DPRD Kotim Perhatikan Kerusakan Jalan HM Arsyad, Akses Wisata Ujung Pandaran Disoroti

Kondisi Jalan HM Arsyad di Kotim Menjadi Perhatian DPRD

Pada Tahun Baru 2026, kondisi Jalan HM Arsyad di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali menjadi perhatian serius dari DPRD Kotim. Jalan ini tidak hanya menjadi jalur lintas antar kabupaten dari Kotim ke Seruyan, tetapi juga menjadi akses utama warga Sampit menuju destinasi wisata Pantai Ujung Pandaran.

Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Mariani menegaskan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas utama, terutama pada momen pergantian tahun ketika mobilitas masyarakat meningkat. Ia menjelaskan bahwa Jalan HM Arsyad sering dilewati oleh masyarakat yang ingin berwisata ke Ujung Pandaran, terutama saat libur Tahun Baru.

Menurut Mariani, pemerintah daerah pada tahun anggaran 2025 tidak lagi memiliki ruang anggaran untuk perbaikan besar-besaran. Oleh karena itu, langkah paling realistis yang dapat dilakukan saat ini adalah pemeliharaan darurat pada titik-titik yang membahayakan.

“Untuk tahun ini anggarannya sudah tidak ada. Harapannya di tahun 2026 ini bisa ter-cover, minimal pemeliharaan dulu,” ujarnya. Ia menekankan bahwa memaksakan perbaikan besar di tengah keterbatasan keuangan daerah bukanlah langkah bijak. Penanganan sementara jauh lebih penting demi mencegah kecelakaan.

“Jangan lagi ngotot perbaikan besar-besaran. Yang penting sekarang penanggulangan dulu, apalagi kondisi keuangan kita seperti ini,” tegasnya.

Mariani juga meminta peran aktif masyarakat untuk melaporkan titik-titik jalan yang rusak dan berisiko tinggi, terutama lubang besar yang tertutup genangan air dan sulit terlihat oleh pengendara, khususnya roda dua. Ia mengungkapkan bahwa kecelakaan akibat jalan berlubang masih kerap terjadi, terlebih pada pengendara sepeda motor yang melintas menuju kawasan wisata atau jalur lintas antarwilayah.

“Kalau mobil mungkin hanya ban kempes. Tapi kalau motor bisa langsung jatuh. Saya sendiri pernah mengalami kejadian seperti itu,” ungkapnya.

Terkait kondisi fiskal daerah, Mariani menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran masih akan diterapkan pada 2026, termasuk di sektor infrastruktur. Meski demikian, ia membuka peluang adanya tambahan dana melalui skema Transfer ke Daerah (TKD). Ia mengaku baru mengikuti bimbingan teknis di Jakarta bersama Partai Golkar, yang membahas kemungkinan penambahan TKD bagi daerah-daerah di Indonesia.

“Informasinya, sekitar bulan Maret 2026 ada peluang tambahan TKD. Hampir semua kabupaten rencananya akan mendapatkannya,” jelasnya. Mariani berharap Kotim termasuk daerah yang memperoleh tambahan dana tersebut, mengingat besarnya potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari aktivitas perusahaan di wilayah ini.

“PAD Kotim sebenarnya cukup besar dari perusahaan-perusahaan yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapat tambahan,” katanya.

Sebagai langkah antisipasi, ia menekankan pentingnya pendataan sejak dini terhadap kondisi jalan yang rusak, khususnya di jalur-jalur strategis dan akses wisata. Ia meminta masyarakat untuk mengirimkan foto-foto jalan yang memang perlu pemeliharaan, terutama jalur ke arah Ujung Pandaran.

“Kita petakan dari sekarang. Saat ini fokus kita pemeliharaan dulu,” pungkas Mariani.