JAKARTA — Greenpeace Indonesia mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem hutan di berbagai daerah aliran sungai (DAS) di Sumatra telah mencapai tingkat yang sangat kritis. Pemulihan kondisi ekosistem ini membutuhkan waktu puluhan tahun dan belum tentu mampu mengembalikan keadaan seperti semula.
Peringatan ini disampaikan dalam situasi bencana banjir dan longsor besar yang sedang melanda sejumlah provinsi di Pulau Sumatra, menyebabkan ratusan korban jiwa. Banjir dan longsor yang terjadi pekan lalu menghancurkan permukiman, merusak jembatan dan jalan, serta memaksa ribuan warga mengungsi.
Fenomena gelondongan kayu besar yang terbawa banjir juga kembali muncul, memicu diskusi publik mengenai akumulasi kerusakan hutan yang selama ini dibiarkan. Greenpeace menilai, bencana kali ini adalah gambaran nyata dari kegagalan pengelolaan ekosistem DAS selama puluhan tahun.
Kondisi DAS di Sumatra dalam Tahap Kritis
Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji menjelaskan bahwa kondisi DAS di Sumatra sudah berada dalam tahap kritis. "Hampir semua DAS itu tutupan alamnya berkurang kurang lebih sekitar 25 persen," ujarnya dalam program Kompas Petang, Selasa (2/12/2025).
Menurut data Greenpeace, hutan alam yang tersisa di Pulau Sumatra kini hanya sekitar 10 sampai 14 juta hektar — kurang dari 30 persen luas pulau. Padahal, idealnya sebuah DAS membutuhkan minimal 30 persen hutan agar fungsi ekologisnya dapat berjalan stabil.
Kerusakan yang terjadi, kata Sekar, bukan hanya soal hilangnya pohon. "Ini sebenarnya enggak cuma sekedar hutan yang hilang, tapi juga ada kondisi lanskap tanah karena ini berkurang juga karena erosi. Habis itu ada biota, ada ekosistem di sana, ada flora fauna yang sebenarnya mungkin enggak bisa kita temui lagi," ujarnya.
Ia menegaskan, hilangnya beragam unsur ini memperumit upaya pemulihan dan membuat ekosistem sulit kembali seperti kondisi awal sebelum rusak.
Proses Deforestasi Berlangsung Sejak Tahun 1990-an
Sekar menambahkan, proses deforestasi di Sumatra, termasuk di DAS Batang Toru, telah berlangsung sejak tahun 1990-an. Meski prosesnya terjadi perlahan, dampaknya terus menumpuk hingga menggerus kemampuan alam untuk merespons curah hujan ekstrem.
Ketika hujan datang dalam volume besar, DAS yang sudah kehilangan vegetasi tak mampu lagi menahan air, sehingga banjir bandang dan longsor sangat mudah terjadi.
Dalam konteks pemulihan, Greenpeace menilai, proses rehabilitasi ekologis tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. "Butuh puluhan tahun sepertinya," kata Sekar. "Bahkan enggak ada catatan yang bisa menjamin seluruh ekosistem akan kembali seperti semula," imbuhnya.
Ia menekankan, kerusakan struktur tanah, hilangnya flora dan fauna, serta terganggunya siklus hidrologi membuat reboisasi saja tidak cukup untuk mengembalikan fungsi alam secara utuh.
Evaluasi Tata Kelola Hutan Diperlukan
Kondisi kritis di Sumatra, menurut Greenpeace, bagian dari masalah yang lebih luas yaitu tata kelola hutan yang dinilai “kurang baik”. Sekar menyebut perlunya evaluasi besar-besaran terhadap perizinan, pemulihan kawasan rusak, dan penghentian sementara ekspansi baru yang berpotensi memperburuk kondisi DAS.
Ia menegaskan, pemerintah memiliki peran utama dalam memastikan pengawasan dan penegakan hukum berjalan efektif.
Greenpeace juga menyoroti banjir dengan kayu gelondongan bukanlah kejadian pertama di Sumatra. Sekar menyebut insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, meskipun skalanya saat itu mungkin tidak sebesar yang terdokumentasi pada bencana kali ini.
Hal ini menunjukkan pola bencana semakin berulang dan semakin parah seiring memburuknya kondisi ekosistem.
Perhatian Terhadap Lingkungan Harus Dimulai Sebelum Bencana Terjadi
Sekar menyesalkan perhatian terhadap lingkungan sering muncul hanya setelah bencana besar terjadi. "Kenapa kita harus menunggu sampai ada bencana berikutnya sampai kita harus berpikir untuk menjaga hutan kita," ujarnya.
Ia menegaskan tindakan pencegahan harus dimulai sekarang, sebelum kerusakan semakin sulit dipulihkan.
Dengan bencana Sumatra 2025 yang masih menyisakan dampak luas, Greenpeace menyatakan, peringatan ini harus dijadikan momentum untuk mengubah pendekatan pengelolaan hutan secara menyeluruh. Tanpa pembenahan struktural, Sumatra akan terus menghadapi bencana serupa — atau bahkan lebih parah — di masa mendatang.
Kerusakan puluhan tahun tidak bisa dipulihkan secara instan, namun langkah korektif harus segera dimulai agar risiko bencana tidak semakin besar.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar