Friksi Saudi-UEA di Konflik Hadramout Yaman

Friksi Antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di Yaman

Konflik yang terjadi di Provinsi Hadramout dan Al-Mahrah, Yaman, telah memicu friksi antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA). Persoalan ini muncul karena UEA yang dinilai memberi tekanan kepada pasukan Dewan Transisi Selatan (Southern Transitional Council/STC) untuk melakukan operasi militer di wilayah selatan Yaman yang berbatasan langsung dengan Arab Saudi. Langkah tersebut dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional Saudi dan membahayakan stabilitas Yaman serta kawasan.

Arab Saudi juga mengkritik pergerakan kapal yang membawa senjata dan kendaraan lapis baja dari Pelabuhan Al-Fujairah (UEA) menuju Pelabuhan Al-Mukalla (Hadramout, Yaman), yang dilakukan tanpa persetujuan resmi Komando Gabungan Pasukan Koalisi pimpinan Arab Saudi. Koalisi ini dibentuk pada 2015 dan beranggotakan Arab Saudi, UEA, Bahrain, Kuwait, dan Mesir. Namun, partisipasi negara-negara tersebut berubah-ubah seiring waktu, dengan Arab Saudi tetap menjadi pemegang komando utama.

Saudi menilai tindakan UEA di Yaman sangat berbahaya dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Koalisi untuk Memulihkan Legitimasi di Yaman. Tindakan tersebut dinilai tidak mendukung tujuan koalisi dalam menciptakan keamanan dan stabilitas di Yaman. Dalam rilisnya, Arab Saudi menegaskan bahwa setiap ancaman terhadap keamanan nasionalnya merupakan garis merah, dan pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi dan menetralisasi ancaman tersebut.

Meski demikian, Saudi menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Yaman. Pihaknya menyatakan dukungan penuh kepada Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman dan pemerintah Yaman yang sah. Saudi juga menilai isu Yaman Selatan sebagai persoalan yang memiliki dimensi historis dan sosial, yang hanya dapat diselesaikan melalui dialog politik komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak Yaman, termasuk Dewan Transisi Selatan.

Pemboman Kiriman Senjata dari UEA

Arab Saudi mengambil tindakan terkait kiriman senjata dari UEA di Yaman yang sebelumnya disorot. Kiriman senjata yang berada di pelabuhan Mukalla kemudian dibom oleh Saudi karena diduga akan digunakan oleh pasukan separatis. Mengutip Associated Press (AP), pemboman tersebut menyusul ketegangan yang berlangsung selama beberapa hari atas gerak maju pasukan separatis yang dikenal sebagai Dewan Transisi Selatan (STC), yang didukung oleh UEA.

Meskipun ada peringatan dari Saudi, STC dan sekutunya mengeluarkan pernyataan yang mendukung kehadiran UEA, bahkan ketika pihak lain yang bersekutu dengan Arab Saudi menuntut pasukan UEA mundur dari Yaman dalam waktu 24 jam.

Penarikan Pasukan UEA dari Yaman

Setelah peristiwa pengeboman tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemhan) UEA mengumumkan akan menarik sisa pasukannya yang ada di Yaman. Kemhan UEA menjelaskan bahwa pasukan yang ada saat ini adalah personel khusus yang menjalankan misi kontra-terorisme yang berkoordinasi dengan mitra internasional.

"Karena perkembangan terkini dan potensi implikasinya terhadap keselamatan dan efektivitas misi kontra-terorisme, Kementerian Pertahanan mengumumkan penghentian sementara personel kontra-terorisme yang tersisa di Yaman atas kemauan sendiri, dengan cara yang menjamin keselamatan personelnya dan berkoordinasi dengan mitra terkait," demikian keterangan dari akun resmi Kemhan UEA di X, Rabu (31/12).

Kemhan UEA juga menjelaskan bahwa sejak 2015 negaranya merupakan bagian dari Koalisi Arab dalam mendukung legitimasi di Yaman. UEA mendukung upaya internasional untuk memerangi organisasi teroris dan mengejar keamanan dan stabilitas bagi rakyat Yaman. UEA mengeklaim telah melakukan pengorbanan besar dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Respons Kementerian Luar Negeri RI

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) memastikan terus memantau situasi konflik yang terjadi di Yaman, khususnya keamanan di Hadramout dan Al-Mahra. Hadramout adalah wilayah terbesar di Yaman yang kaya minyak. Bagi Indonesia, stabilitas di Hadramout sangat krusial mengingat wilayah ini, khususnya Kota Tarim, merupakan pusat pendidikan agama bagi ribuan pelajar asal Tanah Air yang hingga kini masih menuntut ilmu di sana.

"Indonesia terus mengikuti dengan seksama perkembangan terkini di Republik Yaman dan mengapresiasi upaya lanjutan para pihak terkait untuk menjaga stabilitas dan keamanan, khususnya di wilayah Hadramout dan Al-Mahra," demikian keterangan Kemlu dikutip dari akun X resminya, Kamis (1/1).

Kemlu mengatakan, Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak bertindak sepihak. "Indonesia menegaskan kembali seruannya kepada semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan sepihak yang dapat berdampak pada kondisi keamanan," ujarnya.

Indonesia, lanjut Kemlu, terus mendorong penyelesaian konflik dengan cara-cara damai. "Indonesia kembali menekankan pentingnya penyelesaian damai melalui dialog politik yang inklusif dan komprehensif di bawah koordinasi PBB, dengan menghormati pemerintahan Yaman yang sah serta integritas teritorialnya," ujarnya.