Penurunan APBD 2026 dan Strategi yang Diperlukan
Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Majalengka, Muh. Fajar Shidik Ch, menyampaikan bahwa penurunan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 menjadi sekitar Rp 2,984 triliun harus dihadapi dengan strategi yang tepat agar program prioritas daerah tetap berjalan lancar.
APBD 2026 ini lebih rendah dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp 3,072 triliun. Penurunan terutama disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat dan tidak adanya lagi Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat. Fajar mengungkapkan hal tersebut saat diskusi bersama PWI Majalengka, Jumat (12/12/2025). Ia menjelaskan bahwa APBD 2026 sekitar Rp 2,982 triliun, sedangkan rancangan awalnya mencapai Rp 3,070 triliun.
Meski anggaran menurun, Fajar menegaskan bahwa arah pembangunan tetap berpegang pada visi-misi Bupati Eman Suherman dan Wakil Bupati Dena M. Ramdhan, khususnya pada sektor infrastruktur, lingkungan hidup, dan pelayanan publik. Ia menekankan bahwa penurunan sekitar Rp 88 miliar ini harus disikapi serius, dan program prioritas bupati tidak boleh berhenti hanya karena dana transfer turun.
Fajar juga mencatat target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Majalengka tahun 2025 mencapai Rp 698 miliar. Namun, tingkat kemandirian fiskal daerah masih berada di bawah 20 persen, yang menunjukkan bahwa Majalengka masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan provinsi. Ia menegaskan bahwa kemandirian fiskal yang rendah merupakan pekerjaan besar yang harus diperbaiki bersama.
Meski APBD 2026 menurun, Fajar menilai kondisi ini bisa menjadi momentum untuk memperbaiki fokus dan efektivitas anggaran. Ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran bukan alasan untuk melemah, justru menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk lebih fokus, tepat sasaran, dan berkolaborasi dengan legislatif.
PPP, kata Fajar, siap mengawal kebijakan pemerintah daerah agar prioritas pembangunan tetap berjalan, terutama di sektor infrastruktur, lingkungan, pendidikan, dan pelayanan publik. Di bidang pendidikan, Fajar menekankan pentingnya pemetaan yang lebih akurat, terutama terkait implementasi Sekolah Rakyat, program nasional Presiden Prabowo Subianto yang mulai dijalankan di Majalengka untuk jenjang SLTP.
Ia menegaskan bahwa sekolah tersebut harus benar-benar ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem, terutama dari desil 1 dan desil 2. Dari survei, banyak anak di desa yang kesulitan melanjutkan ke SMP dan SMA. SD dekat, tapi SLTP dan SLTA letaknya jauh. Itulah yang membuat angka putus sekolah tinggi.
Langkah-Langkah yang Perlu Dilakukan
- Meningkatkan PAD: Peningkatan Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu prioritas untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
- Optimalisasi Dana Transfer: Mencari cara untuk memaksimalkan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
- Pemetaan Kebutuhan Daerah: Melakukan pemetaan yang lebih akurat untuk menentukan kebutuhan daerah dalam berbagai sektor.
- Kolaborasi dengan Legislatif: Memastikan adanya kolaborasi antara pemerintah dan legislatif dalam pengambilan keputusan.
- Peningkatan Efektivitas Anggaran: Mengoptimalkan penggunaan anggaran agar lebih efektif dan efisien.
Tantangan dan Peluang
Penurunan APBD 2026 memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk memperbaiki sistem pengelolaan anggaran dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi yang baik, Majalengka dapat tetap menjalankan program prioritas tanpa terganggu oleh penurunan anggaran.
Komentar dari Tokoh Masyarakat
Tokoh masyarakat dan akademisi juga menilai bahwa penurunan APBD 2026 adalah situasi yang wajar, namun perlu diimbangi dengan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya. Mereka berharap pemerintah daerah mampu menemukan solusi yang efektif untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar