Gus Fawait: Jangan Salahkan Sesama Soal Kemiskinan Ekstrem di Lahan BUMN

Kondisi Kemiskinan Ekstrem di Jember

Bupati Jember, Muhammad Fawait, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga terkait dalam mengatasi masalah kemiskinan ekstrem yang dialami warga di tengah lahan perkebunan dan kehutanan. Salah satu wilayah yang menjadi fokus adalah Dusun Silosanen dan Dusun Baban Timur, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, di mana warga tinggal dengan fasilitas minim dan pendapatan tidak menentu.

“Kita enggak mau saling lempar-lempar. Karena kita ini kalau merasa sebagai bagian dari pemerintah, siapapun itu, dia pasti akan merasa punya tanggung jawab,” kata Fawait saat berbincang dengan tim media.

Fawait menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem tidak hanya terjadi di desa, tetapi juga di daerah pinggir kebun dan hutan yang beririsan dengan lahan milik BUMN. Setidaknya ada 105.872 jiwa yang hidup dalam kondisi miskin ekstrem di wilayah-wilayah tersebut. Secara keseluruhan, Jember memiliki 222.254 jiwa penduduk miskin atau 54.284 kepala keluarga, angka tertinggi kedua di Jawa Timur.

Upaya Pemerintah Daerah

Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Kabupaten Jember memberikan perhatian lebih kepada warga miskin ekstrem, khususnya mereka yang masih dalam usia produktif. Pemkab mendorong partisipasi mereka dalam program peningkatan keterampilan, pelatihan kerja, dan pendampingan usaha agar bisa masuk pasar kerja atau membuka usaha mandiri.

Bagi warga lanjut usia atau yang tidak lagi mampu bekerja, pemerintah menyiapkan dukungan berbasis kebutuhan dasar seperti bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendampingan agar mereka tetap terlindungi.

Dampak Sosial dan Kesehatan

Kondisi kemiskinan ekstrem di Jember menimbulkan dampak sosial dan kesehatan yang serius. Fawait menjelaskan bahwa angka kematian ibu dan kematian bayi di Jember saat ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur. Tingginya kasus stunting juga menunjukkan keterbatasan akses kesehatan bagi warga miskin.

“Angka stunting kami tertinggi di Jawa Timur. Enggak mungkin yang stunting itu anak-anak orang kaya, walaupun mungkin kecil sekali, tapi rata-rata mereka adalah orang yang mampu,” ujar Fawait.

Pemkab Jember sudah menyampaikan persoalan ini di beberapa forum yang melibatkan perwakilan BUMN. Fawait akan terus melaporkan kondisi Jember ini kepada pemerintah pusat.

Solusi untuk Warga Miskin Ekstrem

Program reforma agraria disebut dapat menjadi solusi bagi warga miskin ekstrem yang tinggal di tengah atau sekitar lahan BUMN. Pemerintah kabupaten siap mendampingi warga jika hak pengelolaan hutan sosial diberikan kepada mereka.

“Kami akan mengawal mereka bagaimana hutan sosial atau yang lainnya yang diberikan hak pengelolaan kepada mereka sehingga tidak miskin lagi,” ujarnya.

Realitas di Dua Dusun Terpencil

Realitas kemiskinan ekstrem terlihat nyata di Dusun Silosanen dan Baban Timur yang terletak di Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Penelusuran tim media menemukan kondisi warga yang hidup di tengah lahan PTPN I Regional V dan Perum Perhutani.

Di Silosanen, Buniman (65), buruh harian PTPN, tinggal bersama istrinya yang mengalami stroke selama sembilan tahun. Rumahnya kumuh dan sanitasi belum memadai. MCK masih mengandalkan air sungai di belakang rumah. Upah Buniman Rp 40.000 sekali bekerja dan dalam setengah bulan hanya mendapat panggilan sekitar lima hari.

Di Baban Timur, Saniman (65) tinggal di gubuk sederhana di tengah lahan Perhutani. Atap rumahnya bocor dan listrik hanya dari panel surya kecil. Ia merawat istrinya yang stroke sejak dua tahun lalu. Akses menuju dusun ini sempit, licin, dan tidak rata. Tanjakan dan turunan curam serta kubangan lumpur menjadi pemandangan sehari-hari.

Respons PTPN dan Perhutani

Tim media juga mengonfirmasi keberadaan warga miskin ekstrem di tengah lahan BUMN kepada PTPN I dan Perhutani. Pelaksana Tugas Kasubag Kesekretariatan dan Humas PTPN I Regional V, M Syaiful Rizal, mengaku pihaknya tidak mengetahui adanya warga yang masuk kategori miskin ekstrem di dalam lahan PTPN.

“Terkait untuk (masyarakat) definisi miskin ekstrem, kami tidak mengetahui," kata Rizal. Ia membantah ada warga yang tinggal di lahan HGU PTPN. Menurutnya, warga memang tinggal di area kebun, tetapi itu berada di lahan desa.

Sementara itu, Administratur Perhutani Jember, Eko Teguh, menyatakan sebagian warga miskin ekstrem yang tinggal di kawasan hutan merupakan pendatang. “Rata-rata yang dikategorikan miskin adalah pendatang baru,” kata Eko. Ia meragukan klaim warga yang menyebut tinggal turun-temurun di kawasan hutan.

Eko menyebut banyak warga di kawasan hutan justru hidup sejahtera lewat kemitraan dengan Perhutani. “Masyarakat yang sudah bertahun-tahun bermitra dengan Perhutani, insya Allah sejahtera,” kata dia. Ia menegaskan pengentasan kemiskinan ekstrem bukan menjadi tanggung jawab utama Perhutani. “Terkait kemiskinan ekstrem bukan tanggung jawab Perhutani. Tapi kami siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Eko.