Gubernur Jateng Tindaklanjuti Penolakan Tambang di Lereng Gunung Slamet, Satgas Dibentuk

Gubernur Jawa Tengah Akan Gelar Rapat dengan Kepala Daerah Terkait Tambang di Lereng Gunung Slamet

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akan segera menggelar rapat dengan para kepala daerah terkait untuk menangani isu tambang yang berada di lereng Gunung Slamet. Langkah ini dilakukan setelah warga menolak aktivitas tambang yang dinilai dapat merusak lingkungan dan memengaruhi kehidupan masyarakat.

Luthfi menegaskan bahwa kepentingan masyarakat serta evaluasi dampak kerusakan lahan menjadi prioritas utama dalam penanganan masalah ini. Ia menyatakan bahwa aktivitas tambang di kawasan tersebut telah ditinjau dari berbagai aspek, termasuk perizinan dan dampaknya terhadap lingkungan maupun masyarakat. Namun, penolakan terhadap aktivitas tambang masih terus muncul di beberapa titik, sehingga perlu dibahas secara lebih lanjut bersama pihak-pihak terkait.

Kita sudah tindak lanjuti. Ini harus kita rapatkan secara komprehensif dengan para bupati, ujar Luthfi dalam keterangan tertulis, Jumat (12/12/2025).

Satgas Sudah Dibentuk untuk Menangani Masalah Tambang

Luthfi menyebutkan bahwa satuan tugas (Satgas) telah dibentuk untuk menangani permasalahan tambang di lereng Gunung Slamet. Anggota Satgas terdiri dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah, Ditreskrimsus Polda Jateng, Kejaksaan Tinggi, dan TNI.

Satgas sudah kita bentuk, kita melakukan identifikasi permasalahan. Perizinan tambang yang secara resmi sudah kita teliti, rata-rata terbitnya sebelum saya menjabat, jelas Luthfi.

Menurut Luthfi, isu tambang di kawasan ini menjadi sorotan bersamaan dengan proses pengajuan kawasan Gunung Slamet sebagai kawasan taman nasional. Hingga saat ini, pengajuan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) masih berjalan dan belum ada keputusan final.

Sementara ini kita awasi, kemudian kita bentuk Satgas sebelum adanya terbitan dari Kementerian LHK terkait dengan Gunung Slamet sebagai kawasan taman nasional. Jadi kita sudah punya roadmap-nya, imbuhnya.

Dampak Negatif Tambang di Sekitar Gunung Slamet

Dalam laporan sebelumnya, warga merasakan dampak negatif dari aktivitas penambangan di kaki Gunung Slamet, yang menyebabkan kerusakan pada sawah dan kolam ikan. Meskipun wilayah tersebut memiliki air melimpah, ikan malah mati akibat aktivitas tambang.

Puluhan massa dari berbagai elemen peduli lingkungan yang tergabung dalam Presidium Gunung Slamet Menuju Taman Nasional menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Banyumas, Selasa (9/12/2025). Mereka menuntut agar kegiatan penambangan batu granit di kaki Gunung Slamet, tepatnya di Bukit Jenar, Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng ditutup.

Aksi dimulai dengan orasi di depan gedung DPRD sambil membawa berbagai spanduk. Salah satu spanduk bertuliskan: "Kami Tidak Takut PKH, BLT, Dicabut Pak Kades, tapi Lebih Takut Tanah Longsor Menimbun Desa Baseh".

Perwakilan warga Desa Baseh yang tergabung dalam Musyawarah Masyarakat Baseh (Murba), Budi Tartanto, menjelaskan bahwa kegiatan penambangan telah berlangsung sekitar empat tahun dan menimbulkan dampak negatif.

"Lahan pertanian seluas 24 hektar terkena material dari penambangan sehingga terjadi penurunan hasil pangan. Kemudian 19 kolam ikan yang dikelola pemuda rusak. Ini ironis sekali, di wilayah yang airnya berlimpah, tapi ikannya mati," ujar Budi di sela aksi.