DPRD Jabar Dukung Dana Bencana Rp20 M, Tapi Tantang Audit Izin Kawasan Resapan

Dukungan Penuh terhadap Kebijakan Mitigasi Bencana, Namun Ada Catatan Penting

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyatakan dukungan penuhnya terhadap kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi dalam menghadapi bencana. Termasuk alokasi anggaran sebesar Rp20 miliar untuk Siaga Darurat dan inisiatif percepatan reboisasi berbasis insentif. Meski demikian, ia juga memberikan catatan kritis yang harus menjadi fokus utama Pemprov Jabar dalam mitigasi jangka panjang.

Bencana banjir dan longsor di Jawa Barat dinilai Iwan Suryawan bukan lagi hanya faktor cuaca, melainkan konsekuensi logis dari kerusakan lingkungan yang parah dan menahun di wilayah hulu. Data BPBD Jabar yang mencatat 74 kejadian bencana dalam kurun waktu singkat 1–12 November 2025, dengan 9.810 jiwa terdampak, menjadi bukti nyata. "Kita tidak bisa lagi menyalahkan cuaca. Pemicu utama adalah hilangnya daya dukung alam," ujar Iwan Suryawan.

Ia menekankan bahwa kerusakan hutan menyebabkan air hujan tidak terserap optimal, memicu peningkatan debit air sungai dan tanah longsor, terutama di daerah konservasi kritis seperti Kabupaten Bogor dan Cianjur.

Apresiasi terhadap Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi

Meskipun kritis terhadap kondisi lapangan, Iwan Suryawan memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah yang diambil Gubernur Dedi Mulyadi. Mulai dari alokasi anggaran Rp20 miliar untuk Siaga Darurat Bencana hingga inisiatif Reboisasi Berbasis Rakyat yang akan menggaji warga untuk menanam pohon.

"Kami mendukung total kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi yang menekankan pada aspek pencegahan dan rehabilitasi lingkungan. Langkah seperti reboisasi berbasis insentif adalah terobosan yang cerdas, karena ia tidak hanya memulihkan hutan, tetapi juga memberdayakan ekonomi masyarakat sekitar," kata Iwan.

Ia melihat pendekatan Gubernur Dedi yang berfokus pada mitigasi struktural jangka panjang, seperti pembenahan aliran sungai dan penataan ruang, sudah berada di jalur yang benar.

Audit Total Izin-izin di Kawasan Resapan Air

Dukungan terhadap anggaran dan kebijakan konservasi harus seiring dengan ketegasan dalam pengawasan implementasi di tingkat kabupaten/kota. Iwan Suryawan menyoroti masalah utama yang terletak pada lemahnya pengawasan tata ruang dan praktik perizinan yang menyimpang.

Ia secara tegas meminta Pemprov Jabar untuk bertindak lebih keras di wilayah konservasi kritis. "Dukungan pada kebijakan konservasi harus seiring dengan ketegasan menindak pelanggaran tata ruang. Kita perlu audit total terhadap izin-izin yang dikeluarkan di kawasan resapan, seperti Kawasan Bandung Utara (KBU) dan Puncak. Percuma kita tanam pohon, jika di hulu masih terus dibangun vila ilegal," tegasnya.

Dampak Bencana terhadap Stabilitas Ekonomi Makro Jabar

Bencana di Jawa Barat, menurut Iwan, bukan hanya isu sosial dan lingkungan, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro. Merujuk pada data BPS Jabar 2025, ia menjelaskan bahwa cuaca ekstrem dan bencana telah mendongkrak inflasi, khususnya pada kelompok bahan makanan, akibat gangguan distribusi dan kerusakan lahan pertanian.

"Gangguan distribusi, kerusakan lahan pertanian, dan terputusnya akses jalan akibat longsor dan banjir, sebagaimana yang terekam BPS Jabar, secara langsung memengaruhi stabilitas harga. Bencana ini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga ancaman serius terhadap stabilitas ekonomi makro," jelasnya.

Oleh karena itu, Iwan mendorong agar Pemprov memasukkan data kerugian ekonomi ini sebagai pertimbangan utama dalam alokasi APBD untuk mitigasi ke depannya.