MEDAN INSIGHT - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meminta empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik bekerja cepat dan tepat, terutama dalam percepatan penanganan dan pemulihan pascabencana hidrometeorologi yang melanda Sumut pada akhir November 2025.
"Saya minta bekerja cepat dan tepat karena kita perlu percepatan, terutama pemulihan pascabencana," kata Bobby Nasution usai pelantikan pejabat eselon II di Kantor Gubernur Sumut, Jumat, 2 Januari 2025.
Gubernur Sumut menyebut keempat pejabat tersebut memegang peran strategis dalam penanganan dampak bencana, baik dari sisi pemulihan fisik, sosial, ekonomi, maupun kesehatan mental masyarakat terdampak.
Penugasan tersebut diharapkan berjalan terintegrasi dan terukur sesuai kebutuhan lapangan.
Dalam struktur penanganan pascabencana, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumut bertanggung jawab mempercepat pembangunan hunian tetap bagi pengungsi terdampak banjir dan longsor.
Pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI sebelumnya telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan hunian tetap di empat kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Pembangunan tersebut meliputi 200 unit hunian tetap di Gelanggang Olahraga Sibolga, 118 unit di Asrama Haji Pinangsori Tapanuli Tengah, 103 unit di Desa Sibalanga Tapanuli Utara, serta 227 unit di Kebun Karet Hapesong milik PTPN IV di Tapanuli Selatan.
"Misalnya Perkim, ikut menangani pembangunan huntap," tutur Bobby.
Kecepatan dan Ketepatan
Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumut diarahkan menangani dampak perlambatan ekonomi akibat bencana.
Dinas Sosial diminta memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Sosial dalam penanganan korban bencana, sedangkan RS Jiwa Prof Dr M Ildrem berperan dalam pemulihan kesehatan mental masyarakat.
"Untuk Dinas Sosial perlunya kolaborasi dengan Kementerian Sosial membantu korban bencana, dan RS Jiwa memulihkan mental korban bencana," jelas Bobby.
Gubernur juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif seluruh aparatur sipil negara Pemprov Sumut agar hasil kebijakan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
"Tahun 2026 banyak PR (pekerjaan rumah).harus kita selesaikan, termasuk penyelesaian pascabencana. Saya minta tolong memaknai kolaborasi itu kecepatan dan ketepatan," kata Bobby.***
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar