Estimasi Anggaran Pemulihan Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar Mencapai Rp51,82 Triliun
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan estimasi anggaran pemulihan bencana alam yang melanda wilayah Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Angka tersebut disampaikan dalam rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, pada Minggu (7/12/2025).
Suharyanto menjelaskan bahwa estimasi anggaran pemulihan bencana alam untuk tiga provinsi tersebut mencapai lebih dari Rp50 triliun. Dari data yang diperoleh, total anggaran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp51,82 triliun. Angka ini dihitung berdasarkan penjumlahan dari tiga provinsi tersebut.
Anggaran untuk Pemulihan di Aceh, Sumut, dan Sumbar
Dari total anggaran tersebut, hampir setengahnya dialokasikan untuk pemulihan di Aceh. Suharyanto menyebutkan bahwa pemulihan kondisi di Aceh hingga saat ini membutuhkan anggaran sebesar Rp25,41 triliun. Angka ini merupakan hasil perhitungan dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Untuk Sumut, anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp12,8 triliun. Sementara itu, untuk Sumbar, anggaran yang diperlukan sebesar Rp13,52 triliun. Angka ini mencerminkan kebutuhan pemulihan yang cukup besar di tiga provinsi tersebut.
Suharyanto menegaskan bahwa data ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu dan proses pemulihan yang dilakukan.
Dana untuk Hunian Korban Bencana
Presiden Prabowo Subianto menyetujui anggaran sebesar Rp60 juta per rumah untuk membantu para pengungsi bencana di Sumatra. Dana ini akan digunakan untuk memperbaiki atau membangun kembali rumah-rumah yang rusak akibat bencana.
Suharyanto menyampaikan bahwa jumlah rumah warga yang rusak mencapai 37.546 unit. Dari jumlah tersebut, akan ada dua jenis hunian yang dibangun: hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap).
Pembangunan Huntara dan Huntap
Huntara akan dibangun oleh Satgas Penanggulangan Bencana TNI/Polri. Sementara itu, pembangunan huntap akan ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Suharyanto menjelaskan bahwa untuk rumah yang tidak direlokasi, anggaran sebesar Rp60 juta akan digunakan. Jika pemilik rumah ingin menambah biaya sendiri, mereka diperbolehkan melakukan hal tersebut. Namun, uang tersebut tidak diberikan dalam bentuk tunai karena khawatir digunakan untuk tujuan lain.
"Rp60 juta karena tidak relokasi, Bapak. Nanti penerima bisa nambah dengan uangnya sendiri," ujar Suharyanto. Ia juga menambahkan bahwa jika ada keluarga di kampung atau anak yang memiliki penghasilan, mereka bisa memberikan tambahan.
Persetujuan Presiden Prabowo
Menyadari pentingnya anggaran tersebut, Prabowo menanyakan apakah Rp60 juta per rumah sudah cukup. Suharyanto menjawab bahwa selama ini anggaran tersebut telah mencukupi. Meskipun demikian, ia menyatakan bahwa jika Presiden ingin menambah anggaran, pihaknya akan senang menerimanya.
Prabowo kemudian memberikan lampu hijau atas rencana tersebut. Ia juga menyarankan agar mempertimbangkan kenaikan harga dan inflasi dalam perhitungan anggaran.
Proses Pemulihan dan Kesiapan Pemerintah
Proses pemulihan bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar akan terus berjalan dengan dukungan dari berbagai pihak. Selain bantuan dana, pemerintah juga memastikan bahwa semua korban bencana mendapatkan perhatian yang layak. Termasuk dalam hal penyediaan tempat tinggal sementara maupun permanen.
Seluruh langkah yang diambil bertujuan untuk mengembalikan kondisi masyarakat ke semula, bahkan mungkin menjadi lebih baik. Dengan kerja sama antara pemerintah, TNI/Polri, dan instansi terkait, harapan besar diarahkan agar pemulihan dapat segera terealisasi.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar