Ekonom: Kesepakatan Mineral Indonesia dengan AS Harus Adil

nurulamin.pro.CO.ID – JAKARTA.

Kebijakan pemerintah yang membuka akses ekspor mineral kritis ke Amerika Serikat (AS) berpotensi memperkuat surplus perdagangan Indonesia. Namun, manfaat dari kebijakan ini hanya akan optimal jika kesepakatan dijalankan secara adil dan memberi keuntungan nyata bagi perekonomian nasional.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai bahwa pemberian akses AS terhadap mineral kritis dan logam tanah jarang Indonesia sebagai peluang yang baik, selama kesepakatan yang dijalankan bersifat adil dan memberikan manfaat optimal bagi Indonesia. Ia mengingatkan agar pemerintah belajar dari pengalaman pengelolaan nikel dan kebijakan hilirisasi yang dinilai belum sepenuhnya memberikan keuntungan maksimal bagi perekonomian nasional.

“Kesepakatan mineral kritis harus fair. Indonesia harus memperoleh manfaat yang memadai. Selain itu, prinsip environmental, social, and governance (ESG) wajib menjadi prioritas utama, sesuatu yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam konteks pertambangan dan hilirisasi nikel,” ujarnya kepada nurulamin.pro, Selasa (30/12/2025).

Meski begitu, Wijayanto menilai dampak akses mineral kritis tersebut terhadap ekspor Indonesia belum akan terasa dalam jangka pendek. Pasalnya, realisasi ekspor mineral tanah jarang membutuhkan proses eksplorasi dan investasi yang panjang.

“Ekspor mineral kritis baru akan terwujud dalam beberapa tahun ke depan. Prosesnya bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun, sehingga dampaknya terhadap kinerja ekspor belum akan terlihat dalam waktu dekat,” jelasnya.

Di sisi lain, Wijayanto menilai posisi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara pesaing utama seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand dalam menghadapi kebijakan tarif era Presiden AS Donald Trump. Kondisi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai ekspor sekaligus memperlebar surplus perdagangan dengan AS.

“Jika dimanfaatkan dengan baik, ekspor dan trade surplus Indonesia ke AS berpotensi membaik. Selain itu, ada peluang kembalinya aliran foreign direct investment (FDI) dari AS yang dalam beberapa tahun terakhir relatif minim. Ini tentu positif bagi pertumbuhan ekonomi dan penguatan nilai tukar rupiah,” ujarnya.

Selain itu, Wijayanto menyebut iklim perdagangan yang kondusif antara Indonesia dan AS perlu terus dijaga. Dalam konteks tersebut, arah kesepakatan dagang kedua negara dinilai sudah berada di jalur yang tepat, terutama dengan adanya fasilitas tarif 0% untuk beberapa produk unggulan Indonesia.

“Tarif 0% untuk sejumlah komoditas utama kita, termasuk crude palm oil (CPO), cukup membantu. Namun idealnya, kesepakatan ini diperluas ke produk manufaktur seperti sepatu dan tekstil serta produk tekstil (TPT), karena akan sangat mendukung proses industrialisasi nasional,” ujar Wijayanto kepada nurulamin.pro, Selasa (30/12/2025).

Terkait produk tekstil Indonesia yang masih dikenakan tarif 19% oleh AS, Wijayanto menilai dampaknya terhadap surplus dagang tetap relatif terbatas. Pasalnya, tarif yang dikenakan kepada negara kompetitor Indonesia justru lebih tinggi.

“Negara pesaing kita dikenakan tarif 20% atau bahkan lebih tinggi. Dengan posisi tarif yang lebih rendah, Indonesia justru memiliki peluang memperoleh manfaat dari trade diversion dan meningkatkan ekspor ke pasar AS,” pungkasnya.