Pelantikan Pejabat Eselon I Kementerian Haji dan Umrah
Kementerian Haji dan Umrah telah resmi melantik jajaran pejabat eselon I sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur organisasi serta mempercepat reformasi layanan haji dan umrah. Dari sejumlah pejabat yang dikukuhkan, salah satu nama yang menarik perhatian publik adalah Harun Al Rasyid, mantan Penyelidik Utama KPK yang dikenal luas sebagai 'raja operasi tangkap tangan (OTT)'.
Prosesi pelantikan tersebut digelar pada 26 November 2025 di Masjid Al-Ikhlas, kantor Kementerian Haji dan Umrah RI di Thamrin, Jakarta Pusat. Acara ini dipimpin langsung oleh Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, dan turut disaksikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Anzar Simanjuntak.
Pelantikan pejabat tinggi madya ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 185/TPA Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah. Berikut daftar pejabat eselon I yang resmi dilantik:
- Sekretaris Jenderal: Teguh Dwi Nugroho
- Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Puji Raharjo
- Direktur Jenderal Pelayanan Haji: Ian Heriyawan
- Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah: Jaenal Effendi
- Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah: Harun Al Rasyid
- Inspektur Jenderal: Dendi Suryadi
- Staf Ahli Bidang Manajemen dan Transformasi Layanan Publik: Ramadhan Harisman
Pelantikan di Masjid Sebagai Simbol Pengabdian
Dalam sambutannya, Menteri Irfan Yusuf menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bagian dari langkah percepatan untuk membenahi tata kelola haji dan umrah di Indonesia. Ia menggarisbawahi bahwa pemilihan masjid sebagai lokasi pengukuhan memiliki makna khusus.
"Pelantikan pejabat di masjid ini benar-benar penuh keberkahan. Ini menggambarkan kesiapan kita menjadi pelayan tamu-tamu Allah. Semoga amanah ini membawa kita pada pengabdian terbaik. Kemenhaj hadir karena kebutuhan mendesak untuk melakukan perubahan nyata dalam tata kelola haji dan umrah. Sejak awal pembentukannya, kementerian ini tidak berjalan dari titik yang nyaman, tetapi dari titik tanggung jawab dan tuntutan perubahan," ujar Irfan Yusuf.
Irfan juga menitipkan pesan kuat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik untuk bekerja cepat, membangun sinergi lintas instansi, dan memperkuat komunikasi publik. Menurutnya, masyarakat sangat menantikan perubahan signifikan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
"Bapak-ibu semua dituntut untuk menjadi agen perubahan. Keputusan Presiden dan regulasi yang melandasi struktur ini adalah tindak lanjut dari amanah konstitusi dan kebutuhan kelembagaan. Saudara tidak hanya bertugas secara teknis administratif, tetapi harus mampu bergerak cepat, membangun koordinasi lintas instansi, dan sekaligus memperkuat komunikasi publik. Umat menunggu perubahan," tegasnya.
Kemenhaj Terbuka pada Kritik
Irfan juga menegaskan bahwa kementeriannya tidak anti kritik. Ia meyakini, dengan kerja bersama dan integritas para pejabat, Kementerian Haji dan Umrah dapat menjadi institusi yang adaptif dan unggul.
"Kemenhaj sangat terbuka apabila ada kritik dan tuduhan yang muncul, karena kami yakin kami bekerja atas nama NKRI. Kita harus berani mengambil keputusan yang benar, meski banyak pihak menilai dari sudut pandang sempit. Saya yakin dengan integritas dan semangat bersama, Kemenhaj akan menjadi kementerian yang modern, profesional, kreatif, dan inovatif," ungkapnya.
Dengan pelantikan ini, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan komitmennya untuk bertransformasi menjadi institusi pelayanan yang lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan jamaah.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar