Fungsi Buku Sejarah Kementerian Kebudayaan dalam Pendidikan

Peluncuran Buku Sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan

Pada hari Minggu, 15 Desember 2025, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku sejarah versi pemerintah yang berjudul "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global". Buku ini merupakan hasil dari proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang dimulai sejak awal tahun dan digagas langsung oleh Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Tujuan utama dari peluncuran buku ini adalah sebagai rujukan bagi masyarakat dalam memahami perjalanan sejarah bangsa. Selain itu, pemerintah berharap buku ini dapat menjadi acuan bagi para pendidik dalam menyusun materi pembelajaran sejarah, baik di tingkat sekolah dasar maupun perguruan tinggi.

Fadli Zon menjelaskan bahwa buku ini bisa menjadi salah satu referensi, meskipun keputusan penggunaannya dalam kurikulum pendidikan berada di tangan Kementerian Pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut akan ditentukan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) atau Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Dikti). Buku ini diklaim ditulis oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Karya ini terdiri atas 10 jilid dengan total 7.958 halaman yang mengulas perjalanan sejarah Indonesia hingga tahun 2024.

Isi Buku dan Pendekatan Penulisan

Jilid pertama hingga ketiga membahas awal peradaban Nusantara dan interaksinya dengan berbagai peradaban dunia seperti India, Tiongkok, Persia, dan Timur Tengah. Jilid keempat mengulas perjumpaan dan interaksi awal dengan bangsa Barat. Jilid kelima menggambarkan dinamika masyarakat Indonesia setelah terbentuknya negara kolonial. Selanjutnya, jilid keenam mengulas pergerakan kebangsaan, disusul jilid ketujuh yang menyoroti perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jilid kedelapan membahas konsolidasi negara bangsa, konflik, integrasi, serta kepemimpinan nasional. Jilid kesembilan secara khusus mengkaji pembangunan dan stabilitas pada era Orde Baru. Dan, jilid terakhir memaparkan perjalanan reformasi dan konsolidasi demokrasi sejak 1998 hingga 2024.

Menurut Menteri Fadli Zon, buku ini ditulis dengan perspektif yang menekankan sisi positif setiap periode pemerintahan. Penulisan lebih difokuskan pada pencapaian dan peristiwa penting, dan tidak terlalu menyoroti kesalahan masa lalu. Ia menyatakan bahwa di masa-masa itu pasti ada kelebihan dan kekurangan, tetapi pihaknya ingin menonjolkan pencapaian, prestasi, dan peristiwa pada zamannya.

Kritik terhadap Pendekatan Buku

Namun, pendekatan tersebut menuai kritik dari sejumlah akademisi dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menilai buku ini berpotensi mengglorifikasi pemerintahan Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru, sekaligus mengaburkan fakta pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada periode tersebut. Aktivis hak asasi manusia Suciwati, istri almarhum Munir Said Thalib, mengatakan bahwa penulisan sejarah oleh negara berisiko menghadirkan narasi yang tidak utuh. Menurut dia, penekanan pada tone positif dapat menghilangkan catatan penting sehubungan kasus pelanggaran HAM berat.

Implikasi terhadap Pendidikan

Dalam kesempatan terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan hingga kini belum ada pembahasan mengenai pemanfaatan Buku Sejarah Indonesia sebagai acuan resmi kurikulum pembelajaran sejarah di sekolah. Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai buku yang diterbitkan negara berpeluang menjadi rujukan utama dalam praktik pendidikan. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, ia mengatakan, produk yang membawa label kementerian kerap dipersepsikan sebagai kebenaran resmi.

Bagi siswa, Ubaid menjelaskan, buku sejarah tidak sekadar menjadi sumber pengetahuan, melainkan alat pembentuk ingatan kolektif. Penekanan maupun penghilangan fakta tertentu akan memengaruhi cara siswa memahami perjalanan bangsa. Oleh karena itu, Ubaid menekankan pentingnya memastikan buku sejarah yang diproduksi pemerintah disusun secara jujur, berbasis fakta keilmuan, terbuka terhadap kritik, serta diuji secara luas oleh komunitas akademik.

Pandangan Pengamat Pendidikan

Pengamat pendidikan Bukik Setiawan menilai siswa rentan memandang informasi yang disampaikan di ruang kelas sebagai kebenaran tunggal. Menurut Bukik, pilihan diksi dan perspektif dalam buku sejarah sangat menentukan cara pandang siswa. Dalam konteks Buku Sejarah Indonesia yang menuai polemik itu, Bukik berpandangan sebaiknya buku tersebut tidak dijadikan sebagai rujukan utama dalam menyusun materi pembelajaran. Alasannya, menurut dia, sejarah yang ditulis dengan perspektif positif semacam itu dikhawatirkan menimbulkan bias fakta sejarah pada siswa.

Bukik mengusulkan kalau pun nantinya Kementerian Pendidikan setuju untuk menjadikan buku ini sebagai rujukan materi sejarah di sekolah, guru harus tetap menyediakan buku-buku lain sebagai referensi. “Agar murid bisa belajar membandingkan sudut pandang,” kata dia pada Selasa, 16 Desember 2025.