Honorer Sarmi Blokir Kantor Bupati Akibat Ketidakjelasan Status ASN

Aksi Pemalangan Kantor Bupati Sarmi oleh Tenaga Honorer

Puluhan tenaga honorer dari berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarmi, Provinsi Papua, melakukan aksi pemalangan terhadap Kantor Bupati Sarmi pada Jumat, 12 Desember 2025. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewaan atas ketidakjelasan status mereka sebagai pegawai ASN atau PPPK. Para honorer merasa tidak mendapatkan kepastian dan perlakuan yang adil dalam proses pengangkatan.

Aksi ini dipimpin oleh koordinator lapangan, Lukas Paprindey, yang menyampaikan bahwa tindakan ini dilakukan karena pemerintah daerah dinilai lamban dan kurang transparan dalam menangani nasib ribuan tenaga honorer di Sarmi. “Kami sudah terlalu lama menunggu, namun sampai sekarang belum ada kepastian. Kami butuh kejelasan dari bupati dan kepala BKPSDM,” ujarnya dengan tegas.

Para peserta aksi menuntut agar Bupati Sarmi segera menginstruksikan kepala BKPSDM Sarmi untuk berangkat ke Jakarta dan melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB. Mereka menilai langkah ini penting demi memperjuangkan formasi dan kuota bagi para tenaga honorer. Selain itu, mereka juga menyampaikan rasa frustasi atas kurangnya komunikasi dari pihak Pemkab Sarmi selama proses penanganan honorer.

Banyak di antara mereka yang telah mengabdi lebih dari 10 tahun, namun belum masuk dalam data prioritas atau formasi penerimaan ASN/PPPK. Aksi berlangsung sejak pagi hingga siang hari dengan pemalangan pintu utama kantor bupati menggunakan kayu, daun kelapa, dan spanduk bertuliskan berbagai tuntutan. Meski demikian, aksi berlangsung tertib dan tanpa anarkisme.

Perwakilan dari peserta aksi juga menyampaikan bahwa mereka tidak akan membuka palang sebelum ada pernyataan resmi dan tertulis dari pemerintah daerah mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk memperjuangkan hak mereka. Hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari Bupati Dominggus Catue maupun kepala BKPSDM. Beberapa pejabat terlihat mengamati situasi namun belum melakukan dialog terbuka dengan massa aksi.

Para tenaga honorer berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata dan tidak hanya memberikan janji tanpa realisasi. “Kami tidak ingin menjadi penonton di tanah sendiri. Kami hanya ingin hak kami diakui setelah sekian lama mengabdi,” tutup Lukas Paprindey.

Tuntutan dan Harapan Tenaga Honorer

• Kejelasan Status: Para honorer meminta kejelasan tentang status mereka sebagai ASN atau PPPK. Mereka merasa dibiarkan dalam ketidakpastian selama bertahun-tahun.
• Koordinasi dengan Kementerian: Massa menuntut agar BKPSDM segera melakukan koordinasi langsung dengan Kementerian PAN-RB untuk memperjuangkan kuota formasi.
• Transparansi dan Komunikasi: Mereka mengeluhkan kurangnya komunikasi dari pihak Pemkab Sarmi selama proses penanganan honorer.
• Tindakan Nyata: Para honorer berharap pemerintah daerah tidak hanya memberikan janji tetapi juga tindakan nyata untuk memenuhi hak mereka.

Situasi Aksi Pemalangan

• Waktu dan Lokasi: Aksi dilakukan pada Jumat, 12 Desember 2025, di Kantor Bupati Sarmi.
• Metode Aksi: Pintu utama kantor bupati dipalang menggunakan kayu, daun kelapa, dan spanduk bertuliskan tuntutan.
• Kondisi Aksi: Aksi berlangsung secara tertib dan damai tanpa anarkisme.
• Respon Pemkab: Hingga siang hari, belum ada pernyataan resmi dari Bupati atau kepala BKPSDM. Beberapa pejabat hanya mengamati situasi tanpa melakukan dialog terbuka.

Penutup

Para tenaga honorer berharap pemerintah daerah segera mengambil tindakan nyata dan tidak hanya memberikan janji tanpa realisasi. Mereka ingin hak mereka diakui setelah sekian lama mengabdi. Dengan aksi ini, mereka berharap bisa mendapatkan kejelasan dan perlakuan yang adil.