Gubernur Aceh Tidak Tahu Surat Permintaan Bantuan ke PBB, BNPB Catat 1.053 Korban Jiwa

Gubernur Aceh Mengklaim Tidak Mengetahui Surat Permintaan Bantuan ke UNDP dan UNICEF

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengaku tidak mengetahui terkait surat permintaan bantuan penanganan bencana Aceh kepada dua lembaga di bawah PBB, yakni United Nations Development Programme (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF). Dalam wawancara dengan awak media di Banda Aceh, Mualem menyatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa dan menganggap pernyataan tersebut keliru. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut sebenarnya ditujukan kepada lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Aceh.

"Sebenarnya keliru, bukan ke PBB, kepada LSM yang ada di Aceh," ujar Mualem saat diwawancarai oleh awak media di Banda Aceh pada 16 Desember 2025. Pernyataan ini disampaikan setelah ia menerima secara simbolis bantuan kemanusiaan dari Kementerian Sosial (Kemensos) yang diserahkan oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf di halaman Kantor Gubernur Aceh.

Juru Bicara Pemprov Aceh, Muhammad MTA, menjelaskan bahwa terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Menurutnya, surat pemerintah Aceh sebenarnya ditujukan kepada UNDP dan UNICEF yang berada di Indonesia, bukan langsung ke PBB. "Ada salah pemahaman, itu untuk lembaga yang ada di Indonesia, bukan untuk PBB, tapi yang terbangun seakan-akan gubernur kirim surat ke PBB, itu lembaga yang sudah ada. Karena mereka juga ada program di Aceh," jelas Muhammad MTA.

Ia menambahkan bahwa bencana Aceh masih berstatus tingkat provinsi, dan pemerintah pusat melakukan supervisi sebagai prioritas utama. "Karena ini status bencana provinsi, maka Pemerintah Aceh memandang perlu melakukan langkah-langkah penting, salah satunya mengundang beberapa lembaga yang konsen terhadap penanganan kebencanaan, termasuk program pemulihan pasca-bencana," katanya.

Menurut Muhammad MTA, pengalaman saat bencana tsunami Aceh menunjukkan bahwa UNDP, IOM, dan UNICEF adalah mitra strategis Pemerintah Indonesia. "Kami berharap, mereka tetap punya program, terutama pemulihan pasca-bencana untuk bisa berkomunikasi dengan Pemerintah Indonesia, untuk tetap memiliki program itu, UNDP juga seperti itu," ujarnya.

UNDP, kata dia, pernah terlibat dalam penanganan tsunami dan saat ini masih berada di Indonesia. "Tetapi yang dibangun kemudian, seakan-akan Gubernur Aceh melangkahi Presiden Prabowo dengan mengirim langsung surat ke PBB, sehingga masalah ini menimbulkan pro kontra," tambahnya.

Muhammad MTA mengakui bahwa masih ada kekurangan baik dari Pemerintah Aceh maupun Pemerintah Indonesia. Namun, ia yakin bahwa dengan bencana besar ini, pemerintah berpikir secara menyeluruh bagaimana penanganan ekstra. "Mengingat ini kejadian luar biasa yang belum pernah terjadi, selain tsunami," ujarnya.

Data Korban Bencana Banjir Bandang dan Longsor

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Jumlah korban meninggal saat ini menjadi 1.053 orang. "Data per 16 Desember 2025, total korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di 3 provinsi sebanyak 1.053 jiwa. jumlah korban hilang sebanyak 200 orang dan pengungsi sebanyak 606.040 jiwa," ujar Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam jumpa pers.

BNPB menyebutkan, total rumah rusak akibat bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh mencapai 106.058 unit. Kerusakan rumah tersebar di 18 kabupaten/kota terdampak bencana di Provinsi Aceh. "Berdasar data per Selasa 16 Desember 2025, jumlah rusak akibat bencana di wilayah Aceh mencapai 106.058 unit. Kerusakan terdiri, parah, sedang, dan ringan," kata Abdul Muhari.

Donasi Kemanusiaan dari SD BPI Bandung

Di Bandung, para murid SD BPI bersama orang tua mereka berhasil menggalang donasi kemanusiaan sebesar Rp17.633.500 untuk membantu korban bencana Sumatra. Bantuan itu diserahkan secara langsung melalui Yayasan Pikiran Rakyat, di Aula Kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung, pada 16 Desember 2025.

Kepala SD BPI, Rini Trisnawulan, S.S., mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan tindak lanjut dari imbauan pemerintah melalui Dinas Pendidikan, sekaligus menjadi momentum emas untuk mengasah empati para siswa. "Niat kami insyaallah menyampaikan donasi dari siswa-siswi SD BPI dan orang tua untuk kepedulian bencana di Sumatra. Tujuan utamanya, selain kepedulian, kami sedang membangun karakter anak-anak supaya mereka peduli terhadap lingkungan dan orang-orang di sekitarnya," ujar Rini.

Mekanisme penggalangan dana dilakukan secara transparan dan terkoordinasi. Pihak sekolah menjalin komunikasi intensif dengan orangtua siswa melalui berbagai saluran. "Biasanya, kami umumkan lewat grup WhatsApp di tiap kelas. Saya sendiri membuat surat edaran resmi, kemudian menyampaikan juga imbauan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah kepada orangtua. Kami memohon ke­sediaan orangtua untuk menyisihkan sebagian rezeki mereka," tuturnya.

Meski demikian, Rini menegaskan bahwa donasi ini bersifat sukarela tanpa patokan nominal. Ia mengapresiasi tinggi tingkat solidaritas orangtua murid yang selalu mendukung program sosial sekolah. Uniknya, teknis pengumpulan donasi dirancang agar murid terlibat langsung secara fisik. Anak-anak diminta membawa uang tunai dan memasukkannya sendiri ke dalam wadah yang disediakan.

Dalam penyerahan donasi tersebut, hadir pula dua perwakilan murid kelas VI, yakni Diandra dan Rakean. Mereka mewakili teman-temannya dari 22 kelas SD BPI Bandung. "Semoga donasi dari kita bisa menjadi berkah dan membantu teman-teman di sana," ujar Diandra. Senada dengan itu, Rakean berharap, bantuan ini dapat meringankan beban para korban agar kebutuhan dasar mereka tercukupi.

Pengawas SD BPI, Dra. Hayati, M.Pd., yang turut mendampingi, berharap, kegiatan ini menjadi memori baik bagi masa depan siswa. "Harapan kami, ini menjadi pengalaman bagi masa depan mereka. Mereka bisa bercerita bahwa mereka pernah terlibat langsung memberikan sumbangan untuk saudaranya yang terkena musibah," ujar Hayati.

Penyaluran Donasi untuk Pascabencana

Perwakilan Yayasan Pikiran Rakyat, Puspatriani Agustina, menyambut hangat inisiatif SD BPI dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan untuk menyalurkan amanah tersebut. Perempuan yang akrab disapa Nenet ini menjelaskan, donasi yang terkumpul rencananya akan difokuskan untuk penanganan pascabencana. Strategi ini diambil untuk mengisi kekosongan bantuan yang biasanya menumpuk di fase tanggap darurat, namun minim saat fase pemulihan (recovery).

"Kita akan menyisihkan untuk pascabencana, di mana kita ingin membantu membangun kembali infrastruktur dan sarana-prasarana yang hancur di sana," kata Nenet.