Gubernur Sumut Bobby Nasution Sebut Penutupan Toba Pulp Jelang Bencana

Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Sumatera

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menimpa wilayah Sumatera telah menarik perhatian publik. Bencana alam ini tidak hanya menyebabkan ratusan korban jiwa, tetapi juga merusak berbagai fasilitas umum. Selain itu, bencana tersebut turut meninggalkan sampah kayu gelondongan yang menjadi masalah lingkungan.

Salah satu pihak yang dituduh terlibat dalam penyebab bencana adalah PT Toba Pulp Lestari (TPL), sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri kertas di Sumatera Utara (Sumut). Gubernur Sumut, Bobby Afif Nasution, sempat menyatakan akan mengevaluasi operasional PT TPL yang berada di sejumlah kabupaten di kawasan Danau Toba, termasuk Tapanuli Selatan.

Evaluasi ini dilakukan sebelum terjadinya bencana besar yang menimpa Sumatera pada 25 November 2024. Rencana evaluasi TPL disampaikan sehari sebelum bencana terjadi, setelah Bobby menggelar rapat pembahasan tindak lanjut aksi damai dan evaluasi PT TPL di kantor Gubernur Sumut.

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menegaskan bahwa pemerintah provinsi hanya memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi terkait operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL). Keputusan akhir mengenai penutupan atau tindakan lain sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.

“Kami dari pemerintah dengan posisi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, tentu harus melihat regulasi. Jadi persoalannya bukan penutupan PT TPL atau seperti apa, tetapi evaluasi yang nanti disampaikan, apakah itu bisa dilakukan secara total atau tidak,” ujar Bobby.

Bobby juga menekankan pentingnya menjaga lahan pertanian dan kerusakan ekologi akibat aktivitas PT TPL.

“Paling tidak hal utama, lahan pertanian masyarakat serta kerusakan ekologi menjadi dua hal penting,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, ada tuntutan sejumlah kelompok masyarakat yang mendesak penutupan PT TPL. Bobby kembali menegaskan bahwa kewenangan tersebut berada di pemerintah pusat. Pemprov Sumut, kata dia, hanya dapat menyiapkan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan.

“Yang bisa kita lakukan hari ini adalah mengeluarkan rekomendasi. Tetapi isinya harus kita sepakati dulu seperti apa. Tidak bisa hanya sepihak saja dari kami di Pemprov Sumut, atau dari masyarakat. Harus ada rembuk yang kita minta dalam sepekan ini bisa disiapkan bersama,” ucapnya.

Penjelasan PT Toba Pulp Lestari

PT Toba Pulp Lestari memberikan klarifikasi terkait tuduhan yang mengaitkan operasional perusahaan dengan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Klarifikasi tersebut disampaikan melalui keterbukaan informasi sebagai respons atas permintaan Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Perseroan menolak dengan tegas tuduhan bahwa operasional Perseroan menjadi penyebab bencana ekologi. Seluruh kegiatan Perseroan telah sesuai dengan izin, peraturan, dan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang,” demikian pernyataan perusahaan dikutip dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (3/12).

Dalam penjelasannya, Toba Pulp Lestari menyebut seluruh aktivitas hutan tanaman industri (HTI) mereka telah melalui penilaian High Conservation Value (HCV) dan High Carbon Stock (HCS) oleh pihak ketiga.

Dari total area konsesi seluas 167.912 hektare, sekitar 46.000 hektare dimanfaatkan untuk budidaya eucalyptus, sementara sisanya dipertahankan sebagai kawasan konservasi dan lindung.

Perseroan juga menegaskan bahwa operasional perusahaan telah mengikuti seluruh izin dan ketentuan pemerintah, termasuk pemantauan lingkungan secara berkala oleh lembaga independen.

Audit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022–2023 pun menyatakan Toba Pulp Lestari berstatus “taat” dan tidak menemukan pelanggaran terkait lingkungan maupun sosial.