Hentikan Politisasi Bencana, KP3 Polri dan BPSS: Jangan Menari di Atas Luka Rakyat!

Refleksi Akhir Tahun 2025: Fokus pada Kemanusiaan dan Stabilitas Nasional

Tahun 2025 telah berlalu, dan kini saatnya untuk meninjau kembali perjalanan yang telah terjadi selama setahun terakhir. Dalam rangka menutup tahun tersebut, Komite Pendukung dan Pengawas Presisi (KP3) Polri bersama Barisan Penggerak Supremasi Sipil (BPSS) menggelar diskusi refleksi akhir tahun dengan tema "Refleksi Akhir Tahun 2025: Hentikan Politisasi Bencana, Fokus Pada Kemanusiaan". Acara ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya stabilitas nasional serta mengkritik pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan bencana alam untuk kepentingan politik.

Narasumber Utama: Abah Ade dan Pesan Keras

Sebagai salah satu narasumber utama dalam diskusi ini adalah Direktur Eksekutif KP3 Polri, Ade Adriansyah Utama yang akrab disapa Abah Ade. Dalam orasinya, ia menyampaikan pesan tajam dan menggugah kesadaran publik mengenai dinamika sosial-politik yang terjadi belakangan ini. Abah Ade menegaskan bahwa musibah seharusnya menjadi momentum solidaritas, bukan komoditas politik.

Ia juga menyoroti adanya gerakan dari kelompok "kaum pendengki" yang masih terjebak dalam residu kontestasi masa lalu. Mereka coba mendelegitimasi pemerintah melalui narasi bencana. "Jangan menari di atas luka rakyat. Memanfaatkan bencana untuk memprovokasi atau membelah opini publik adalah tindakan yang miskin moral dan cacat pikir," tegas Abah Ade.

Menghargai Pengorbanan Nyata di Lapangan

Abah Ade juga mengajak masyarakat untuk lebih memperhatikan pengorbanan nyata yang terjadi di lapangan. Ia memberikan penghormatan tertinggi kepada aparat TNI, Polri, tim SAR, dan relawan yang bertaruh nyawa demi keselamatan warga. "Pilihannya hanya dua: bantu pemerintah atau diam. Jangan memperkeruh suasana NKRI saat aparat kita sedang berjibaku menyelamatkan nyawa. Jika narasi perpecahan terus dijual, maka kekuatan persatuan nasional siap meladeni," tambahnya dengan nada lugas.

Pandangan dari BPSS: Menjaga Demokrasi dan Supremasi Sipil

Senada dengan Abah Ade, Rizal "Ebiet" Ir, S.Ak, perwakilan dari BPSS, menegaskan bahwa tantangan tahun 2026 memerlukan ketegasan sikap dari para aktivis dan penggerak demokrasi. "Kita tidak boleh membiarkan ruang publik dipenuhi oleh polusi narasi yang destruktif. BPSS berdiri tegak untuk memastikan bahwa kritik haruslah membangun, bukan meruntuhkan fondasi kebangsaan," ujarnya.

Di awal tahun 2026, BPSS akan menggelar Kemah Kebangsaan sebagai wadah konsolidasi aktivis nasional. "Ini adalah momentum untuk menyatukan visi, mempertegas komitmen menjaga demokrasi, serta memastikan supremasi sipil dan hukum tetap tegak di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kami akan menjadi benteng bagi setiap upaya yang mencoba mengganggu kedaulatan NKRI melalui jalur-jalur non-konstitusional," tegasnya.

Kesepakatan Bersama: Keselamatan Rakyat sebagai Prioritas Utama

Diskusi ini menyepakati bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto). KP3 Polri, BPSS, dan Megapolitan Strategic Indonesia mengirimkan pesan kuat kepada para "oposan residu" untuk berhenti memancing di air keruh.

Acara ditutup dengan deklarasi komitmen bersama untuk terus mengawal narasi persatuan dan menjaga marwah institusi negara demi keberlanjutan pembangunan nasional yang stabil. Dengan semangat persatuan dan kebersamaan, harapan besar diarahkan agar tahun 2026 dapat menjadi tahun yang lebih baik bagi seluruh bangsa Indonesia.