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus memperkuat berbagai program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para buruh. Salah satu inisiatif utama yang diterapkan adalah penguatan program subsidi bahan pokok melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Program ini dirancang untuk memberikan manfaat lebih besar bagi pekerja di Ibu Kota.

Staf Khusus Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Chico Hakim, menjelaskan bahwa KJP Plus diberikan sebagai bentuk dukungan langsung kepada buruh. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus memastikan akses layanan dasar yang lebih baik.

Chico menambahkan bahwa selain KJP Plus, Pemprov DKI juga akan mengoptimalkan berbagai program bantuan sosial lainnya. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk memperluas jaminan sosial bagi buruh melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Hal ini dilakukan dengan integrasi data pekerja agar pengelolaan program menjadi lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kami akan memperkuat program subsidi bahan pokok melalui KJP Plus dan program bantuan sosial lainnya, serta memperluas jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang terintegrasi dengan data pekerja,” ujar Chico dalam pernyataannya.

Selain itu, Pemprov DKI juga menyiapkan beberapa insentif tambahan bagi buruh. Beberapa di antaranya meliputi:

• Fasilitas transportasi umum gratis
• Subsidi air bersih melalui PAM Jaya
• Kepesertaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah

Dengan kebijakan tersebut, buruh di Jakarta dapat menikmati layanan transportasi publik tanpa biaya, akses air bersih yang lebih terjangkau, serta jaminan kesehatan yang lebih baik. Pemprov DKI juga menegaskan komitmennya untuk memastikan semua bantuan disalurkan secara transparan dan tepat sasaran. Monitoring ketat akan dilakukan guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program.

Sesuai arahan Gubernur Pramono Anung, berbagai bantuan dan insentif ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli buruh serta memberikan energi tambahan agar mereka bekerja lebih produktif.

Sebelumnya, pada Rabu (24/12), Gubernur Pramono Anung resmi mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2026 menjadi Rp5.729.876. Angka ini naik sebesar 6,17 persen atau sekitar Rp333.115 dibandingkan UMP Jakarta 2025 yang sebesar Rp5.396.761.

Penetapan UMP 2026 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 dengan nilai alfa 0,75. Dengan demikian, kenaikan upah dipastikan berada di atas tingkat inflasi Jakarta. Hal ini menjadi langkah penting untuk menjaga kesejahteraan buruh di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.