Gubernur Papua Tengah Minta Tambahan Dana Otsus, Bukan Pemangkasan

Percepatan Pembangunan Papua dan Kritik terhadap Dana Otsus

Gubernur Papua Tengah, Meki Frits Nawipa, menyoroti pentingnya penambahan dana otonomi khusus (Otsus) untuk Papua dalam rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) tahun 2025-2029. Ia menyampaikan bahwa percepatan pembangunan di wilayah ini tidak akan berjalan jika dana Otsus yang dialokasikan terus dipangkas.

Nawipa juga menyentil kebijakan pemerintah pusat yang menambah dana Otsus Aceh sementara dana Otsus Papua justru dikurangi. Ia menegaskan bahwa situasi ini mencerminkan ketidakadilan antara dua daerah otonomi khusus tersebut.

"Apapun yang kita bicarakan hari ini tidak akan jalan pak Menteri. Dana Otsus Papua sudah dipangkas, tidak bisa. Kita ini hidup dengan perang pak. Aceh itu minta merdeka karena ekonomi saja pak. Kita ini minta merdeka betul-betul minta merdeka," ujar Nawipa saat berbicara di hadapan peserta rapat yang diadakan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Menurutnya, percepatan pembangunan di Papua sangat penting mengingat banyaknya ketertinggalan wilayah ini dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Ia menekankan bahwa tanpa penambahan dana Otsus, harapan percepatan pembangunan yang diharapkan tidak akan tercapai sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025.

Rapat Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua

Presiden RI Prabowo Subianto mengundang seluruh kepala daerah dari bupati/walikota dan gubernur se-Papua ke Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, untuk memberikan pengarahan tentang percepatan pembangunan di Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menjelaskan bahwa Presiden juga memanggil Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.

“Hari ini bapak Presiden akan melakukan pertemuan dengan komite eksekutif percepatan otonomi khusus Papua dan juga Kementerian K/L dan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur dan seluruh 42 bupati se-Papua,” kata Ribka saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa.

Ribka, yang juga menjadi anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua, menjelaskan bahwa Presiden ingin memberikan pencerahan langsung terkait percepatan pembangunan di Papua kepada para kepala daerah. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membuka ruang dialog dengan gubernur dan bupati yang diharapkan dapat menyelaraskan program dan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan serta pelaksanaan pembangunan di daerah.

Fokus Pembangunan Papua pada 2026

Terkait fokus pembangunan Papua pada 2026, Ribka menyebut bahwa Komite Eksekutif Percepatan Otsus Papua baru saja meluncurkan Rencana Induk Pembangunan Papua (RIPP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Arahan Presiden untuk percepatan pembangunan Papua ini sebelumnya sudah diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Bapak Presiden akan memberikan arahan tentang langkah-langkah untuk percepatan pembangunan di Papua,” kata Mendagri di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin 15 Desember 2025.

Menurut dia, Presiden memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mempercepat pembangunan di Papua. Sementara itu, dalam rangka persiapan pertemuan dengan Presiden Prabowo pada Selasa 16 Desember 2025, Mendagri telah menggelar rapat bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, serta seluruh gubernur maupun bupati/wali kota se-Pulau Papua pada Senin 15 Desember 2025.