Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Disoroti DPRD SBT
Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS 2026, dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan, kembali menjadi perhatian DPRD. Mereka dinilai gagal memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi.
Target PAD DLH Tidak Terpenuhi
Anggota DPRD SBT, Fadli Salim Elbetan, menyatakan bahwa DLH tidak mampu mencapai target retribusi persampahan pada tahun anggaran 2025. Pemerintah daerah menetapkan target sebesar Rp 150 juta, namun hingga akhir tahun, angka tersebut belum tercapai.
Dulu waktu dipimpin Ilham Hadrawi, target 300 juta bisa tembus sampai 500600 juta. Sekarang target cuma 150 juta saja tidak tercapai, ujar Fadli dengan tegas.
Menurutnya, capaian ini menunjukkan lemahnya pengelolaan PAD pada sektor yang sebelumnya menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi daerah. Ia meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) segera melakukan evaluasi menyeluruh agar kinerja DLH dapat kembali stabil.
Dinas Perhubungan Juga Dinilai Kurang Optimal
Selain DLH, Fadli juga menyoroti kinerja Dinas Perhubungan yang dinilai belum optimal dalam menggali potensi PAD. Berdasarkan Perda Nomor 02 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah, selama ini Dishub hanya menarik retribusi dari layanan parkir. Padahal, sektor perhubungan masih memiliki ruang pendapatan yang lebih luas.
Retribusinya jangan hanya di jasa umum saja. Harus juga menyasar jasa usaha, seperti pengelolaan terminal dan fasilitas lainnya, ujarnya.
Fadli menegaskan, jika pemerintah daerah ingin mandiri secara fiskal, maka seluruh potensi pendapatan harus dikelola secara profesional dan tidak boleh dibiarkan stagnan.
Kita butuh ketegasan. Kalau daerah ingin mandiri, semua sektor retribusi harus dikelola dengan serius, tambahnya.
Harapan untuk Evaluasi dan Perbaikan Sistematis
Fadli berharap evaluasi terhadap dua OPD tersebut dapat menjadi pintu masuk perbaikan sistematis demi meningkatkan PAD SBT ke depan. Ia menekankan pentingnya pengelolaan PAD yang lebih baik, termasuk peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya daerah.
Ia juga menyarankan adanya pelibatan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi, termasuk para ahli dan stakeholder yang berkompeten di bidangnya. Hal ini dimaksudkan agar hasil evaluasi bisa lebih objektif dan efektif dalam memberikan solusi terbaik.
Dengan langkah-langkah yang tepat, diharapkan PAD SBT dapat meningkat secara signifikan, sehingga dapat mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan dan mandiri.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar