Gerakan Sekolah Jadi Solusi Turunkan Angka Anak Putus Sekolah di Tangerang

Komitmen Pemkab Tangerang dalam Mengatasi Anak Putus Sekolah

Pemerintah Kabupaten Tangerang terus memperkuat komitmennya dalam menghadapi masalah anak putus sekolah. Salah satu inisiatif utama yang dijalankan adalah Gerakan Lanjut Sekolah berbasis pendidikan nonformal. Program ini tidak hanya menjangkau anak-anak usia sekolah, tetapi juga warga yang telah lama meninggalkan bangku pendidikan, termasuk masyarakat berusia di atas 25 tahun.

Gerakan ini menjadi fokus utama dalam Seminar Pendidikan ke-6 yang diselenggarakan oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang di Lemo Hotel Serpong pada hari Kamis (11/12/2025). Tujuan dari seminar ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah konkret dan rekomendasi yang dapat diterapkan guna mempercepat pemerataan akses pendidikan.

Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang tidak bisa ditawar. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada anak yang putus sekolah karena alasan apapun, baik itu faktor ekonomi, jarak, maupun keterbatasan fasilitas.

Tidak boleh ada anak yang kehilangan masa depan hanya karena tidak mendapat kesempatan belajar. Setiap anak adalah amanah dan setiap anak adalah masa depan kita, ujarnya.

Menurut Bupati, pendidikan bukan hanya tentang ruang kelas, tetapi juga upaya membangun generasi yang kuat, berkarakter, dan mampu bersaing di masa depan. Ia berharap melalui forum seminar ini lahir rumusan, rekomendasi, dan langkah aksi konkret, khususnya dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dunia usaha, hingga masyarakat desa dan kelurahan.

Model Kolaboratif dalam Gerakan Lanjut Sekolah

Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Tangerang, Mas Iman Kusnandar, menjelaskan bahwa Gerakan Lanjut Sekolah dilaksanakan dengan model kolaboratif antara pemerintah desa dan PKBM. Pendanaannya dapat berasal dari alokasi dana desa, dukungan pemerintah provinsi, hingga bantuan pemerintah pusat.

Setiap desa memiliki potensi untuk memfasilitasi hingga 10 peserta setiap tahun. Dengan total 246 desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, program ini bisa membuka akses pendidikan bagi sedikitnya 2.460 warga setiap tahunnya.

Sasaran program ini tidak hanya anak usia sekolah, tetapi juga warga dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Sasarannya adalah masyarakat usia lepas sekolah, termasuk yang berusia di atas 25 tahun. Sementara untuk usia sekolah tetap ditangani melalui jalur pendidikan formal, ujarnya.

Pendekatan ini dinilai strategis karena mampu menjawab kesenjangan pendidikan pada dua kelompok sekaligus, yakni anak-anak yang berisiko putus sekolah dan warga dewasa yang membutuhkan peningkatan kompetensi untuk menunjang pekerjaan.

Penguatan Pendidikan Formal dan Beasiswa

Selain penguatan pendidikan nonformal, Pemkab Tangerang juga memperkuat pembiayaan pendidikan formal. Salah satu kebijakannya adalah pembebasan biaya pendidikan dasar di sekolah swasta, melengkapi kebijakan sekolah negeri yang telah digratiskan lebih dulu.

Kebijakan ini memastikan tidak ada keluarga berpenghasilan rendah yang terbebani biaya pendidikan anaknya, tutur Mas Iman.

Pemkab Tangerang juga terus memperluas program Beasiswa Tangerang Gemilang, baik untuk siswa kurang mampu maupun beasiswa prestasi. Beasiswa tersebut telah mengantarkan mahasiswa belajar ke berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, seperti Kairo, Swiss-German University, IPB, hingga Untirta. Tahun ini, jumlah penerima beasiswa tercatat lebih dari 200 siswa.

Meski tahun depan ada penyesuaian anggaran, Pak Bupati tetap berkomitmen mempertahankan bahkan meningkatkan beasiswa serta pembiayaan pendidikan swasta gratis, pungkasnya.

Strategi Jangka Panjang untuk Pendidikan yang Inklusif

Dengan berbagai inisiatif yang diambil, Pemkab Tangerang menunjukkan komitmennya untuk menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kerja sama lintas sektor dan pendekatan kolaboratif, program-program ini bertujuan untuk memastikan semua warga, baik anak maupun dewasa, memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan dan pengembangan diri.