IKN Dipercepat! Gibran Pastikan Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Selesai 2027

Progres Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur tetap berjalan sesuai rencana. Ia memastikan proyek strategis nasional ini terus dikebut, termasuk pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif yang telah dimulai sejak awal Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada Desember 2027.

“Pembangunan kompleks kawasan legislatif dan yudikatif ini telah dimulai pada awal Desember 2025 dan ditargetkan selesai pada Desember 2027, untuk memastikan fungsi kelembagaan negara dapat berjalan efektif dan mendukung proses pengambilan keputusan kenegaraan,” ujar Gibran dalam keterangan resminya, dikutip Kamis 1 Januari 2026.

Langkah ini sejalan dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Komitmen tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, yang menargetkan Nusantara berfungsi penuh sebagai ibu kota politik pada 2028.

Sementara itu, Direktur Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Cakra Negara, menjelaskan bahwa kawasan legislatif dirancang sebagai pusat penyaluran aspirasi publik. Di dalamnya akan hadir Plaza Demokrasi, ruang terbuka yang memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat secara langsung sebagai wujud nyata prinsip kedaulatan rakyat.

Gedung sidang paripurna di kawasan legislatif tersebut memiliki kapasitas hingga 1.500 kursi. Kapasitas ini dirancang fleksibel untuk menyesuaikan kebutuhan di masa depan, termasuk kemungkinan penambahan jumlah anggota legislatif.

“Selain ruang sidang paripurna, kawasan ini juga dilengkapi ruang sidang komisi, ruang sidang kecil, serta fasilitas pendukung lainnya untuk menunjang proses legislasi dan pengambilan keputusan kenegaraan,” ujar Cakra.

Dalam peninjauan yang sama, Gibran juga melihat langsung rencana pembangunan kawasan yudikatif. Kawasan ini akan menjadi rumah bagi Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), yang masing-masing dirancang dengan filosofi arsitektur khusus.

“Masing-masing gedung dirancang dengan filosofi khusus, antara lain empat pilar MA yang melambangkan empat lingkungan peradilan, sembilan pilar pada MK yang merepresentasikan nilai spiritual dan sinergi para hakim, serta tujuh pilar pada KY yang mencerminkan peran pengawasan hakim agung. Kapasitas ruang sidang di kawasan yudikatif ini bervariasi, mulai dari 60 hingga 800 orang,” kata Cakra.

Fasilitas dan Desain Khusus di Kawasan Legislasi dan Yudikatif

Kawasan legislatif tidak hanya berfungsi sebagai tempat rapat dan pengambilan keputusan, tetapi juga dirancang untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat. Dengan adanya Plaza Demokrasi, masyarakat dapat memberikan masukan atau aspirasi mereka secara langsung. Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi yang transparan dan inklusif.

Di sisi lain, kawasan yudikatif menggabungkan konsep arsitektur yang unik dengan fungsi hukum yang utuh. Setiap bangunan memiliki makna filosofis yang kuat, seperti pilar-pilar yang merepresentasikan prinsip-prinsip hukum dan sistem peradilan. Desain ini tidak hanya estetis, tetapi juga mengandung pesan moral dan etika yang relevan dengan tugas lembaga hukum.

Tantangan dan Harapan Masa Depan

Meskipun progres pembangunan IKN terus berjalan, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah koordinasi antar lembaga dan pemangku kepentingan untuk memastikan semua proyek berjalan selaras. Selain itu, pentingnya memastikan bahwa IKN dapat menjadi pusat pemerintahan yang modern dan berkelanjutan.

Dengan progres pembangunan tersebut, pemerintah optimistis IKN siap menjalankan fungsi pemerintahan secara penuh dan menjadi pusat pengambilan keputusan negara yang modern, inklusif, dan berkelanjutan.