Industri Furnitur Terpuruk, Pengusaha Keluhkan Biaya Tinggi dan Aturan Rumit

Tekanan yang Menghimpit Industri Furnitur dan Kerajinan

Industri furnitur dan kerajinan di Indonesia masih menghadapi tantangan berat sejak beberapa tahun terakhir. Para pelaku usaha menyampaikan bahwa biaya produksi yang tinggi, regulasi yang rumit, serta minimnya insentif fiskal menjadi faktor utama yang memengaruhi perkembangan sektor ini. Kondisi ini tidak hanya mengurangi daya saing, tetapi juga membawa dampak yang lebih dalam terhadap kebijakan pemerintah.

Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI), Abdul Sobur, menilai bahwa tekanan yang dialami industri furnitur sering kali disalahpahami sebagai masalah daya saing pelaku usaha. Padahal, menurutnya, masalah yang muncul lebih mendasar dan berkaitan dengan arah serta konsistensi kebijakan negara.

“Fenomena ini sering dipersepsikan sebagai persoalan daya saing pelaku usaha. Padahal jika dicermati lebih dalam, persoalannya lebih mendasar, yakni arah dan konsistensi kebijakan negara,” ujar Abdul Sobur dalam keterangan persnya.

Perbandingan dengan Negara Lain

Dalam pandangan Abdul Sobur, kebijakan Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain di kawasan. Misalnya, Vietnam menjadikan industri furnitur sebagai bagian dari strategi nasional untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekspor manufaktur. Pemerintah Vietnam memberikan pembiayaan kompetitif, kepastian regulasi, serta dukungan logistik dan perdagangan luar negeri yang terintegrasi. Hasilnya, ekspor furnitur Vietnam meningkat signifikan dan menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar.

Di sisi lain, Malaysia mengambil pendekatan yang lebih defensif. Meski skala industri mereka lebih kecil, kebijakan fiskal dan industri mereka difokuskan pada pemeliharaan kapasitas produksi agar tidak hilang.

Sementara itu, Indonesia berada di posisi yang berbeda. Biaya produksi yang relatif tinggi, regulasi yang berlapis, serta kurangnya insentif fiskal yang sesuai dengan karakter industri padat karya membuat industri furnitur semakin sulit bertahan.

Dampak Nyata dari Tekanan Kebijakan

Dampak dari tekanan kebijakan tersebut mulai terlihat secara nyata. Penutupan pabrik, pengurangan tenaga kerja, hingga stagnasi investasi menjadi bukti nyata dari kondisi yang sedang dihadapi. Lebih dari sekadar penurunan kinerja sektor, kondisi ini mengindikasikan gejala deindustrialisasi pada industri manufaktur bernilai tambah.

“Dampak dari tekanan kebijakan tersebut mulai terlihat secara nyata. Penutupan pabrik, pengurangan tenaga kerja, dan stagnasi investasi bukan lagi kasus terisolasi,” paparnya.

Menurut Sobur, dampak jangka panjang dari kondisi ini seringkali luput dari perhatian. Ketika kapasitas produksi hilang dan tenaga kerja terampil tersingkir, upaya membangun kembali industri akan menjadi jauh lebih sulit dan mahal. Kehilangan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga struktural.

Masalah Utama yang Harus Diselesaikan

Menurutnya, persoalan utama industri furnitur Indonesia bukan terletak pada kualitas produk maupun kemampuan pelaku usahanya, melainkan pada belum adanya kebijakan fiskal dan industri yang secara konsisten mendukung sektor padat karya berorientasi ekspor.

Pelaku industri masih menghadapi akses pembiayaan yang mahal dan terbatas, beban fiskal yang tidak proporsional, prosedur ekspor dan kepabeanan yang belum efisien, serta ketidakpastian regulasi yang menahan investasi jangka panjang.

Situasi ini dinilai bertolak belakang dengan kebutuhan nasional untuk memperluas lapangan kerja dan memperkuat basis manufaktur non-ekstraktif.

Rekomendasi untuk Masa Depan

HIMKI mendorong agar industri furnitur dan kerajinan dipandang sebagai bagian dari agenda reindustrialisasi nasional, bukan sekadar subsektor ekonomi kreatif. Untuk itu, diperlukan arah kebijakan fiskal yang lebih berpihak, termasuk penyediaan pembiayaan berbunga kompetitif, insentif pajak yang terukur, serta penyederhanaan beban fiskal yang menghambat produksi dan ekspor.

Selain itu, penyederhanaan regulasi juga dinilai mendesak, bukan untuk menurunkan standar keberlanjutan, melainkan untuk menghilangkan tumpang tindih dan ketidakpastian yang selama ini menambah biaya usaha.

Industri furnitur juga membutuhkan strategi industri dan perdagangan yang terintegrasi, termasuk perlindungan yang wajar dari praktik impor tidak adil, serta dukungan diplomasi ekonomi yang aktif.

Potensi yang Masih Ada

Indonesia, lanjut Sobur, sejatinya memiliki modal yang besar, mulai dari ketersediaan bahan baku, tenaga kerja terampil, hingga reputasi desain dan kerajinan yang telah diakui di pasar global. Namun, tanpa keberpihakan kebijakan yang jelas, pelemahan industri furnitur dikhawatirkan akan terus berlanjut dan berdampak pada hilangnya lapangan kerja serta devisa.

Sebaliknya, dengan kebijakan yang tepat dan konsisten, sektor furnitur dan kerajinan diyakini berpotensi kembali menjadi salah satu pilar industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan.