Desakan untuk Menetapkan Bencana Nasional di Aceh
Banyak pihak di Aceh, termasuk pemerintah daerah, ulama, masyarakat sipil, dan rektor universitas, terus mengajukan desakan agar Pemerintah Pusat menetapkan status bencana nasional. Tujuan utamanya adalah untuk memudahkan masuknya bantuan internasional ke wilayah yang terkena dampak bencana.
Rektor Universitas Teuku Umar (UTU), Prof Ishak Hasan, menyampaikan bahwa realitas di lapangan menunjukkan bahwa bencana telah melanda secara masif. Ia menilai, seharusnya pemerintah pusat segera menaikkan status bencana tersebut menjadi bencana nasional.
"Kalau kita melihat realitas di lapangan dari masifnya bencana, sebenarnya pemerintah sudah boleh menaikkan status sebagai Bencana Nasional," ujarnya saat dihubungi oleh nurulamin.pro pada Selasa (15/12/2025).
Menurut Prof Ishak, meskipun pemerintah telah bekerja maksimal, dari sudut pandang ekonomi, aliran sumber daya dari luar Aceh yang besar dapat berdampak negatif bagi daerah lain. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pemerintah membuka ruang bagi bantuan internasional untuk masuk, seperti pengalaman setelah bencana tsunami tahun 2004 silam.
"Itnkan sebenarnya tidak bertentangan dengan regulasi. Saya kira kalau pun pemerintah tidak mau menaikkan status menjadi Bencana Nasional, berikan saja ruang untuk Internasional bisa masuk," tambahnya.
Prof Ishak juga menilai bahwa dunia internasional pasti memiliki empati terhadap Aceh setelah melihat bencana alam yang terjadi. Ia menekankan bahwa rasa kemanusiaan tidak boleh ditutup, meskipun negara masih mampu menangani situasi tersebut.
"Saya kira kita pun juga membantu negara-negara lain yang ditimpa musibah. Empati Internasional terhadap kita bukan berarti kita tidak mampu, saya kira pemerintah harus melihat lebih luas dari aspek kemanusiaan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa walaupun pemerintah belum siap menaikkan status bencana, setidaknya membuka keran bagi pihak luar untuk ikut membantu. Hal ini dinilai penting untuk mempercepat proses pemulihan.
"Sektor produksi kita mulai dari hulu, menengah, hilir sudah rusak. Sistem pasok produksi dan sebagainya sudah rusak. Saya kira kalau ada bantuan internasional mungkin bisa mempercepat recovery kita," katanya.
"Artinya kalaupun tidak menetapkan status Bencana Nasional, beri ruang bagi dunia Internasional untuk meredam kegalauan masyarakat Aceh. Kalau pemerintah menutupnya, malah menimbulkan kecurigaan lebih luas," tambahnya.
Kecemasan dari Rektor UIN Ar-Raniry
Sementara itu, Rektor UIN Ar-Raniry, Prof Mujiburrahman, juga mendesak pemerintah pusat segera menaikkan status bencana Aceh menjadi bencana nasional. Hal ini dilakukan setelah melihat kerusakan yang sangat parah dan jumlah korban yang terus meningkat.
"Pemerintah harus segera menetapkan status darurat nasional. Kerusakan sangat parah dan sejumlah wilayah terisolasi," ujarnya.
Menurut Prof Mujiburrahman, indikator penetapan status bencana nasional sudah terpenuhi. Dengan peningkatan status, penanganan akan jauh lebih maksimal karena dukungan personel, peralatan, dan anggaran bisa ditingkatkan.
Ia menilai bahwa bencana ini dapat memicu gelombang kemiskinan baru di Aceh. "Banyak rumah warga rusak parah. Sebagian besar dari mereka adalah orang tua mahasiswa kami," ucapnya.
Kampus kini sedang mempertimbangkan skema jangka panjang, termasuk pembebasan atau penanggungan biaya kuliah dan biaya tempat tinggal bagi mahasiswa terdampak. Untuk menjaga kondisi psikologis mahasiswa, UIN Ar-Raniry memutuskan meliburkan kuliah sementara waktu, namun perpustakaan tetap dibuka sebagai ruang belajar, pengisian daya gawai, dan akses internet.
UIN Ar-Raniry juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengantisipasi kebutuhan logistik mahasiswa setidaknya satu bulan ke depan.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar