Gubernur Aceh Marah, Jembatan yang Dibangun Hilang Dicuri: Tindakan Tak Sopan

Gubernur Aceh Kesal Baut Jembatan Hilang Diduga Dicuri

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem menyampaikan kekesalannya terhadap hilangnya baut-baut jembatan yang dibangun pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Ia menyesali kejadian tersebut, karena jika baut tersebut hilang, maka jembatan berisiko ambruk dan tidak bisa digunakan sebagai akses untuk memasok sembako.

Mualem mengungkapkan bahwa orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengambil kesempatan di tengah bencana yang melanda Aceh. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat tidak pantas dan mengancam keselamatan masyarakat.

"Kurang ajar itu namanya. Kita imbau untuk sadar, sadarlah," ujarnya.

Berpotensi Ambruk Jika Baut Hilang

Jembatan yang dibangun tersebut memiliki peran penting dalam mempermudah mobilitas masyarakat pascabencana. Infrastruktur ini dibangun demi kepentingan masyarakat luas. Namun, jika bautnya dicuri, maka jembatan akan berpotensi ambruk, yang akan merugikan masyarakat.

"Kalau ambruk, sembako macam mana orang pasok," kata Mualem.

Gubernur Minta Pemerintah Turun Tangan

Dalam rapat koordinasi bersama Satgas Pemulihan Bencana di Banda Aceh, Mualem menyampaikan beberapa hal kepada pemerintah pusat. Salah satunya adalah permintaan agar pemerintah turun tangan dalam mengendalikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan. Selain itu, ia juga meminta pemerintah pusat memasok daging beku ke Aceh menjelang bulan suci tersebut.

Pasalnya, kebutuhan daging sangat penting untuk memenuhi tradisi Meugang yang biasanya digelar masyarakat Aceh. "Meugang kalau tidak pakai daging tidak sah. Daging paling mahal itu ada di Aceh, saat ini harganya paling tidak Rp 200 ribu hingga Rp 300 ribu tiap kilonya," ujarnya.

Aceh Utara Perpanjang Darurat Banjir Hingga Januari

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memperpanjang status tanggap darurat banjir mulai 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026. Keputusan ini diambil karena kondisi di lapangan yang belum sepenuhnya pulih pasca bencana.

Kebijakan tersebut diputuskan setelah rapat evaluasi tanggap darurat yang dipimpin oleh Wakil Bupati Aceh Utara Tarmizi Payang di Pendopo Bupati Aceh Utara, Rabu (31/12/2025). Pasalnya, hingga sebulan lebih pascabanjir, masih banyak fasilitas umum yang tertutup lumpur tebal dan membutuhkan proses pembersihan intensif.

"Harap hati-hati dengan data, karena bisa menimbulkan konflik di kemudian hari. Pastikan dengan benar ke desa dan camat," kata Tarmizi mengingatkan jajarannya mengenai finalisasi pendataan korban.

Tenda Pengungsi Masih Kurang

Tarmizi menyoroti ketersediaan tenda keluarga yang saat ini belum mencukupi untuk menampung pengungsi di 210 titik di seluruh Kabupaten Aceh Utara. Selain pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah kini tengah menyusun dokumen perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Data mengenai korban jiwa juga menjadi perhatian serius dalam rapat evaluasi tersebut agar bantuan dapat tersalurkan dengan tepat sasaran.

"Data korban hilang dan meninggal dunia juga harap dipastikan. Sehingga tidak ada korban yang tidak menerima haknya," ujar Tarmizi.

67.876 Warga Masih Mengungsi

Hingga saat ini, tercatat sebanyak 67.876 warga masih bertahan di 210 titik pengungsian. Sebaran pengungsi terbanyak berada di Kecamatan Tanah Jambo Aye dengan 54 titik, disusul Kecamatan Langkahan 50 titik, dan Kecamatan Sawang 33 titik. Beberapa kecamatan lain seperti Baktiya Barat, Lapang, Dewantara, hingga Meurah Mulia juga masih menampung ribuan warga terdampak.

Kebutuhan mendesak yang sangat diperlukan pengungsi saat ini meliputi tenda keluarga, air bersih, perlengkapan dapur, kebutuhan bayi dan wanita, hingga alat ibadah.

Banjir besar ini bermula pada 22 November 2025 dan meluas ke belasan kabupaten/kota di Aceh pada 26 November 2025. Dari seluruh wilayah yang terdampak, Kabupaten Aceh Utara tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah.