Dosen IPB: Krisis Ekologis Jawa Barat Tak Sama untuk Semua

Perbedaan Krisis Ekologis di Berbagai Wilayah Jawa Barat

Jawa Barat menghadapi tantangan ekologis yang semakin kompleks akibat tekanan pembangunan yang semakin masif. Menurut pakar ekologi politik dari IPB University, Arya Hadi Dharmawan, krisis ekologis di wilayah ini tidak dapat dipandang secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik ekosistem yang berbeda, sehingga perlu pendekatan yang berbeda pula dalam memahami dan menangani masalahnya.

Wilayah Utara: Tekanan Terbesar Akibat Alih Fungsi Lahan

Wilayah utara Jawa Barat menghadapi tekanan paling tinggi karena alih fungsi lahan. Kawasan ini menjadi tempat tarik-menarik antara pembangunan infrastruktur, industri, dan sektor pertanian. Hal ini diperparah oleh ancaman abrasi laut serta penurunan muka tanah.

“Alih fungsi lahan di wilayah utara mencapai sekitar 2.000 hektare per tahun untuk jalan tol, kawasan industri, hingga pusat perbelanjaan,” ujar Arya. Ia menilai hal ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat.

Wilayah Tengah: Perubahan Ekologi yang Signifikan

Wilayah tengah, terutama Bandung Raya, mengalami perubahan ekologi yang sangat signifikan. Cekungan Bandung mengalami deforestasi di wilayah hulu dan penumpukan permukiman yang semakin padat di kawasan hilir.

“Deforestasi di wilayah hulu dan penumpukan penduduk di cekungan memperbesar risiko banjir sekaligus mempercepat degradasi lingkungan,” kata Arya. Perubahan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam dengan lebih baik.

Wilayah Selatan: Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang Mengkhawatirkan

Di wilayah selatan Jawa Barat, krisis ekologis juga tak kalah serius, terutama di kawasan daerah aliran sungai (DAS). Contohnya adalah DAS Citanduy yang membentang dari Gunung Sawal hingga pesisir selatan Jawa Barat.

"Pengalaman kami mendampingi pemulihan DAS Citanduy menunjukkan krisis yang luar biasa, mulai dari hulu hingga ke hilir," ungkap Arya. Hal ini menunjukkan bahwa konservasi DAS harus menjadi prioritas utama.

Wilayah Barat: Tekanan Kependudukan yang Tinggi

Wilayah barat Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Jakarta menghadapi tekanan kependudukan yang sangat tinggi. Dengan jumlah penduduk Jabar yang kini mencapai sekitar 50 juta jiwa, kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) menjadi wilayah dengan tingkat kepadatan ekstrem.

“Dampaknya bukan hanya pada aspek ekologis, tetapi juga merambah ke persoalan sosial, seperti konflik lahan, meningkatnya kriminalitas, hingga konflik sosial,” ujar Arya. Ini menunjukkan bahwa pembangunan harus disertai dengan pengelolaan sosial yang lebih baik.

Masalah Pencemaran dan Sedimentasi di Beberapa DAS Utama

Selain itu, Arya menyoroti kondisi sejumlah DAS utama di Jawa Barat, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, yang mengalami pencemaran berat dan sedimentasi. Risiko yang muncul adalah banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu.

Pentingnya Penyelarasan Data Ekologis Lintas Wilayah

Arya menekankan pentingnya penyelarasan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Ketidaksinkronan data, menurutnya, berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru. “Data yang tidak presisi akan menghasilkan kebijakan yang tidak presisi pula. Inilah yang kami sebut sebagai policy blindness atau kebijakan yang buta,” katanya.

Ia mendorong penerapan kebijakan satu peta dan satu data nasional agar pemerintah pusat dan daerah dapat membaca fakta ekologis pada halaman yang sama. “Presiden perlu memimpin langsung penyelarasan data lintas kementerian dan lintas provinsi. Ini tidak bisa diselesaikan oleh satu daerah saja,” kata dia.

Harapan untuk Pembangunan yang Seimbang

Arya berharap langkah tersebut dapat menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan pembangunan dan keberlanjutan ekosistem, sehingga risiko krisis ekologis yang lebih parah di masa depan dapat dicegah. Dengan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan data yang akurat, Jawa Barat dapat menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan.