Gubernur Kepri Tetapkan UMSK Batam dan Karimun 2026

Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Tahun 2026 di Provinsi Kepulauan Riau

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2026. Dalam keputusan tersebut, UMSK Batam ditetapkan sebesar Rp5.374.672 dan UMSK Karimun sebesar Rp4.248.268. Keputusan ini menjadi penting dalam memberikan perlindungan upah yang adil bagi pekerja di sektor tertentu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kepri, Diky Wijaya, membenarkan pengumuman tersebut. Menurutnya, dari tujuh kabupaten/kota di Kepri, hanya Kota Batam dan Kabupaten Karimun yang memiliki penetapan UMSK. Penetapan ini tercantum dalam dua keputusan gubernur, yaitu Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1353 Tahun 2025 tentang UMSK Batam 2026 dan Keputusan Gubernur Kepri Nomor 1338 Tahun 2025 tentang UMSK Karimun 2026.

Diky menjelaskan bahwa nilai UMSK Karimun tahun 2026 mengalami kenaikan sebesar 7,28 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor pertambangan granit yang menjadi andalan daerah tersebut.

Berlaku untuk Sektor Tertentu

Penetapan UMSK di Kabupaten Karimun dilakukan karena daerah ini memiliki sektor unggulan pertambangan granit. Oleh karena itu, UMSK Karimun 2026 hanya berlaku bagi pekerja di sektor pertambangan granit. Sementara itu, UMSK Batam 2026 juga tidak berlaku secara umum, melainkan hanya untuk sektor-sektor tertentu yang memiliki karakteristik khusus dan risiko kerja tinggi.

Beberapa sektor yang diberlakukan UMSK Batam 2026 antara lain: * Industri kapal atau perahu * Jasa reparasi bangunan terapung * Industri bangunan lepas pantai (offshore)

Diky menegaskan bahwa perusahaan yang telah memberikan upah di atas besaran UMSK tidak dibenarkan menurunkan upah pekerjanya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan standar upah minimum sektoral.

Daerah Lain Berpeluang Ajukan UMSK

Diky menambahkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kepri memiliki peluang untuk mengusulkan UMSK, sepanjang memenuhi persyaratan sektoral dan memiliki sektor unggulan yang relevan. Contohnya, Karimun memiliki tambang granit sehingga dapat mengajukan dan akhirnya memiliki UMSK. Daerah lain juga bisa mengusulkan dengan mempertimbangkan kondisi dan karakteristik sektoralnya.

Tujuan Penetapan UMSK

Penetapan UMSK ini diharapkan dapat memberikan perlindungan upah yang lebih adil bagi pekerja sektor tertentu, sekaligus menjaga keseimbangan iklim investasi dan ketenagakerjaan di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya UMSK, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih stabil dan profesional.

Selain itu, kebijakan ini juga menjadi langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perlindungan hak pekerja dan penguatan sektor unggulan. Dengan demikian, UMSK tidak hanya menjadi acuan upah, tetapi juga menjadi alat untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pekerja dan pengusaha.