Golkar: Wacana Pilkada DPRD Butuh Kajian Mendalam

nurulamin.pro.CO.ID, JAKARTA — Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kembali menjadi perbincangan hangat dan memicu berbagai perdebatan di masyarakat. Perdebatan ini tidak hanya berkisar pada pilihan antara pemilihan langsung atau tidak langsung, tetapi juga menyentuh isu penting tentang demokrasi, yaitu hubungan antara efisiensi prosedural dan kualitas substansial dalam sistem pemerintahan.

Beberapa pihak menilai bahwa pilkada melalui DPRD memiliki keunggulan dari segi efisiensi anggaran dan stabilitas politik. Mekanisme yang tidak langsung ini dinilai mampu mengurangi biaya politik yang tinggi, mengurangi potensi polarisasi horizontal di tengah masyarakat, serta memperkuat fungsi representasi lembaga legislatif daerah.

Namun, di sisi lain, kritik terhadap pilkada tidak langsung juga semakin kuat. Pemilihan langsung dinilai memberikan legitimasi politik yang lebih kuat karena kepala daerah mendapatkan mandat langsung dari rakyat. Meskipun mekanisme ini membutuhkan biaya besar dan proses yang kompleks, banyak orang percaya bahwa sistem ini memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada pemilih.

Partai Golkar merespons perdebatan ini secara institusional melalui Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2025 yang dipimpin oleh Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Partai ini menilai perlu adanya kajian konstitusional dan rasional terhadap mekanisme pilkada, tanpa mengabaikan kelemahan pilkada langsung maupun risiko politik transaksional dalam mekanisme tidak langsung.

Wakil Bendahara Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Irma Mayang Sari, menyebut bahwa sikap partai mencerminkan pendekatan yang menempatkan substansi demokrasi di atas sekadar pilihan mekanisme. "Golkar menegaskan setiap perubahan sistem harus ditempuh melalui mekanisme resmi partai dan kerangka konstitusi," kata Irma dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (3/1/2025).

Menurut dia, BSNPG memiliki peran strategis dalam merespons wacana tersebut. BSNPG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis kepemiluan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengawasan demokrasi internal partai.

Melalui penguatan fungsi pengawasan dan disiplin organisasi, BSNPG berperan memastikan integritas proses politik tetap terjaga, apa pun mekanisme pilkada yang digunakan. Lembaga itu juga diharapkan mampu mencegah praktik transaksi elite dan manipulasi opini publik yang berpotensi mencederai demokrasi.

"Wacana pilkada melalui DPRD dinilai sebagai ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. Pertanyaan kuncinya bukan hanya mekanisme apa yang dipilih, melainkan sejauh mana sistem politik mampu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan kepentingan rakyat tetap menjadi orientasi utama," ucap Irma.

Dia menjelaskan, keputusan Rapimnas Golkar menegaskan bahwa setiap perubahan kebijakan politik harus dilakukan secara sah, terbuka, dan bertanggung jawab. "Demokrasi tidak dijalankan melalui kegaduhan opini, melainkan melalui proses institusional yang matang dan berorientasi pada percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan rakyat secara adil, merata, dan berkelanjutan," ujar Irma.