Greenpeace Ungkap Data DAS Batang Toru, Minta Pemerintah Umumkan Darurat Nasional

Kerusakan DAS Batang Toru dan Dampak Banjir Besar di Sumatera

Greenpeace Indonesia mengungkapkan data penting terkait kerusakan yang terjadi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, yang berada di Sumatera Utara. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah yang mengalami kerusakan parah akibat perubahan lingkungan dan pengelolaan lahan yang tidak optimal.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Greenpeace, sekitar 70 ribu hektare hutan telah hilang selama periode 1990 hingga 2022, atau setara dengan 21 persen dari luas keseluruhan DAS Batang Toru. Sementara itu, sisa hutan alam hanya tersisa sebesar 167 ribu hektare, yaitu sekitar 49 persen dari total area DAS tersebut. Selain itu, terdapat izin berbasis lahan dan ekstraktif sebesar 94 ribu hektare (28 persen), yang mencakup berbagai jenis izin seperti pemanfaatan hutan, tambang, hingga perkebunan sawit.

Banjir besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 menimbulkan dampak yang sangat besar. Lebih dari 600 orang meninggal dunia, ratusan lainnya hilang, dan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Dalam situasi yang memprihatinkan ini, Greenpeace Indonesia menyampaikan duka mendalam atas korban jiwa dan kerugian yang dialami masyarakat.

Melihat skala dampak banjir yang masif, Greenpeace mendukung desakan agar pemerintah segera menetapkan status darurat bencana nasional dan mempercepat penanganan di seluruh wilayah yang terdampak. Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menilai bahwa banjir besar ini menjadi peringatan keras bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Banjir besar ini menandakan dua hal: dampak krisis iklim yang tak bisa dihindari dan rusaknya lingkungan hidup yang telah terjadi menahun,” ujarnya.

Pengaruh Siklon Tropis Senyar terhadap Cuaca Ekstrem

Greenpeace juga menyebutkan bahwa intensitas hujan ekstrem pada 25-27 November 2025 dipengaruhi oleh siklon tropis Senyar yang melintas di Selat Malaka hingga daratan Aceh, Sumut, dan Sumbar. BMKG menyebut fenomena ini tidak lazim, mengingat posisi Indonesia yang dekat dengan garis ekuator.

Manager Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menegaskan bahwa krisis iklim membuat cuaca ekstrem semakin sering terjadi. “Hujan ekstrem akan terus mengintai. Pemerintah tak bisa hanya menaruh target mitigasi dan adaptasi di atas kertas,” katanya.

Selain cuaca ekstrem, Greenpeace menyoroti kerusakan hutan dan alih fungsi lahan sebagai faktor yang memperparah dampak banjir di Sumatera. Berdasarkan analisis data Kementerian Kehutanan periode 1990-2024, banyak hutan alam di Aceh, Sumut, dan Sumbar telah berubah menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, hingga hutan tanaman industri.

DAS Batang Toru Jadi Sorotan

Salah satu kawasan yang mengalami kerusakan berat adalah DAS Batang Toru di Sumatera Utara. Greenpeace mencatat:

• 70 ribu hektare hutan hilang pada periode 1990-2022 atau 21 persen luas DAS.
• Sisa hutan alam tinggal 167 ribu hektare atau 49 persen.
• Izin berbasis lahan dan ekstraktif mencapai 94 ribu hektare (28 persen), mulai dari izin pemanfaatan hutan, tambang, hingga perkebunan sawit.
• Potensi erosi mencapai 31,6 juta ton per tahun, dengan 56 persen berada di area rawan sangat tinggi.
• Bagian hulu telah berubah menjadi pertanian lahan kering, sementara hilir berubah menjadi perkebunan sawit dan industri bubur kertas.

Greenpeace menilai kondisi ini dipicu oleh lemahnya tata kelola, termasuk perizinan yang diberikan negara dari masa ke masa. Menurut Arie Rompas, pemerintah harus berani mengakui bahwa tata kelola hutan dan lahan selama ini keliru sehingga membuat hutan Sumatera hampir habis.

“Kerusakan hutan bukan hanya karena penebangan liar. Banyak deforestasi masif justru dilegalkan oleh negara dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya,” tegasnya.

Greenpeace juga meminta pemerintah menghentikan praktik perusakan hutan di wilayah lain, termasuk di Papua, seperti di Raja Ampat dan Merauke yang kini dibebani tambang nikel dan proyek pangan.