Indonesia Diusulkan Jadi Presiden Dewan HAM PBB

Kesempatan Indonesia untuk Meningkatkan Citra Internasional

Anggota Komisi I DPR, Oleh Soleh, menyambut baik kabar bahwa Indonesia masuk sebagai nominator Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk periode 2026. Menurutnya, langkah ini menunjukkan adanya nilai positif yang bisa dimanfaatkan oleh Indonesia.

Oleh mengatakan bahwa lembaga legislatif mendukung upaya pemerintah agar target terpilih sebagai Presiden Dewan HAM PBB dapat tercapai. Ia menilai bahwa kesempatan ini sangat penting karena memungkinkan Indonesia menjelaskan secara komprehensif isu-isu HAM yang ada di dalam negeri. Terlebih, sejumlah peristiwa pelanggaran HAM sering dibahas dalam rapat Dewan PBB.

"Isu seperti Papua dan orang hilang kerap menjadi topik utama dalam diskusi internasional," ujarnya saat dihubungi pada Jumat, 26 Desember 2025. Oleh menilai bahwa terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB bisa menjadi alat propaganda yang positif. Dengan demikian, citra Indonesia di mata dunia bisa diperbaiki.

"Jika Indonesia terpilih, maka tingkat kepercayaan dunia terhadap Indonesia dalam diplomasi global akan meningkat," tambah politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Selain itu, ia juga menilai bahwa masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB membuka peluang untuk meningkatkan posisi negara di level internasional. Menurut Oleh, bukan tidak mungkin Indonesia akan masuk dalam jajaran Dewan Keamanan Tetap PBB yang memiliki hak veto.

"Karena jumlah penduduk Indonesia dan jumlah muslim yang terbesar," ujar Oleh.

Proses Pemilihan dan Dukungan dari Negara Asia-Pasifik

Pengumuman tentang masuknya Indonesia sebagai calon Presiden Dewan HAM PBB periode 2026 dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia mendapat dukungan dari negara-negara Asia-Pasifik untuk dipilih menjadi Presiden Dewan HAM PBB.

"Indonesia akan berupaya menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya," kata Sugiono dalam keterangan yang dikutip pada Jumat, 26 Desember 2025.

Keterpilihan negara yang dinominasikan akan ditentukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026. Jika mandat itu jatuh ke Indonesia, jabatannya akan diisi oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Sidharto Suryodipuro.

Riwayat Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB

Di periode 2024-2026, Indonesia berstatus sebagai anggota Dewan HAM PBB. Pada masa itu, Indonesia terpilih sebagai anggota setelah memperoleh 186 suara dari total 192 negara yang hadir pada pemilihan di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat pada 10 Oktober 2025.

Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk beberapa periode sebelumnya, yaitu 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, dan 2020-2022.

Dede Leni dan Nabiila Azzahra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.