aiotrade, JAKARTA – Sejumlah menteri sebelumnya, khususnya yang pernah menjabat sebagai menteri kehutanan, dinilai perlu diperiksa terkait kerusakan alam yang berujung pada bencana di Sumatra. Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, mengatakan bahwa DPR dapat memanggil para eks menteri kehutanan, termasuk Zulkifli Hasan, untuk memberikan penjelasan terkait kebijakan yang mereka buat saat menjabat.
"Sebaiknya DPR memanggil mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk klarifikasi. Agar semua jelas dan transparan. Apakah musibah yang terjadi saat ini hanya karena faktor alam atau ada faktor lain seperti kebijakan yang salah," ujar Ali Rifan saat dihubungi, Senin (8/12).
Ali Rifan juga menegaskan bahwa selain menteri kehutanan, lembaga terkait lainnya seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup juga perlu diperiksa. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan kronologis kerusakan tata kelola lahan di Sumatra.
"Jika ditanya apakah perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kebijakan-kebijakan menteri kehutanan periode terdahulu, saya setuju. Tidak hanya menteri kehutanan saja, tetapi juga lembaga dan sektor terkait," katanya.
Solusi Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang
Ali Rifan menyarankan adanya solusi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk menyelesaikan masalah terkait bencana di Sumatra. Dalam jangka pendek, ia menilai Presiden dan para pembantunya serta kepala daerah harus bekerja sama secara sinergis dan koordinasi untuk menangani bencana secara langsung dan tepat sasaran.
"Pertama, solusi jangka pendek. Presiden dan para pembantunya sudah melakukan langkah-langkah advokasi secara langsung dan tepat sasaran," ujarnya.
Untuk jangka menengah dan panjang, ia menyarankan evaluasi holistik dan menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah. Menurutnya, indikasi bencana cenderung disebabkan oleh tindakan manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan investigasi mendalam.
Pemerintah juga harus mengevaluasi perizinan tambang, penebangan liar, dan masalah terkait lahan lainnya. Ali Rifan menyoroti bahwa banyak kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir, yang menunjukkan adanya kesalahan dalam pengelolaan lahan di Sumatra.
"Ada langkah reaktif seperti yang terjadi saat ini, tetapi juga langkah preventif agar hal semacam ini tidak terulang di masa depan," imbuhnya.
Tindakan DPR Terkait Bencana di Sumatra
Komisi IV DPR RI resmi membentuk Panja Alih Fungsi Lahan untuk menelusuri kayu gelondongan yang hanyut dalam banjir bandang di Sumatra. Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto, menegaskan bahwa DPR meminta Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala bentuk penebangan pohon di kawasan hutan, baik yang legal maupun ilegal.
"Kita melihat sendiri pohon-pohon besar yang butuh puluhan bahkan ratusan tahun untuk tumbuh, dipotong oleh orang-orang yang tidak punya perasaan. Dan yang untung adalah mereka sendiri, sedangkan rakyat tidak mendapatkan apa-apa dari pemotongan itu," ujar Titiek.
Ia juga meminta Kementerian Kehutanan untuk mengusut pelaku pembalak liar yang menjadi penyebab banjir di Sumatra. Selain itu, ia menyarankan evaluasi terhadap segala bentuk izin korporasi yang menebang pohon.
"Kami mendukung Kementerian untuk menindak siapa pun yang membuat kerusakan ini. Tidak usah takut apakah itu di belakangnya ada bintang-bintang, mau bintang dua, tiga, atau berapa, kami mendukung Kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi," imbuhnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar