Harmoko adalah salah satu tokoh penting dalam pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Setelah jatuhnya rezim tersebut, dia kehilangan jabatan yang pernah dipegangnya.
Harmoko menjadi salah satu tokoh sentral dalam pemerintahan Orde Baru, terutama pada sepuluh tahun terakhir masa pemerintahannya. Selama 14 tahun, ia menjabat sebagai Menteri Penerangan. Di akhir era Orde Baru, Harmoko juga menjadi Ketua DPR/MPR RI. Ia dikenal sebagai orang dekat Soeharto sekaligus tokoh yang meminta presiden mundur saat krisis moneter 1998.
Karier Harmoko dimulai dari dunia jurnalistik hingga menjadi politikus ternama Indonesia. Pengalamannya selama 23 tahun sebagai wartawan membawanya menjadi Menteri Penerangan pada masa Presiden Soeharto. Selain itu, ia juga menjadi politikus dan Ketua MPR RI yang meminta Soeharto mundur dari jabatan presiden karena tekanan rakyat saat krisis ekonomi.
Harmoko menjabat sebagai Menteri Penerangan Republik Indonesia selama tiga periode berturut-turut dari tahun 1983 hingga 1997. Lahir di Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 7 Februari 1939, ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar dari tahun 1993 hingga 1998.
Sebelum terjun ke dunia politik, Harmoko bekerja sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka setelah lulus dari sekolah menengah. Pada tahun 1964, ia juga pernah menjadi wartawan di Harian Angkatan Bersenjata. Satu tahun kemudian, karier Harmoko semakin menanjak. Ia menjadi Pemimpin Redaksi surat kabar berbahasa Jawa, Merdiko. Dari tahun 1966 hingga 1968, ia menjadi penanggung jawab Harian Mimbar Kita.
Pada 16 April 1970, bersama rekan-rekannya, Harmoko mendirikan Harian Pos Kota. Di bawah kepemimpinannya, oplah Pos Kota meningkat hingga mencapai 200 ribu eksemplar pada tahun 1983. Kredibilitasnya membuatnya dilirik oleh Presiden Soeharto hingga akhirnya menjabat sebagai Menteri Penerangan selama 14 tahun sejak 1983. Selama menjabat, Harmoko menjadi salah satu orang kepercayaan kedua Soeharto.
Harmoko mampu menerjemahkan gagasan-gagasan Soeharto pada masa itu. Ia juga merupakan pencetus ide Kelompencapir (Kelompok Pendengar, Pembaca, dan Pemirsa) yang bertugas menyampaikan informasi dari pemerintah ke publik. Sebagai tokoh yang bergelut dengan pers, ia memahami betul dampak pembredelan terhadap media. Namun, hal itu tetap dilakukan sebagai perintah.
Menjelang pemilu 1998, Soeharto sebenarnya sudah berniat mundur. Tapi Harmoko tetap mendukungnya untuk melanjutkan pemerintahan. Setelah kembali terpilih, situasi krisis moneter semakin memburuk hingga terjadi kerusuhan Mei 1998. Pada 18 Mei 1998, Harmoko mengeluarkan pernyataan pers dan meminta Soeharto mundur.
“Demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR baik ketua maupun wakil ketua mengharapkan presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana,” ucap Harmoko. Peristiwa ini memicu ketegangan antara keluarga Cendana Soeharto dan Harmoko. Mereka tidak pernah bertemu lagi hingga tahun 2008, saat Harmoko menjenguk Soeharto di RSPP dan menjadi pertemuan terakhir sebelum Soeharto meninggal.
Desakan agar Soeharto mundur
Pada 18 Mei 1998, terjadi aksi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan mahasiswa hingga masuk ke Gedung DPR. Massa meminta Soeharto mundur akibat penembakan di Universitas Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa. Situasi politik memburuk dengan adanya kerusuhan yang disertai kekerasan berbasis prasangka rasial. Kerusuhan tersebut menimbulkan korban tewas yang cukup banyak.
Gentingnya situasi itulah yang membuat Harmoko beserta pimpinan DPR/MPR lainnya mendorong Soeharto mundur. Pernyataan Harmoko disampaikan didampingi pimpinan lain seperti Ismail Hasan Metareum, Abdul Gafur, Fatimah Achmad, dan Syarwan Hamid. “Dalam menanggapi situasi seperti tersebut di atas, pimpinan Dewan, baik ketua maupun wakil-wakil ketua, mengharapkan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, agar Presiden secara arif dan bijaksana sebaiknya mengundurkan diri,” kata Harmoko.
Selain itu, Harmoko juga meminta masyarakat tetap tenang dan menahan diri. “Pimpinan Dewan menyerukan kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, menahan diri, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mewujudkan keamanan ketertiban supaya segala sesuatunya dapat berjalan secara konstitusional,” lanjutnya.
Pernyataan Harmoko dan pimpinan dewan sempat disanggah oleh Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto. Menurut Wiranto, pernyataan DPR/MPR tidak memiliki ketetapan hukum. “Sesuai dengan konstitusi, pendapat seperti itu tidak memiliki ketetapan hukum. Pendapat DPR harus diambil oleh semua anggota Dewan melalui Sidang Paripurna DPR,” kata Wiranto.
Ketika itu Wiranto menyebut bahwa tanggung jawab Presiden Soeharto adalah melakukan perombakan kabinet. Dia tidak menyentuh kemungkinan Soeharto mundur. “ABRI masih berpendapat bahwa tugas dan kewajiban mendesak pemerintah yang menjadi tanggung jawab Presiden adalah melaksanakan reshuffle kabinet, melaksanakan reformasi secara menyeluruh, dan mengatasi krisis. Ini penting dilakukan agar bangsa Indonesia segera dapat keluar dari masa krisis ini,” ujar Wiranto.
Selain itu, pernyataan Harmoko dan pimpinan DPR juga dianggap tidak mewakili suara fraksi-fraksi yang ada di DPR/MPR. Dua fraksi yang menjadi mesin politik Orde Baru, Fraksi Karya Pembangunan atau F-KP (Golkar), menyampaikan sanggahan. Ketika itu pimpinan F-KP menyerahkan pernyataan kepada Sekjen DPP Golongan Karya Arry Mardjono. Arry lalu menyatakan, pernyataan tersebut bukan pendapat F-KP ataupun DPP Golkar.
“Sikap DPP Golkar kita serahkan pada rapat besok (hari ini) bersama-sama fraksi lain. Itu jangan diartikan DPP Golkar belum memiliki sikap,” ucap Arry. Tapi di sisi lain ada 20 anggota F-KP yang mendesak pimpinan DPR agar segera menyiapkan Sidang Istimewa MPR untuk membahas kepemimpinan nasional. Kala itu, Ketua F-KP Irsyad Sudiro mengatakan, sikap apakah F-KP terhadap Presiden Soeharto baru akan ditentukan pada 19 Mei.
“F-KP secara konstitusional akan mencermati bagaimana mekanisme lengser keprabon dan pelaksanaan Sidang Istimewa,” kata dia. Tapi polemik itu tak berlangsung lama. Tepat 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan bahwa dirinya mundur dari jabatan. Publik pun bersorak sorai atas peristiwa runtuhnya rezim Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun itu.
Harmoko satu di antara segelintir tokoh yang tahu betul detik-detik jatuhnya kekuasaan Soeharto
Setelah tumbangnya Orde Baru dan lahirnya Era Reformasi, nama Harmoko tak muncul lagi dalam aktivitas politik. Tak lama kemudian, ia mulai aktif kembali dengan dunia lamanya yakni tulis menulis. Harmoko sesekali menulis di kolom Ngopi Pos Kota. Pada tahun 2016, ia mengalami penurunan kesehatan karena kerusakan saraf motorik otak belakang. Ia berjuang untuk memulihkan kesehatannya yang memasuki usianya ke-77 tahun.
Harmoko meninggal dunia pada 4 Juli 2021 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, sekitar pukul 20.22.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar