Pernyataan Tegas Menteri Keuangan terhadap Bea Cukai
Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai persoalan di sektor kepabeanan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan paling tegas sejak ia menjabat. Bukan sekadar peringatan biasa, tetapi sebuah ultimatum keras yang mengguncang jajaran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pemerintah, katanya, siap mengambil langkah ekstrem jika perbaikan kinerja tidak menunjukkan hasil dalam waktu satu tahun. Rapat bersama Komisi XI DPR RI pada Senin, 8 Desember 2025, menjadi panggung bagi lahirnya ancaman yang membuat suasana kian menegang.
Ancaman Tak Main-Main: “Dirumahkan Sampai Pensiun”
Dalam penyampaiannya, Purbaya menegaskan bahwa seluruh pegawai Bea Cukai tanpa kecuali berpotensi dirumahkan apabila reformasi internal gagal terlaksana. Nada suaranya lugas, bahkan menyiratkan ketidakbercandaannya, meski ia sempat melontarkan kelakar bernada serius.
“Kalau Bea Cukai nggak bisa perbaikin, dalam waktu setahun dari kemarin ada kemungkinan besar biaya cukai akan dirumahkan seluruh pegawainya. Jadi mungkin dirumahin aja sampai pensiun, nggak dibayar. Atau dibayar apa enggak, mau enggak kita bayarlah,” ujar Purbaya.
Pernyataan tersebut mengiris tegas ke inti persoalan: pemerintah tak lagi menoleransi kebiasaan lama yang menimbulkan celah penyimpangan.
Temuan Penyelundupan dan Under Invoicing
Ancaman ini tidak muncul tanpa dasar. Purbaya menyampaikan bahwa ia geram setelah menemukan berbagai praktik menyimpang di lapangan mulai dari penyelundupan hingga under invoicing yang merugikan negara dan melemahkan kepercayaan publik. Ia menilai, langkah tegas adalah satu-satunya cara mendorong para pegawai Bea Cukai agar sungguh-sungguh melakukan pembenahan internal yang selama ini dinanti.
Revamp Besar-Besaran Sistem: IT Bea Cukai Diacak-Acak
Di hadapan DPR, Purbaya mengungkap bahwa pemerintah kini tengah melakukan perombakan total atas sistem IT Bea Cukai. Selama ini, integrasi antarinstansi dinilai masih jauh dari kata ideal. Ia secara khusus menyinggung SIMBARA, sistem yang seharusnya terintegrasi penuh namun pada praktiknya belum bekerja sebagaimana mestinya.
“Sekarang kita sedang revamp itu biaya cukai kita, termasuk seluruh sistem IT-nya. SIMBARA itu ngakunya terintegrasi, tapi belum terintegrasi betul,” ungkapnya.
Kini, sebuah tim khusus di bawah Lembaga National Single Window (LNSW) bekerja setiap minggu untuk memperbaiki integrasi data lintas instansi mulai dari Bea Cukai, Ditjen Pajak, Kementerian ESDM, hingga kementerian lain yang memiliki keterkaitan.
“Mereka laporan ke saya setiap minggu. Progresnya lebih baik, tapi belum ideal,” tambah Purbaya.
Perang Terhadap Under Invoicing: Scanner Baru, Verifikasi Terpusat
Untuk memotong ruang gerak pelaku under invoicing, pemerintah memperkuat instrumen pengawasan fisik. Purbaya mengungkap bahwa scanner baru telah dibeli dan ditempatkan di berbagai titik strategis seperti Jakarta, Tanjung Priok, Semarang, dan Belawan. Ke depan, seluruh proses verifikasi akan dipusatkan di Jakarta. Tujuannya jelas: agar daerah tidak lagi memiliki celah untuk bermanuver curang dalam pelaksanaan bea cukai.
Targetnya, sistem terpusat ini dapat berjalan penuh mulai Maret tahun depan.
Investasi Besar Demi Reformasi Total
Purbaya memastikan bahwa pemerintah tidak setengah hati. Alokasi sumber daya, baik anggaran maupun tenaga teknis, sedang digelontorkan dalam jumlah signifikan. Semua ini dilakukan agar perombakan besar-besaran tersebut dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita keluarkan cukup banyak sumber daya untuk memastikan itu berjalan,” tegasnya.
Diskusi Pembaca
Belum ada komentar
Jadilah yang pertama memberikan tanggapan!
Tambah Komentar